Oleh: Yoga Duwarto
Sebuah kekuasaan jarang runtuh karena gertakan politik di panggung atas, melainkan pecah dari dapur rakyat yang kehilangan piring makannya.
Hari-hari ini terasa seperti menonton pertunjukan di panggung besar. Di depan tirai, para elite sibuk bagi-bagi kekuasaan, obral janji manis, dan pamer konsolidasi. Tapi begitu kita melongok ke belakang panggung, yang terlihat bukan drama politik biasa, melainkan sebuah perjudian besar yang sedang mempertaruhkan nasib bangsa.
Perang Dingin Fiskal dan Kebangkrutan Industri
Masalahnya bermula dari dompet negara yang makin kempis. Narasi ekonomi yang dijual ke publik berbenturan keras dengan realitas di lapangan, realita bahwa Indonesia sedang terperangkap dalam deindustrialisasi dini. Kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) memang diklaim pemerintah terus naik tipis ke kisaran 19 persen pada 2025, tapi angka itu masih jauh dari lebih dari 30 persen yang pernah dicapai sebelum era reformasi. Menurut data Apindo, jika kontribusi sawit (CPO) dikeluarkan, angkanya tinggal 16 persen. Sepanjang 2005–2025, laju pertumbuhan sektor manufaktur konsisten berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, gejala klasik deindustrialisasi prematur. Hilirisasi yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi sejauh ini hanya menjadi proses ekstraksi bahan mentah setengah jadi yang minim penyerapan tenaga kerja berkualitas dan bisa dikatakan nihil transfer teknologi.
Penerimaan negara seret dan utang menumpuk, tapi elite tetap nekat memaksakan program kerakyatan berbiaya raksasa demi membeli ilusi popularitas. Dampaknya sungguh berantai: anggaran daerah dipangkas, fasilitas dasar mangkrak, dan kelas menengah baru gagal terbentuk. Data BPS mencatat proporsi pekerja informal, yakni pekerjaan tanpa jaminan sosial dan kepastian pendapatan, telah mencapai 59,4 persen dari 145,77 juta penduduk bekerja per Februari 2025, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian ada jutaan lulusan perguruan tinggi berakhir di sana, terjerat ekonomi pesuruh, atau justru masuk ke jaringan kriminalitas lokal.
Konsolidasi Oligarki dan Kartel Impunitas
Gambaran fiskalnya sendiri sebenarnya sudah cukup bicara. Menurut LKPP 2025 yang dirilis BPK, utang pemerintah per akhir 2025 tercatat mencapai Rp9.658 triliun atau 40,54 persen terhadap PDB, dengan defisit APBN 2,81 persen PDB dan proyeksi 2026 diperkirakan melebar lagi ke sekitar 2,85 persen PDB, dengan total utang berpotensi menembus Rp10.600 triliun. Ruang fiskal yang menyempit ini yang membuat setiap rupiah belanja negara menjadi ajang rebutan kepentingan.
Kenapa arah kebijakan yang keliru ini terus berjalan tanpa ada yang mengerem? Jawabannya ada di tangan oligarki yang wataknya kita ketahui ekstraktif, bukan inovator atau pembangun manufaktur.
Dalam hal ini oligarki butuh jaminan keamanan untuk menguras sumber daya alam, mengamankan konsesi lahan, dan memonopoli pasar. Lewat pelumpuhan lembaga pengawas dan pelemahan komisi antikorupsi, hukum disulap bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan menjadi perisai bagi proyek bancakan yang sekaligus sebagai alat pukul bagi siapa saja yang mengganggu bisnis kartel. Industri manufaktur lokal dibiarkan mati digilas barang impor murah, sementara APBN disedot untuk proyek infrastruktur pesanan kroni.
Jalan Pintas Militerisasi dan Potensi Premanisme
Menghadapi birokrasi sipil yang lambat dan kas negara yang bolong, kekuasaan mengambil jalan pintas paling berbahaya, yaitu menerjunkan militer ke ranah sipil dan ekonomi mikro. Sejak instruksi presiden pada Agustus 2025, dibentuklah Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dengan target 100 batalyon per tahun hingga mencapai 500 unit dalam lima tahun, lengkap dengan kompi pertanian, peternakan, dan medis. Bersamaan dengan itu, enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru sudah diresmikan pada 2025, dengan rencana perluasan hingga 22 Kodam pada 2029. Satuan-satuan ini dilibatkan mengurus Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, distribusi sarana pertanian, sampai penyerapan gabah di tingkat kabupaten. Padahal jelas seorang prajurit dididik dengan doktrin tempur, bukan untuk mengelola pasar atau berdialog dengan pedagang.
Secara matematis dan fiskal, membiayai operasional harian 500 batalyon baru di tengah himpitan defisit APBN 2,85 persen dan beban utang Rp10.600 triliun adalah kemustahilan tanpa mengorbankan alokasi dasar daerah atau belanja modal Alutsista utama. Ketika anggaran operasional dari pusat inevitably tersendat, lalu dari mana komandan di daerah mencari dana operasional prajuritnya? Jawabannya: ekstraksi lokal. Oknum di lapangan rentan terdorong merambah bisnis pengamanan, memeras pengusaha daerah, menguasai lahan, bahkan membekingi bisnis remang-remang seperti judi dan prostitusi. Ini sama saja seperti melegalkan ekspansi premanisme bersenjata di bawah naungan struktur resmi negara akibat kegagalan kalkulasi anggaran.
