Kedatangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ke Kota Kupang bukan sekadar kunjungan biasa. Di daerah yang selama ini dikenal sebagai salah satu basis dukungannya, kehadiran Jokowi tentu akan disambut hangat oleh para simpatisan. Namun, di balik keramaian penyambutan itu, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih penting: untuk apa Jokowi datang?
Pertanyaan ini bukan bentuk sinisme. Justru dalam demokrasi, setiap tokoh publik—terlebih mantan presiden—harus siap menerima pertanyaan kritis. Sebab, setiap langkah politik seorang mantan kepala negara selalu membawa pesan, makna dan konsekuensi politik.
Tidak ada yang membantah bahwa selama dua periode pemerintahannya, Jokowi memberi perhatian besar kepada Nusa Tenggara Timur. Bendungan dibangun, jalan nasional diperbaiki, kawasan pariwisata dikembangkan, dan berbagai program strategis digelontorkan ke wilayah ini. Dari sisi pembangunan infrastruktur, NTT memang memperoleh porsi yang lebih besar dibanding banyak periode sebelumnya.
Tetapi, pertanyaan berikutnya jauh lebih mendasar: apakah pembangunan itu telah mengubah kualitas hidup rakyat secara signifikan?
Faktanya, NTT hingga kini masih bergulat dengan kemiskinan yang tinggi (sekitar 17,50 persen pada September 2025), kualitas pendidikan yang tertinggal, akses layanan kesehatan yang belum merata, tingginya angka stunting di sejumlah wilayah, serta minimnya lapangan pekerjaan. Ribuan anak muda tetap meninggalkan kampung halaman untuk mencari nafkah di luar daerah, bahkan menjadi pekerja migran ke luar negeri.
Artinya, pembangunan fisik belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pembangunan manusia.
Inilah titik di mana publik berhak melakukan evaluasi. Jalan memang penting, tetapi jalan bukan tujuan akhir pembangunan. Bendungan penting, tetapi bendungan bukan ukuran tunggal kesejahteraan. Bangunan dapat diresmikan dalam hitungan jam, sedangkan kualitas sumber daya manusia membutuhkan puluhan tahun untuk dibangun.
Lebih dari itu, kunjungan Jokowi berlangsung di tengah masih kuatnya perdebatan publik mengenai berbagai isu yang melekat pada akhir masa pemerintahannya. Mulai dari kritik terhadap kualitas demokrasi, tudingan menguatnya politik dinasti, hingga berbagai polemik yang masih menjadi bahan diskusi nasional. Benar atau salahnya berbagai tuduhan tersebut merupakan ranah hukum dan politik. Namun, satu hal tidak dapat disangkal: kepercayaan publik adalah modal utama seorang negarawan.
Karena itu, setiap kunjungan Jokowi tidak lagi dibaca sebagai agenda pribadi semata. Ia akan selalu dipandang sebagai bagian dari dinamika politik nasional.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu menghindari dua sikap yang sama-sama berbahaya.
Pertama, mengultuskan tokoh seolah-olah seluruh keberhasilan bangsa lahir dari satu orang. Tidak ada pembangunan yang berdiri di atas pundak satu individu. Negara dibangun oleh jutaan rakyat, ribuan birokrat, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, pelaku usaha, petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat.
Kedua, membenci tokoh secara membabi buta hingga menolak melihat capaian yang memang nyata. Sikap seperti ini sama tidak sehatnya dengan kultus individu.
Demokrasi membutuhkan warga yang mampu memuji dengan alasan dan mengkritik dengan data.
Kunjungan Jokowi seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk menyampaikan persoalan yang sesungguhnya dihadapi rakyat. Harga hasil pertanian yang tidak stabil, akses air bersih di banyak desa, pelayanan kesehatan yang belum merata, pengangguran kaum muda, perlindungan pekerja migran, hingga kualitas pendidikan harus menjadi agenda utama. Jangan biarkan kunjungan tokoh nasional hanya berhenti pada foto bersama, iring-iringan kendaraan, dan sorak-sorai sesaat.
Tokoh datang dan pergi. Kekuasaan berganti. Tetapi persoalan rakyat tetap tinggal jika tidak diselesaikan secara serius.
Seorang mantan presiden idealnya meninggalkan warisan berupa keteladanan, kebijaksanaan, dan kemampuan merangkul semua pihak. Pengaruh moral seorang negarawan jauh lebih abadi daripada pengaruh politiknya. Semakin tinggi jabatan yang pernah diemban, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi.
Masyarakat NTT tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar datang membawa nostalgia. Rakyat membutuhkan pemimpin—baik yang masih menjabat maupun yang telah selesai mengemban amanah—yang tetap mendengar suara daerah, berani menerima kritik, dan bersedia mengevaluasi warisan kebijakannya.
Kunjungan Jokowi ke Kupang bukanlah persoalan tentang siapa yang paling banyak bertepuk tangan atau paling keras berteriak menolak. Persoalan sesungguhnya adalah apakah kunjungan itu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat atau hanya menjadi panggung politik yang akan segera dilupakan setelah rombongan kembali ke Jakarta.
TIM REDAKSI
