PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dipromosikan sebagai wajah baru keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Anak-anak akan makan bergizi. Petani akan hidup. Desa akan bergerak. UMKM akan berkembang. Bahkan pemerintah menjanjikan efek ekonomi besar yang mengalir hingga ke pelosok kampung.
Tetapi kini, suara paling keras justru datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan suara itu terdengar seperti tamparan keras terhadap narasi besar yang selama ini dibangun pemerintah.
KPK menemukan fakta pahit: warga hanya menikmati makanan, sementara uangnya justru lebih banyak berputar di kota besar dan jaringan pemasok besar. Keterlibatan koperasi dan BUMDes sangat kecil. Dampak ekonomi lokal disebut bahkan tidak sampai lima persen. Kalimat itu sangat penting dibaca dengan jujur. Karena itu berarti negara memang hadir membawa nasi kotak, tetapi belum sungguh-sungguh membawa keadilan ekonomi.
Di sinilah problem utama MBG mulai terlihat terang. Program ini tampaknya lebih siap sebagai proyek distribusi anggaran ketimbang proyek pemberdayaan rakyat. Yang bergerak cepat bukan petani kecil desa, melainkan rantai pasok lama yang sudah dikuasai pemain besar. Yang paling diuntungkan bukan masyarakat lokal, tetapi mereka yang sejak awal memiliki akses modal, logistik, dan kedekatan dengan kekuasaan.
Desa akhirnya hanya menjadi tempat pembagian makanan. Bukan pusat pertumbuhan ekonomi. Ini ironi yang menyakitkan.
Negara seolah ingin menunjukkan kasih sayang kepada rakyat miskin, tetapi pada saat yang sama tetap membiarkan struktur ekonomi lama bekerja seperti biasa: uang terkonsentrasi di atas, sementara rakyat di bawah hanya menerima sisa manfaat paling kecil.
Padahal program sebesar MBG seharusnya menjadi momentum membangun ekonomi rakyat dari bawah. Pemerintah semestinya menjadikan petani lokal sebagai pemasok utama. Nelayan kecil harus dilibatkan. Koperasi desa mesti diperkuat. Dapur-dapur komunitas lokal harus tumbuh. Dana negara semestinya tinggal dan berputar di daerah.
Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika program raksasa dijalankan tanpa kesiapan ekosistem desa, maka hukum ekonomi bekerja dengan sangat kejam: yang kuat akan memakan yang lemah. Vendor besar mengambil kontrak besar. Distributor besar menguasai jalur pasok. Kota kembali menghisap desa. Akhirnya rakyat hanya menjadi konsumen dari proyek negara atas nama rakyat itu sendiri.
Lebih berbahaya lagi, MBG memiliki seluruh syarat klasik menjadi ladang rente baru: anggaran sangat besar, distribusi luas, pengawasan rumit, dan legitimasi moral yang tinggi. Siapa pun yang mengkritik mudah dicap anti-anak, anti-gizi, bahkan anti-rakyat. Padahal justru karena program ini menggunakan uang rakyat dalam jumlah luar biasa besar, maka pengawasan dan kritik harus dilakukan lebih keras.
Bangsa ini punya pengalaman panjang tentang bagaimana proyek mulia berubah menjadi bancakan elite. Bantuan sosial, proyek infrastruktur, subsidi pangan, hingga pengadaan barang pemerintah sering kali berakhir dengan pola yang sama: rakyat dijadikan alasan, oligarki menjadi penerima manfaat terbesar.
Karena itu, alarm dari KPK tidak boleh dianggap angin lalu. Peringatan itu harus dibaca sebagai sinyal bahwa MBG sedang berada di persimpangan jalan: menjadi alat transformasi ekonomi rakyat atau berubah menjadi mesin rente politik-ekonomi baru. Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan foto anak-anak makan siang gratis. Itu penting, tetapi belum cukup. Yang lebih penting adalah memastikan siapa yang menanam padinya, siapa yang memasok telurnya, siapa yang memasaknya, dan siapa yang menikmati keuntungan ekonominya.
Sebab ukuran keberhasilan MBG bukan hanya anak-anak kenyang hari ini, tetapi apakah ekonomi rakyat ikut tumbuh besok. Kalau tidak, maka program ini hanya akan melahirkan ketergantungan baru. Rakyat diberi makan, tetapi tetap miskin. Desa menerima program, tetapi tetap tidak berdaya. Anggaran negara habis triliunan rupiah, tetapi struktur ketimpangan tetap utuh.
Dan di situlah letak bahaya terbesar MBG. Ia bisa menjadi proyek populis yang terlihat mulia di permukaan, tetapi diam-diam memperkuat sentralisasi ekonomi dan oligarki distribusi di belakang layar.
Kita tentu tidak menolak anak-anak mendapat makanan bergizi. Tidak ada bangsa sehat yang membiarkan generasi mudanya lapar. Tetapi memberi makan tanpa membangun kemandirian ekonomi hanya akan menciptakan rakyat yang terus menunggu bantuan. Negara seharusnya tidak sekadar hadir sebagai pemberi makan, melainkan sebagai pembangun kedaulatan ekonomi rakyat.
Karena bangsa besar tidak dibangun dengan politik belas kasihan semata. Bangsa besar dibangun dengan keadilan distribusi, keberanian membongkar oligarki, dan kesungguhan menjadikan rakyat sebagai pelaku utama ekonomi.
TIM REDAKSI
