Rangkaian bencana yang melanda Flores dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan semakin beratnya tantangan konektivitas di pulau ini. Gempa bumi, longsor, aktivitas gunung api, gangguan jalan, penerbangan, dan jalur laut telah berulang kali menguji kemampuan sistem transportasi menjaga pergerakan manusia dan barang. Setiap kali satu jalur utama terganggu, dampaknya segera merambat ke distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, hingga pengiriman bantuan. Persoalannya karena itu bukan sekadar bagaimana membuka kembali jalan yang tertutup atau memulihkan penerbangan yang terganggu, melainkan apakah Flores memiliki cukup banyak jalur dan pilihan transportasi untuk tetap terhubung ketika bencana kembali datang.
Gempa Flores 15 Agustus 2026 menjadi peringatan paling nyata. Gempa yang kemudian diperbarui BMKG berkekuatan M7,7 itu tidak hanya mengguncang permukiman dan fasilitas publik, tetapi juga menguji jaringan transportasi yang selama ini menjadi urat nadi Flores. Sejumlah ruas jalan terganggu dan jalur Trans-Flores Ende–Bajawa sempat tertutup material longsor. Pemerintah akhirnya membuka kembali akses tersebut, tetapi persoalannya tidak selesai hanya karena kendaraan sudah dapat melintas. Justru dari kejadian seperti inilah pemerintah seharusnya bertanya lebih jauh: berapa lama sebuah wilayah masih dapat bergerak jika satu ruas utama kembali putus, dan jalur alternatif apa yang benar-benar siap digunakan ketika itu terjadi?
Pertanyaan tersebut penting karena kondisi geografis Flores memang tidak sederhana. Pegunungan, lereng curam, jarak antarkabupaten yang panjang, serta ketergantungan pada sejumlah ruas utama membuat gangguan pada satu titik dapat menimbulkan efek berantai. Ketika jalan utama tertutup, bukan hanya perjalanan orang yang terhambat. Distribusi bahan pangan, bahan bakar, obat-obatan, kebutuhan rumah sakit, hasil pertanian, kegiatan perdagangan, hingga mobilitas tenaga kerja ikut terganggu. Dalam keadaan normal, persoalan itu mungkin masih dapat ditoleransi. Dalam keadaan bencana, keterlambatan beberapa jam saja dapat mengubah persoalan transportasi menjadi persoalan kemanusiaan.
Jaringan udara pun menunjukkan kerentanan yang sama. Setelah gempa, sejumlah bandara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Flores harus menjalani pemeriksaan, sementara Bandara Soa Bajawa dilaporkan mengalami retakan pada landasan dan penerbangan di Bandara Ende sempat dihentikan. Pemeriksaan keselamatan tentu merupakan tindakan yang tepat karena penerbangan tidak boleh dipaksakan dalam kondisi yang belum dinyatakan aman. Namun, dari sisi tata kelola wilayah, kejadian itu sekaligus memperlihatkan pentingnya menyiapkan skenario apabila satu bandar udara tidak dapat digunakan. Bandar Udara bukan sekadar tempat pesawat datang dan pergi. Dalam situasi darurat, ia merupakan pintu masuk tenaga medis, bantuan, logistik, peralatan penyelamatan, sekaligus jalur keluar bagi warga yang membutuhkan evakuasi.
Begitu pula dengan jalur laut. Flores tidak boleh hanya memandang laut sebagai jalur perdagangan dan penyeberangan dalam keadaan normal. Dalam bencana, laut dapat menjadi jalur penyelamat ketika jalan darat terganggu dan penerbangan tidak memungkinkan. Pengiriman bantuan melalui kapal dalam penanganan gempa Flores menunjukkan bahwa fungsi tersebut bukan sekadar teori. Jalur laut dapat mengambil alih sebagian fungsi jaringan darat dan udara. Karena itu, pelabuhan, dermaga, kapal perintis, fasilitas bongkar muat, gudang logistik, dan sistem komunikasi antarpelabuhan semestinya ditempatkan sebagai bagian dari satu sistem konektivitas darurat, bukan dikelola seolah-olah berdiri sendiri.
Risiko Flores juga tidak hanya datang dari gempa. Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur menjadi pengingat bahwa gangguan transportasi dapat muncul dari sumber bencana yang berbeda. Erupsi gunung api dapat mengganggu permukiman, jalan, aktivitas ekonomi, dan penerbangan. Abu vulkanik memiliki konsekuensi khusus terhadap keselamatan penerbangan sehingga keputusan operasional harus mengikuti informasi dan rekomendasi teknis. Artinya, Flores menghadapi risiko yang berlapis: gempa dapat merusak jalan dan fasilitas, longsor dapat memutus akses, sementara erupsi dapat membatasi ruang udara dan memaksa perubahan pola mobilitas. Ketika beberapa gangguan terjadi dalam waktu yang berdekatan, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana menangani bencana, tetapi bagaimana menjaga agar seluruh pulau tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasarnya.
