Kader Ada, Nyali Tiada

oleh -280 Dilihat
banner 468x60

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam konfigurasi politik pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada keputusan Gibran meninggalkan kursi RI-2. Ada fenomena politik yang justru lebih menarik: partai-partai koalisi pendukung pemerintah terkesan enggan mengajukan kader sendiri untuk menggantikannya.

Padahal, partai-partai tersebut bukan kelompok politik kecil. Golkar, Demokrat, PAN, PKB, dan partai pendukung lainnya memiliki sejarah, pengalaman pemerintahan, jaringan politik, serta kader yang telah lama dipersiapkan untuk menduduki jabatan publik. Namun, ketika kesempatan mengisi posisi strategis terbuka, sebagian besar justru memilih menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan mengungkapkan bahwa hampir semua ketua umum partai koalisi sepakat tidak mengajukan kader masing-masing dan mendukung calon dari Gerindra. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan partainya tidak mengusulkan nama. Golkar juga belum menunjukkan sikap untuk mendorong kader internalnya.

Sikap serupa terlihat dari PKB yang menyatakan tidak akan mencalonkan kader sendiri, meskipun secara terbuka menilai Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan. Sejumlah partai lainnya juga memilih menyerahkan kewenangan pengusulan kepada Prabowo. Peta politik ini memperlihatkan bahwa peluang pengganti Gibran semakin mengarah kepada kader Gerindra.

Pertanyaannya, mengapa partai-partai koalisi terkesan sungkan menawarkan kader terbaiknya? Apakah ini bentuk kedewasaan politik, penghormatan terhadap kewenangan presiden, atau justru memperlihatkan ketergantungan partai terhadap kekuasaan?

Dalam politik, sikap diam tidak selalu berarti tidak memiliki kepentingan. Bisa jadi, justru di balik sikap tersebut terdapat kalkulasi yang sangat matang.

Pertama, partai-partai koalisi tampaknya memahami bahwa mengajukan calon wakil presiden bukan sekadar memperjuangkan kader, melainkan memasuki arena negosiasi kekuasaan yang dapat memengaruhi hubungan mereka dengan presiden. Dalam pemerintahan presidensial, presiden memiliki posisi sentral dalam menentukan arah kebijakan dan susunan pemerintahan. Partai-partai pendukung tentu tidak ingin kehilangan akses politik hanya karena memaksakan kepentingan pencalonan.

Kedua, ada kemungkinan partai-partai koalisi lebih mengutamakan stabilitas hubungan dengan Prabowo daripada kompetisi terbuka antarkader. Mereka tampaknya menyadari bahwa posisi wakil presiden membutuhkan figur yang dapat bekerja seirama dengan presiden. Karena itu, menyerahkan keputusan kepada Prabowo dipandang sebagai pilihan paling aman untuk menjaga soliditas koalisi.

Namun, pilihan politik yang aman bagi partai belum tentu merupakan pilihan terbaik bagi demokrasi. Ketika partai-partai lebih sibuk menjaga hubungan dengan pusat kekuasaan daripada menunjukkan kapasitas kaderisasi, publik patut mempertanyakan kemandirian politik mereka.

Partai politik tidak dibentuk hanya untuk mendukung pemerintahan atau mendapatkan bagian dalam pembagian jabatan. Partai memiliki tanggung jawab melahirkan pemimpin, menawarkan gagasan, melakukan kaderisasi, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena itu, ketidakberanian mengajukan kader sendiri patut menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas kepemimpinan internal partai.

Di tengah situasi ini, nama Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani mulai mengemuka sebagai figur potensial dari Gerindra. Ketiganya memiliki posisi strategis dalam struktur partai maupun pemerintahan. Dasco, misalnya, memiliki pengalaman di parlemen dan dikenal mempunyai kedekatan politik dengan Prabowo.

PKB bahkan secara terbuka memberikan penilaian positif terhadap Dasco. Sementara PAN menyatakan dukungan terhadap kemungkinan kader Gerindra mengisi posisi tersebut. Dengan demikian, persaingan politik yang semula berpotensi melibatkan banyak partai justru mulai mengerucut pada figur-figur dari partai presiden sendiri.

Tentu, tidak ada yang salah apabila wakil presiden berasal dari Gerindra. Tidak ada pula ketentuan konstitusi yang mewajibkan jabatan tersebut dibagi secara proporsional kepada partai-partai koalisi. Namun, konsentrasi kekuasaan pada satu partai tetap perlu dicermati dalam perspektif keseimbangan politik.

Koalisi yang sehat bukan sekadar kumpulan partai yang menyatakan dukungan kepada presiden. Koalisi seharusnya menjadi ruang dialog, pertukaran gagasan, pengawasan, dan keseimbangan kepentingan. Partai pendukung pemerintah tetap harus memiliki keberanian menyampaikan pandangan berbeda ketika menyangkut kepentingan bangsa.

Jika seluruh keputusan strategis akhirnya hanya bertumpu pada kehendak satu orang, koalisi berisiko kehilangan fungsi deliberatifnya. Partai-partai bisa saja tetap berada dalam pemerintahan, tetapi kehilangan daya tawar dan kemandirian politik.

Dalam konteks ini, persoalan pengganti Gibran juga harus dibaca secara konstitusional. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Artinya, kewenangan mengusulkan dua nama berada pada Presiden Prabowo, sedangkan keputusan pemilihan berada pada MPR. Mekanisme ini merupakan ketentuan konstitusi, bukan sekadar kesepakatan politik antarketua umum partai.

Namun, kewenangan konstitusional tersebut tidak berarti presiden boleh mengabaikan pertimbangan kualitas calon. Prabowo perlu membuka ruang pertimbangan yang objektif, bukan semata-mata memilih figur berdasarkan kedekatan personal, loyalitas politik, atau kepentingan mempertahankan dominasi partai.

Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memiliki integritas, kapasitas kenegaraan, pengalaman pemerintahan, kemampuan mengoordinasikan kebijakan, dan keberanian menyampaikan pandangan kritis kepada presiden. Wakil presiden bukan sekadar pendamping seremonial atau pelengkap struktur kekuasaan.

Di sinilah ujian kepemimpinan Prabowo. Ia tidak cukup hanya memilih figur yang paling nyaman bekerja bersamanya. Ia harus memilih orang yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan dan kepentingan rakyat.

Partai-partai koalisi juga perlu melakukan introspeksi. Jangan sampai sikap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden justru memperlihatkan bahwa kaderisasi politik mereka belum berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, partai yang kuat bukan hanya partai yang mampu memenangkan pemilu, tetapi juga partai yang memiliki banyak kader berkualitas untuk ditawarkan kepada bangsa.

Pada akhirnya, persoalan pengganti Gibran bukan tentang partai mana yang memperoleh kursi RI-2. Ini bukan pula soal siapa yang paling dekat dengan Prabowo atau paling loyal kepada kekuasaan. Yang dipertaruhkan adalah kualitas kepemimpinan nasional dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Partai-partai koalisi boleh saja tidak mengajukan kader sendiri. Namun, mereka tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengawasi, mengkritik, dan memberikan pertimbangan secara independen.

Sebab, demokrasi membutuhkan partai politik yang berani bersikap, bukan sekadar pandai menyesuaikan diri dengan kehendak penguasa.

Kursi Wakil Presiden bukan milik Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, atau partai mana pun. Kursi itu adalah amanah konstitusi. Karena itu, yang harus dicari bukan kader yang paling menyenangkan hati presiden, melainkan negarawan yang paling mampu mengabdi kepada rakyat dan bangsa.

TIM REDAKSI

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.