Simbiosis Dana Oligarki dan Laras Senjata
Di titik inilah kompromi paling gelap terjadi. Ketika kantong pusat seret, oligarki daerah yaitu pemilik tambang, kebun sawit, maupun pengembang properti akan hadir sebagai penyetor logistik tambahan. Imbalannya jelas, yaitu struktur teritorial militer bergeser fungsi menjadi pengaman swasta berkekuatan negara.
Saat rakyat kecil, petani, atau warga adat memprotes lahan yang digusur, mereka tidak lagi berhadapan dengan preman pasar, melainkan dengan aparatus bersenjata yang sangat butuh suntikan dana operasional. Lembaga yang seharusnya menjadi benteng pertahanan negara tanpa sadar perlahan bisa berubah menjadi pelindung aset oligarki dan ini akan berhadapan langsung dengan rakyatnya sendiri.
Terbaliknya Piring Makan Rakyat
Pada akhirnya, semua simpul krisis ini akan bermuara ke satu tempat, yaitu mengikis perut masyarakat bawah.
Elite di Jakarta boleh merasa pede karena berhasil menguasai partai, memegang hukum, dan menaruh aparat di setiap sudut daerah. Tapi mereka lupa adanya ancaman terbesar bagi rezim mana pun bukan datang dari makar politik atau gertakan oposisi, melainkan dari amarah warga miskin yang piring makannya dirampas. Ketika lapangan kerja hancur, harga beras melambung akibat krisis fiskal, dan rakyat daerah harus menghadapi bentakan aparat penjaga bisnis oligarki, rasa takut itu akan habis. Begitu rakyat yang lapar tak punya lagi pilihan untuk bertahan hidup, tak ada batalyon sebanyak apa pun yang mampu membendung ledakannya.
Mengembalikan Negara ke Relnya
Kritik tanpa arah perbaikan hanya jadi keluhan belaka. Siapa pun yang memegang kekuasaan, keselamatan rakyat dan ketahanan bangsa harus menjadi hukum tertinggi. Berikut langkah-langkah yang sebaiknya mendesak untuk dijalankan.
Penyelamatan fiskal dan reorientasi industri padat kary. Setop alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek konsumtif yang sekadar mengejar elektoral jangka pendek. Alihkan anggaran ke insentif bagi industri pemrosesan pangan lokal, permesinan pertanian/logistik, serta penyelamatan industri tekstil modern melalui penguatan hambatan tarif/nontarif (non-tariff barriers) dan insentif energi. Rombak kebijakan hilirisasi dan jangan biarkan komoditas berhenti di olahan setengah jadi untuk diekspor, tetapi wajibkan pembentukan rantai pasok industri turunan di dalam negeri. Manufaktur yang hidup akan menyerap angkatan kerja terdidik, menumbuhkan kelas menengah baru, dan mengisi kembali kas negara lewat pajak yang sehat.
Pengembalian profesionalisme militer dan penyederhanaan birokrasi sipil. Tarik militer dari ranah ekonomi mikro, pasar, koperasi, dan distribusi program sosial. Kembalikan tugas utama tentara untuk menjaga kedaulatan dan modernisasi alutsista, dengan kesejahteraan dijamin penuh oleh APBN, bukan dengan membiarkan mereka mencari tambahan logistik di ranah sipil. Jika birokrasi daerah lambat, solusinya adalah reformasi birokrasi dan pemangkasan rantai regulasi, bukan membentuk struktur komando baru. Pengelolaan logistik dan pangan dikembalikan sepenuhnya kepada lembaga sipil, pemerintah daerah, dan asosiasi petani-pedagang lokal.
Penegakan kepastian hukum dan iklim investasi sehat. Pasar dan iklim investasi yang sehat butuh kepastian hukum yang adil, bukan perlindungan kartel. Pulihkan independensi lembaga pengawas dan komisi antikorupsi. Tata ulang regulasi penguasaan lahan dan izin usaha ekstraktif agar tidak terkonsentrasi di segelintir tangan. Hukum yang transparan akan menarik investor berkualitas yang membawa teknologi dan komitmen jangka panjang, bukan spekulan yang sekadar cari kesempatan untuk mengeruk sumber daya.
Penguatan ekonomi komunitas dari bawah. Ketimbang membangun pengawasan top-down yang rawan gesekan, perkuat ekonomi teritorial berbasis komunitas. Perkuat jaminan kepastian hak atas tanah bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat. Gerakkan koperasi dan usaha mikro secara organik dengan pendampingan teknis dari dinas sipil terkait. Ekonomi desa yang mandiri, dengan ruang hidup warga yang terlindungi dari penggusuran, akan membentuk ketahanan pangan nasional dari akar rumput.
Penjaminan jaring pengaman pangan di tingkat tapak. Sebelum mengejar target pembangunan yang muluk, amankan lebih dulu pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok. Pangkas rantai pasok yang dikuasai tengkulak atau mafia impor, serap hasil pertanian lokal pada harga yang adil bagi petani sekaligus ramah di dompet konsumen.
Langkah-langkah ini semoga bukan sekadar penyelamatan rakyat, melainkan investasi elektabilitas paling nyata bagi kekuasaan. Rezim tidak perlu cemas pada isu stabilitas atau gertakan elite politik di panggung atas jika rakyatnya kenyang, punya pekerjaan layak, dan merasa aman di tanahnya sendiri. Sebab pertunjukan di panggung besar elite hanya bisa bertahan selama dapur di baliknya masih mengepul, dan rakyat yang sejahtera akan dengan sendirinya menjaga panggung itu tetap berdiri.
Selasa, 15 September 2026
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
