PERNYATAAN Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Boli Uran, yang melarang para tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada para penyintas bencana erupsi Gunung Ile Lewotobi yang dianggapnya “kepala batu”, mengundang banyak tanya: apakah kemarahan seorang pejabat bisa menjadi dasar untuk menangguhkan hak dasar warga negara?
Kita tahu, Ignas Boli Uran bukan orang luar. Ia mengenal betul kultur masyarakat Lewotobi. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sama, akrab dengan cara berpikir dan bertahan masyarakat kampung, termasuk kedekatan mereka dengan tanah leluhur dan situs-situs adat. Justru karena itu, setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa bobot ganda—sebagai representasi negara dan sebagai anak daerah yang paham medan.
Namun, melarang tenaga kesehatan memberi pelayanan, bahkan kepada mereka yang dianggap melawan arahan evakuasi, bukan sekadar bentuk kemarahan, tapi telah masuk ke ranah etika dan hukum pelayanan publik. Negara, dalam konstitusi dan moralnya, tidak pernah mengenal istilah “layak atau tidak layak” untuk dilayani berdasarkan sikap politik atau keberpihakan warga. Apalagi dalam konteks bencana, di mana trauma, ketakutan, dan ketidaktahuan sering memengaruhi sikap warga.
Pemimpin boleh tegas. Tetapi ketegasan yang melukai nilai-nilai kemanusiaan justru menggerus wibawa negara. Pelayanan kesehatan adalah hak dasar, bukan hadiah bagi warga yang menurut. Memutuskannya atas dasar ketaatan adalah bentuk penghinaan terhadap prinsip nondiskriminasi yang seharusnya menjadi landasan pelayanan publik.
Banyak warga di sekitar Ile Lewotobi enggan dievakuasi bukan karena keras kepala semata, tetapi karena ikatan kultural, spiritual, dan historis dengan tanah mereka. Jika negara tidak bisa menjawab itu dengan dialog dan empati, maka larangan seperti yang dilontarkan Wakil Bupati hanya akan memperluas jarak, menambah luka.
Wakil Bupati bisa saja berdalih bahwa pernyataannya dimaksudkan untuk memberi tekanan agar warga lebih patuh pada kebijakan. Tapi sebuah negara demokratis dan beradab tidak boleh mendisiplinkan warganya dengan ancaman pencabutan hak hidup. Bahkan di medan perang, Konvensi Jenewa pun menetapkan bahwa perawatan kesehatan tidak boleh ditolak kepada siapa pun, termasuk musuh.
Maka pernyataan Wakil Bupati Ignas Boli Uran tidak hanya harus dikritik, tetapi juga dikoreksi secara terbuka. Bukan untuk mempermalukannya, tetapi untuk memulihkan martabat warga yang sedang berjuang hidup. Jika benar ia mencintai masyarakatnya, maka ia tahu: menyelamatkan nyawa jauh lebih penting daripada mempertahankan ego kekuasaan.
Dentuman Lewotobi boleh berkali-kali menghujami bumi tetapi tidak akan meluruhkan ketangguhan masyarakat dan pemerintah dalam melewati kondisi darurat demi pemulihan hidup.
Tim Redaksi
