Kita sedang menghadapi dua jenis guncangan. Yang pertama berasal dari alam: potensi gempa besar di zona subduksi selatan Jawa dan Sumatera. Yang kedua berasal dari politik pemerintahan: pergantian menteri yang berlangsung relatif cepat. Yang pertama tidak bisa dikendalikan manusia, sedangkan yang kedua merupakan keputusan politik pemerintahan. Karena itu, ada ironi yang layak direnungkan: gempa besar dapat menimbulkan kerusakan dalam waktu singkat, sementara pergantian menteri yang mengganggu kesinambungan kebijakan dapat menggerogoti negara secara perlahan. Di situlah makna metafora “megathrust politik” dijumpai.
Potensi gempa besar di selatan Jawa-Sumatera bukan isu yang muncul tiba-tiba. BMKG telah lama menjelaskan potensi gempa besar di zona megathrust selatan Jawa dan menegaskan bahwa angka seperti magnitudo 8,8 merupakan potensi, bukan prediksi kapan gempa akan terjadi. Karena itu, yang dibutuhkan bukan kepanikan, melainkan kesiapsiagaan: bangunan yang lebih aman, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, tata ruang yang memperhitungkan risiko, dan masyarakat yang tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana datang.
Pelajaran dari mitigasi bencana sebenarnya sederhana: guncangan mungkin tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat dikurangi jika sistem dibangun dengan baik dan dipersiapkan jauh sebelum krisis datang. Hal serupa berlaku dalam pemerintahan. Negara tidak cukup hanya memiliki pemimpin yang mampu mengambil keputusan; negara juga membutuhkan institusi yang tetap bekerja ketika terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan. Karena itu, ketika seorang menteri diganti, yang perlu diperhatikan bukan hanya siapa yang datang dan siapa yang pergi, tetapi apakah pekerjaan negara tetap berjalan, kebijakan tetap memiliki arah, dan birokrasi tidak harus berulang kali memulai dari awal.
Pergantian menteri tentu bukan sesuatu yang tabu. Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai ketentuan hukum. Menteri yang tidak memenuhi target dapat diganti, dan menteri baru dapat membawa gagasan serta energi baru. Persoalannya muncul ketika pergantian berlangsung cukup sering sehingga arah kebijakan mulai dipertanyakan. Pemerintahan membutuhkan waktu untuk menjalankan program, mengukur hasil, memperbaiki kekurangan, dan memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat. Jika setiap pergantian diikuti penyesuaian besar terhadap prioritas dan pendekatan, birokrasi berisiko lebih banyak menghabiskan energi untuk beradaptasi daripada menyelesaikan pekerjaan.
Pergantian Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo menjadi salah satu contoh yang layak dicermati. Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Setahun kemudian, pada 14 September 2026, Purbaya digantikan Suahasil Nazara. Dengan demikian, dalam waktu sekitar satu tahun, posisi Menteri Keuangan mengalami pergantian. Pergantian tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Namun, bagi publik, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar siapa yang menduduki kursi Menteri Keuangan, melainkan bagaimana pemerintah menjaga pengelolaan APBN, arah kebijakan fiskal, dan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi negara tetap terjaga.
Pertanyaan itu penting karena Kementerian Keuangan memegang peran yang sangat strategis dalam kehidupan negara. Kebijakan fiskal bersentuhan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan, transfer ke daerah, pembiayaan negara, hingga perpajakan. Setiap perubahan kepemimpinan dapat membawa pendekatan baru, tetapi kebijakan-kebijakan tersebut tidak boleh kehilangan pijakan hanya karena terjadi pergantian pejabat. Publik membutuhkan kepastian bahwa program yang sedang berjalan tetap memiliki arah dan setiap perubahan memang ditujukan untuk memperbaiki hasil.
Persoalannya bukan semata-mata apakah menteri baru lebih baik daripada menteri lama. Persoalannya adalah waktu. Kebijakan publik membutuhkan waktu untuk dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan menghasilkan dampak. Reformasi perpajakan tidak selesai dalam hitungan bulan. Penguatan penerimaan negara membutuhkan konsistensi. Penataan belanja membutuhkan disiplin. Pembangunan membutuhkan kesinambungan lintas tahun, bahkan lintas pemerintahan. Jika setiap pergantian menteri diikuti perubahan prioritas yang terlalu besar, birokrasi berisiko lebih sibuk menyesuaikan diri daripada menyelesaikan pekerjaan. Ini bukan berarti setiap pergantian pasti menimbulkan kekacauan, tetapi risiko tersebut tidak boleh diabaikan.
