Ada ironi besar di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Seorang kepala negara dengan latar belakang militer, pengalaman panjang dalam dunia pertahanan dan keamanan, serta didukung perangkat pengamanan negara berlapis, justru diduga menjadi sasaran penyadapan menggunakan fasilitas teknologi yang berada dalam lingkungan institusi negara sendiri.
Persoalan ini bukan sekadar siapa menyadap siapa. Ini menyangkut kewibawaan Presiden, keamanan komunikasi kepala negara, integritas aparat, dan kemampuan negara melindungi informasi strategisnya sendiri. Ungkapan “Menyadap Prabowo semudah menyadap aren” mungkin terdengar sebagai satire politik. Namun, di balik sindiran tersebut terdapat pertanyaan serius yang harus dijawab pemerintah: bagaimana mungkin komunikasi seorang Presiden Republik Indonesia bisa menjadi sasaran penyadapan ilegal? Di mana sistem pengamanan bekerja? Siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah negara benar-benar mengetahui siapa saja yang memiliki akses terhadap komunikasi orang nomor satu di Indonesia?
Prabowo bukan orang baru dalam dunia militer. Ia pernah menempuh pendidikan militer, menjalani karier sebagai perwira TNI, dan memahami pentingnya intelijen, kerahasiaan informasi, serta strategi menghadapi ancaman. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap dirinya menghadirkan paradoks yang sulit diabaikan.
Namun, pengalaman militer seorang Presiden tidak otomatis menjamin keamanan seluruh perangkat komunikasi yang digunakannya. Ancaman keamanan modern tidak lagi semata-mata berbentuk serangan fisik, infiltrasi bersenjata, atau operasi intelijen konvensional. Ancaman bisa hadir melalui jaringan telekomunikasi, perangkat digital, aplikasi komunikasi, akses administratif, bahkan orang-orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Dengan demikian, persoalannya bukan apakah Prabowo cukup memahami dunia keamanan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah sistem keamanan yang mengelilingi Presiden sudah mampu mengantisipasi ancaman digital yang semakin kompleks?
Presiden boleh memiliki pengalaman militer, tetapi negara tidak boleh menggantungkan keamanan kepala negara hanya pada pengalaman dan kewaspadaan pribadi seorang Presiden.
Fakta yang disampaikan Bareskrim Polri pada 3 November 2026 patut mendapat perhatian serius. Penyidik mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya dalam kurun 2025–2026. Dalam perkara tersebut, tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut keterangan penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang semestinya. Penyidik juga mengungkap dugaan adanya perintah penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Perlu ditegaskan, penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan transparan. Namun, substansi perkara ini sudah cukup serius untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan negara.
Yang membuat kasus ini semakin mengkhawatirkan adalah dugaan penggunaan fasilitas penyadapan yang seharusnya dipakai untuk kepentingan penegakan hukum.
LIMS pada dasarnya bukan perangkat ilegal. Penyadapan dapat menjadi instrumen penting dalam mengungkap kejahatan tertentu sepanjang dilakukan berdasarkan kewenangan, dasar hukum, dan prosedur yang sah. Persoalan muncul ketika fasilitas tersebut diduga digunakan di luar tujuan dan mekanisme yang dibenarkan.
Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Ketika instrumen negara yang seharusnya melindungi kepentingan publik justru diduga digunakan untuk kepentingan yang menyimpang, siapa yang dapat menjamin bahwa kewenangan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, atau persaingan kekuasaan?
Selama ini, publik mengenal Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pengamanan fisik Presiden dan Wakil Presiden. Mereka mengawal pergerakan, mengamankan lokasi kegiatan, mengendalikan akses, dan mengantisipasi ancaman terhadap keselamatan kepala negara.
Namun, keamanan seorang Presiden tidak berhenti pada perlindungan fisik. Dalam era digital, keamanan kepala negara juga mencakup perlindungan komunikasi, perangkat elektronik, jaringan informasi, dan data strategis. Bahkan, dimensi keamanan digital bisa sama pentingnya dengan pengamanan fisik.
Paspampres dapat mengendalikan siapa yang boleh mendekati Presiden. Tetapi siapa yang memastikan telepon genggam yang digunakan Presiden aman? Siapa yang mengawasi kemungkinan penyusupan ke jaringan komunikasi? Siapa yang menjamin percakapan strategis Presiden tidak diakses pihak yang tidak berwenang?
Apakah terdapat protokol pemeriksaan keamanan digital secara berkala terhadap perangkat komunikasi Presiden dan lingkaran terdekatnya? Apakah komunikasi strategis Presiden menggunakan saluran yang memiliki perlindungan khusus? Dan apakah terdapat mekanisme yang memungkinkan Presiden mengetahui apabila ada upaya akses ilegal terhadap perangkat atau komunikasinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk kepanikan. Ini merupakan bagian dari evaluasi yang semestinya dilakukan oleh negara.
Sebab, informasi yang diperoleh dari komunikasi Presiden berpotensi menyangkut kebijakan pertahanan, diplomasi, hubungan internasional, strategi ekonomi, hingga keputusan politik nasional. Apabila informasi semacam itu jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak, dampaknya bisa melampaui persoalan privasi seseorang.
Dalam dunia keamanan, terdapat istilah insider threat, yaitu ancaman yang berasal dari orang dalam suatu organisasi atau institusi. Ancaman ini justru sering kali lebih sulit dideteksi karena pelakunya memiliki akses, kewenangan, pengetahuan teknis, dan pemahaman terhadap sistem yang digunakan.
