Program Kupang Smart City patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam menghadirkan tata kelola kota yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Salah satu simbol paling nyata dari agenda ini adalah penyediaan internet gratis bagi warga melalui titik-titik Wi-Fi publik di berbagai ruang kota. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar. Apakah internet gratis itu sungguh menjadi alat keadilan digital bagi warga, atau sekadar ornamen modernisasi kota yang lebih bersifat simbolik daripada substantif? Masa depan Smart City Kupang tidak ditentukan oleh jumlah hotspot yang dipasang, tetapi oleh sejauh mana akses internet benar-benar memperkuat kehidupan warga kecil.
Internet hari ini bukan lagi fasilitas tambahan. Ia telah menjadi kebutuhan dasar. Dalam konteks pendidikan, pelayanan publik, ekonomi keluarga, bahkan komunikasi sosial, akses digital menentukan siapa yang bisa maju dan siapa yang tertinggal. Karena itu, program internet gratis seharusnya dilihat sebagai kebijakan strategis pemerataan kesempatan, bukan sekadar proyek infrastruktur teknologi.
Sayangnya, di banyak kota berkembang—termasuk Kupang—program internet gratis masih sering berhenti pada tahap penyediaan titik akses, bukan transformasi ekosistem digital masyarakat. Hotspot dipasang di taman kota, kantor pemerintah, dan ruang publik representatif. Secara visual, ini tampak modern. Secara administratif, ini terlihat progresif. Tetapi secara sosial, manfaatnya belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Pelajar dari keluarga kurang mampu masih harus berburu sinyal. Mahasiswa masih harus membeli paket data tambahan. Pedagang kecil belum masuk ke pasar digital. Warga pinggiran kota masih berada di luar jangkauan konektivitas stabil. Jika situasi ini dibiarkan, maka Smart City berisiko berubah menjadi Smart City untuk pusat kota saja.
Padahal Smart City sejati adalah Smart City yang inklusif. Program internet gratis seharusnya menjadi instrumen keberpihakan. Ia harus hadir pertama-tama di wilayah yang paling membutuhkan: sekolah pinggiran, permukiman padat, kawasan ekonomi informal, dan lingkungan warga berpendapatan rendah. Tanpa keberpihakan seperti ini, Smart City hanya akan mempercepat modernisasi kelompok yang sudah relatif terhubung, sementara kelompok rentan tetap tertinggal.
Masalah berikutnya adalah keberlanjutan program. Sebagian jaringan internet publik di banyak daerah masih bergantung pada kerja sama dengan penyedia layanan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan. Kolaborasi seperti ini penting dan patut diapresiasi. Namun Smart City tidak boleh berdiri di atas fondasi yang bersifat sementara. Internet publik harus diposisikan sebagai infrastruktur kota jangka panjang, setara dengan jalan, air bersih, dan penerangan lingkungan.
Tanpa komitmen anggaran yang jelas dan berkelanjutan, internet gratis mudah berubah menjadi proyek yang kuat di awal tetapi melemah dalam pemeliharaan. Kualitas jaringan menurun. Titik akses mati perlahan. Antusiasme publik berkurang. Dan akhirnya, program kehilangan makna strategisnya. Lebih dari itu, tantangan terbesar Smart City sebenarnya bukan teknologi, melainkan manusia.
Internet gratis tidak otomatis melahirkan masyarakat digital. Tanpa literasi digital, akses hanya berubah menjadi konsumsi hiburan. Anak muda menggunakan jaringan untuk permainan daring. Warga menggunakan jaringan untuk media sosial. Sementara peluang ekonomi digital, pendidikan daring, dan pelayanan administrasi berbasis internet belum dimanfaatkan secara optimal.
Inilah titik lemah yang sering luput dari perhatian kebijakan publik. Smart City membutuhkan investasi pada manusia: pelatihan UMKM digital, kelas literasi teknologi bagi warga, pendampingan siswa dan mahasiswa, serta integrasi layanan pemerintah berbasis aplikasi yang benar-benar mudah diakses masyarakat. Tanpa itu, Smart City hanya menjadi Smart Infrastructure — bukan Smart Society.
Kelemahan lain yang perlu dicermati adalah belum optimalnya integrasi internet publik dengan sistem pelayanan pemerintah daerah. Idealnya, jaringan Wi-Fi gratis menjadi pintu masuk menuju layanan administrasi digital yang cepat, transparan, dan sederhana. Warga dapat mengurus dokumen kependudukan secara daring. Pelaku usaha kecil dapat mengakses perizinan tanpa biaya tinggi. Orang tua dapat memantau layanan pendidikan anak melalui platform digital daerah.
Jika integrasi seperti ini belum terjadi, maka internet gratis hanya menjadi fasilitas akses, bukan alat transformasi birokrasi. Padahal esensi Smart City adalah menghadirkan negara lebih dekat kepada warga melalui teknologi.
Kupang sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi contoh Smart City berbasis komunitas di kawasan timur Indonesia. Skala kota masih terkendali. Struktur sosial masyarakat masih kuat. Hubungan antarwarga masih relatif komunal. Semua ini adalah modal sosial yang sangat berharga untuk membangun model Smart City yang tidak hanya modern, tetapi juga manusiawi. Kupang tidak harus meniru kota besar. Kupang bisa membangun modelnya sendiri: Smart City yang tumbuh dari kebutuhan warga, bukan sekadar dari desain proyek teknologi.
Karena itu, program internet gratis seharusnya diarahkan menjadi bagian dari strategi keadilan digital kota. Prioritas perlu diberikan pada kawasan padat penduduk, lingkungan sekolah, pusat kegiatan ekonomi rakyat, dan wilayah pinggiran yang selama ini kurang tersentuh layanan jaringan berkualitas. Pemerintah kota juga perlu memastikan kualitas koneksi yang stabil dan memadai agar jaringan tidak hanya cukup untuk hiburan, tetapi juga mendukung produktivitas. Smart City bukan soal terlihat modern. Smart City adalah soal terasa adil.
Jika internet gratis hanya hadir di ruang publik yang representatif, maka ia menjadi simbol. Tetapi jika internet gratis hadir di lingkungan warga kecil, maka ia menjadi perubahan. Kupang sedang berada di persimpangan penting: menjadikan Smart City sebagai proyek teknologi, atau menjadikannya sebagai gerakan pemerataan kesempatan digital bagi seluruh warga. Pilihan ini akan menentukan apakah Smart City menjadi kebijakan kosmetik atau kebijakan transformasi. Di sinilah ukuran kepemimpinan digital sebuah kota diuji.
Tim Redaksi
