Kota Kupang kembali jadi berita utama. Namun bukan karena prestasi akademik atau terobosan pendidikan, melainkan karena tragedi yang seharusnya tidak perlu terjadi—tragedi yang datang dari hal paling mendasar: makanan.
Sebanyak 111 siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digadang-gadang sebagai solusi gizi nasional, justru berubah menjadi sumber penyakit massal. Anak-anak yang seharusnya pulang dengan semangat belajar, justru pulang dengan infus menempel di tangan dan nyeri perut tak tertahankan.
Ini bukan insiden pertama. Di Bandung, ratusan siswa juga mengalami keracunan akibat menu MBG. Di Tuban, belatung ditemukan dalam paket makan siang. Di sejumlah daerah lain, kualitas makanan yang buruk, nasi basi, lauk tak layak konsumsi, bahkan keterlambatan distribusi, menjadi isu harian yang nyaris dianggap “biasa”.
Apakah ini yang disebut ‘program makan bergizi’? Ataukah ini sekadar proyek bergizi bagi segelintir pihak?
Program MBG lahir dengan semangat yang mulia—mengentaskan stunting, memperbaiki gizi anak-anak sekolah, dan membangun masa depan bangsa dari dapur sekolah. Namun sayangnya, semangat itu kerap dikubur dalam praktik yang jauh dari ideal: pengadaan makanan yang dikejar target, dapur yang tak memenuhi standar higienis, proses distribusi yang asal-asalan, dan pengawasan yang nyaris tak terdengar.
Dalam negeri yang terlalu sering merayakan “peluncuran” dan “peresmian”, kualitas sering kali jadi korban pertama. Setelah pita dipotong dan kamera berhenti memotret, yang tersisa hanyalah daftar menu tanpa rasa tanggung jawab. Kita menjadi bangsa yang lebih sibuk mengumumkan daripada merawat.
Perlu kita renungkan dalam-dalam: makanan bukan sekadar angka dalam laporan gizi, melainkan amanah konstitusi. Ketika negara menyajikan makanan kepada anak-anaknya, maka ia sedang menunjukkan martabat dan kehormatannya. Makanan bergizi tidak boleh menjadi proyek lelang cepat. Ia adalah bentuk paling sederhana dari cinta negara kepada rakyatnya.
Tragedi Kupang bukan sekadar soal nasi basi. Ini adalah peringatan bahwa sistem kita sedang sakit. Bahwa ada yang salah dalam cara kita memahami “pembangunan”. Kita terlalu fokus pada output, tetapi lupa pada dampak jangka panjang. Kita terlalu percaya pada angka, tapi buta pada rasa aman di perut anak-anak.
Jika makanan bergizi bisa berubah menjadi racun, maka kita harus bertanya: berapa banyak yang telah dan akan menjadi korban diam-diam?
Sudah waktunya kita menuntut lebih dari sekadar niat baik. Kita butuh transparansi dalam pengadaan dan distribusi makanan MBG. Kita perlu audit independen yang tak hanya melihat kontrak, tapi mengecek langsung kualitas makanan yang masuk ke sekolah-sekolah. Kita perlu peran aktif dari orang tua, guru, dan masyarakat untuk mengawasi dan menyuarakan setiap ketidakwajaran.
Yang lebih penting, kita harus mengembalikan makna kedaulatan pangan ke pangkuan rakyat. Biarkan dapur sekolah dikelola oleh komunitas lokal yang tahu betul kebutuhan gizi dan rasa anak-anak di sekitarnya. Libatkan petani lokal dalam rantai pasok. Berikan ruang bagi makanan yang tumbuh dari tanah sendiri, bukan yang datang dari gudang tender dengan standar yang seragam namun kosong rasa dan tanggung jawab.
Tragedi Kupang adalah cermin retak dari sistem yang terlalu terburu-buru ingin tampak berhasil. Dan dalam cermin itu, kita melihat anak-anak yang menangis, perut mereka mulas, tubuh mereka lemah—bukan karena lapar, tapi karena diberi makanan yang seharusnya menyelamatkan.
Hari ini, mungkin yang sakit hanya mereka. Tapi bila kita tidak berbenah, esok yang lumpuh adalah generasi.
Karena ketika makanan bergizi berubah menjadi racun, maka bukan hanya perut anak-anak yang terguncang. Yang turut hancur adalah kepercayaan rakyat kepada janji negara.
Tim Redaksi