Orang luar mungkin membutuhkan waktu panjang untuk menembus sistem keamanan. Sebaliknya, orang yang memiliki akses resmi berpotensi menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan.
Karena itu, keamanan negara tidak boleh hanya bergantung pada loyalitas individu. Sistem pengawasan harus dibangun untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang memiliki kewenangan tanpa kontrol.
Dalam pengelolaan penyadapan, misalnya, harus terdapat pemisahan kewenangan antara pihak yang mengajukan, menyetujui, melaksanakan, mengawasi, dan mengelola hasil penyadapan. Setiap aktivitas harus meninggalkan jejak digital yang dapat diaudit dan tidak mudah dihapus atau dimanipulasi.
Jika dugaan penyadapan terhadap Presiden berlangsung sejak 2025 hingga 2026, muncul pertanyaan berikutnya: mengapa praktik tersebut tidak terdeteksi lebih awal? Apakah pengawasan internal tidak berjalan? Apakah sistem pengendalian terlalu lemah? Apakah terdapat konsentrasi kewenangan pada pihak tertentu? Ataukah mekanisme pengawasan selama ini lebih bersifat administratif daripada substantif?
Inilah pertanyaan yang harus dijawab melalui penyidikan.
Lebih jauh, pemerintah harus memastikan apakah dugaan penyadapan hanya menyasar Presiden atau juga menjangkau pejabat negara, tokoh politik, wartawan, aktivis, organisasi masyarakat, dan kalangan pengusaha sebagaimana berkembang dalam pengungkapan perkara tersebut.
Jika cakupannya demikian luas, persoalannya tidak lagi sekadar keamanan Presiden. Ini menyangkut perlindungan hak privasi warga negara dan potensi penyalahgunaan kewenangan institusi negara.
Indonesia memiliki berbagai institusi yang menjalankan fungsi intelijen dan keamanan, mulai dari Badan Intelijen Negara, intelijen TNI, intelijen Polri, hingga lembaga yang menangani keamanan siber. Keberadaan banyak institusi tersebut seharusnya memperkuat pertahanan negara. Namun, banyaknya lembaga tidak otomatis menjamin keamanan apabila koordinasi, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif.
Pertanyaan paling mendasar justru menyangkut pengawasan terhadap kewenangan penyadapan. Siapa yang memastikan setiap penyadapan memiliki dasar hukum? Siapa yang mengaudit penggunaan fasilitas penyadapan? Siapa yang memeriksa apabila pejabat yang memiliki kewenangan justru diduga menyalahgunakannya?
Negara hukum tidak boleh membiarkan penyadapan menjadi wilayah kekuasaan yang tidak tersentuh pengawasan.
Kewenangan penyadapan memang diperlukan untuk mengungkap kejahatan serius. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi oleh hukum, bukan ditentukan oleh kehendak orang yang memegang jabatan. Kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi regulasi, prosedur, dan pengawasan seluruh fasilitas penyadapan milik negara. Termasuk memastikan adanya audit independen, pengamanan jejak digital, pembatasan akses, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Tanpa pembenahan tersebut, teknologi secanggih apa pun dapat berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Penyidikan perkara ini tidak boleh berhenti pada penetapan tiga tersangka. Aparat penegak hukum harus mengungkap siapa yang memberikan perintah, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
Dugaan penghapusan data juga harus diperiksa secara mendalam. Penyidik perlu menelusuri jejak digital, catatan akses sistem, salinan cadangan, serta kemungkinan adanya pemindahan atau penyimpanan data di luar sistem utama.
Jika terdapat keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya dan setinggi apa pun jabatannya, proses hukum harus berjalan tanpa diskriminasi.
Presiden sendiri harus memastikan tidak ada intervensi politik terhadap proses penyidikan. Sebab, kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan apabila hukum bekerja secara independen, transparan, dan tidak tebang pilih.
Pada akhirnya, kasus ini merupakan ujian serius bagi pemerintahan Prabowo. Bukan hanya ujian bagi kemampuan Presiden mengendalikan institusi keamanan, tetapi juga ujian terhadap komitmen pemerintah membangun negara hukum yang bersih dari penyalahgunaan kekuasaan.
Presiden tidak boleh hanya menjadi pihak yang merasa dirugikan. Ia harus memastikan bahwa seluruh sistem yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah diperbaiki agar peristiwa serupa tidak terulang.
Sebab, jika seorang Presiden saja diduga dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana dengan menteri, gubernur, kepala daerah, wartawan, aktivis, pengusaha, dan warga biasa yang tidak memiliki perangkat pengamanan seperti kepala negara?
Inilah dimensi demokrasi yang tidak boleh dilupakan. Keamanan Presiden adalah bagian dari keamanan negara. Tetapi perlindungan terhadap hak privasi dan kebebasan warga negara juga merupakan kewajiban negara.
Jangan sampai kewenangan penyadapan yang semestinya menjadi alat pemberantasan kejahatan justru berubah menjadi alat untuk mengawasi, menekan, atau mengendalikan orang lain. Negara harus menjawab satu pertanyaan besar: bagaimana mungkin institusi yang dibangun untuk menjaga keamanan negara justru diduga menjadi bagian dari persoalan keamanan itu sendiri?
Akhirnya ancaman paling berbahaya bagi sebuah negara bukan selalu datang dari musuh di luar pagar kekuasaan. Terkadang, ancaman justru tumbuh di dalam sistem yang seharusnya menjaga negara.
TIM REDAKSI