Negara bukan sekadar kumpulan pejabat. Negara adalah institusi yang harus memiliki memori dan sistem kerja yang terus berjalan. Menteri boleh datang dan pergi, tetapi pengetahuan kelembagaan tidak boleh ikut hilang. Program yang terbukti efektif tidak semestinya berhenti hanya karena penggagasnya sudah tidak lagi menjabat. Kebijakan yang tidak berhasil tentu harus diperbaiki, tetapi memperbaiki tidak berarti menghapus seluruh pekerjaan sebelumnya. Pemerintahan yang sehat justru terlihat dari kemampuannya meneruskan yang baik dan mengoreksi yang keliru tanpa kehilangan arah.
Karena itu, ukuran keberhasilan reshuffle bukan berapa banyak nama yang berubah, melainkan apakah pemerintahan setelah pergantian menjadi lebih efektif. Publik berhak mengetahui masalah apa yang hendak diselesaikan, mengapa seorang pejabat perlu diganti, apa target pejabat baru, kebijakan apa yang diteruskan, apa yang diperbaiki, dan kapan hasilnya dapat diukur. Pertanyaan tersebut bukan penolakan terhadap kewenangan Presiden, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan kewenangan itu. Dalam negara demokratis, keputusan politik yang menyangkut pengelolaan negara harus dapat dijelaskan melalui alasan dan dipertanggungjawabkan melalui hasil.
Kita tidak membutuhkan pemerintahan yang tidak pernah berganti. Kita membutuhkan pemerintahan yang mampu berganti tanpa kehilangan arah. Pergantian manusia tidak boleh identik dengan pergantian sistem. Jika seorang menteri tidak mampu menjalankan tugasnya, menggantinya bisa menjadi keputusan yang tepat. Tetapi setelah pergantian itu, rakyat harus melihat perbaikan nyata. Jika tidak, reshuffle hanya menjadi pergantian figur tanpa penyelesaian masalah.
Pembangunan ekonomi, reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan penguatan fiskal memiliki agenda yang jauh lebih panjang daripada masa jabatan seorang menteri. Pelaku usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan, pemerintah daerah membutuhkan kepastian program dan anggaran, birokrasi membutuhkan prioritas yang jelas, dan masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebijakan negara tidak berubah hanya karena pergantian pejabat. Yang dibutuhkan dari pemerintahan bukan sekadar kemampuan mengganti orang, melainkan kemampuan memastikan pekerjaan negara terus berjalan.
Karena itu, yang harus dibangun adalah ketahanan institusi terhadap pergantian menteri. Sistem pemerintahan yang kuat memungkinkan orang berganti tanpa membuat pekerjaan negara ikut berhenti. Sebaliknya, jika sistem terlalu bergantung pada figur, setiap pergantian akan membawa ketidakpastian baru. Kritik terhadap gonta-ganti menteri karena itu tidak perlu diarahkan kepada pribadi. Yang harus dipertanyakan adalah apakah frekuensi pergantian tersebut benar-benar menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif atau justru menambah ketidakpastian yang sebenarnya dapat dihindari.
Presiden memang memiliki kewenangan untuk mengganti menteri. Tetapi kewenangan tersebut seharusnya menghasilkan pemerintahan yang lebih baik, bukan sekadar pemerintahan yang berbeda. Menteri boleh berganti. Arah negara jangan ikut berganti. Sebab ancaman terhadap pemerintahan tidak selalu datang dari krisis besar yang berada di luar kendali manusia. Ada pula guncangan yang lahir dari keputusan manusia sendiri. Ketika pergantian pejabat tidak disertai alasan yang terang, ukuran keberhasilan yang jelas, dan jaminan kebijakan tetap berjalan, yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja satu kementerian, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan ketika kepercayaan itu mulai goyah, yang terguncang bukan lagi sekadar kabinet. Yang terguncang adalah kepercayaan terhadap negara.
TIM REDAKSI