Di sinilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengubah cara melihat konektivitas Flores. Infrastruktur tidak cukup dibangun untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan normal. Di wilayah rawan bencana, setiap pembangunan harus disertai pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang terjadi apabila jalur ini putus, bandara ini tidak dapat digunakan, pelabuhan ini terganggu, atau satu-satunya jalan menuju sebuah kabupaten tertutup longsor? Jawaban atas pertanyaan itu harus tersedia sebelum bencana datang, bukan baru dicari ketika masyarakat sudah terjebak.
Pemerintah sebenarnya memiliki pengalaman lapangan yang cukup untuk melakukan audit semacam itu. Setiap bencana meninggalkan peta baru tentang titik-titik lemah. Jalan mana yang paling cepat terputus, jembatan mana yang kritis, bandara mana yang memiliki keterbatasan, pelabuhan mana yang dapat menerima kapal bantuan, wilayah mana yang mudah terisolasi, dan desa mana yang membutuhkan jalur alternatif harus dicatat secara sistematis. Data tersebut kemudian harus masuk ke dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran. Jangan sampai setiap bencana menghasilkan laporan yang tebal, tetapi ketika bencana berikutnya datang, pemerintah kembali menemukan persoalan yang sama.
Masalahnya bukan semata-mata kurangnya pembangunan. Persoalannya adalah bagaimana pembangunan itu disusun sebagai sebuah jaringan. Membangun satu ruas jalan yang bagus tidak banyak artinya jika ketika ruas itu putus tidak tersedia jalur lain. Memperluas satu bandara juga belum cukup jika sistem transportasi tidak memiliki skenario pengganti. Meningkatkan kapasitas pelabuhan tidak menyelesaikan masalah apabila koneksi dari pelabuhan menuju pusat-pusat penduduk dan kawasan produksi tetap bergantung pada satu ruas jalan. Flores membutuhkan jaringan yang saling menopang, bukan sekadar kumpulan proyek yang berjalan sendiri-sendiri.
Karena itu, pengalaman gempa 15 Agustus harus diperlakukan sebagai audit lapangan yang serius. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dan sumber daya besar dalam pembangunan jalan nasional, bandara, pelabuhan, dan sistem transportasi. Pemerintah provinsi memiliki posisi penting untuk memastikan konektivitas antarkabupaten tidak berhenti pada batas kewenangan administratif. Pemerintah kabupaten mengetahui titik-titik rawan di wilayahnya dan harus memastikan jalan lokal, jembatan, fasilitas kesehatan, serta akses menuju pusat evakuasi masuk dalam perencanaan kesiapsiagaan. Pembagian kewenangan tidak boleh berubah menjadi pembagian alasan ketika sebuah akses terputus.
Yang juga perlu diubah adalah ukuran keberhasilan penanganan bencana. Membuka kembali jalan setelah tertutup longsor tentu penting. Memulihkan penerbangan setelah pemeriksaan juga penting. Mengirim bantuan dengan kapal ketika jalur darat terganggu pun merupakan langkah yang diperlukan. Tetapi ukuran yang lebih penting adalah apakah setelah semua itu pemerintah memperbaiki sistem sehingga gangguan yang sama tidak lagi menghasilkan dampak sebesar sebelumnya. Respons darurat menyelesaikan keadaan hari ini. Perencanaan yang baik menentukan apakah masyarakat akan menghadapi keadaan yang sama dengan risiko yang lebih kecil pada masa mendatang.
Flores tidak membutuhkan janji bahwa bencana tidak akan terjadi. Tidak ada pemerintah yang mampu memberikan janji semacam itu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa ketika bencana datang, kehidupan tidak serta-merta berhenti karena satu jalan tertutup, satu bandara terganggu, atau satu pelabuhan tidak dapat berfungsi. Harus selalu ada pilihan lain, jalur lain, moda transportasi lain, dan sistem distribusi yang mampu bekerja ketika keadaan normal runtuh.
Di titik inilah pemerintah pusat dan pemerintah NTT harus melihat kembali seluruh kebijakan konektivitas Flores. Jangan menunggu jalan putus untuk membangun jalan alternatif. Jangan menunggu bandara terganggu untuk memikirkan skenario penerbangan darurat. Jangan menunggu bantuan terlambat untuk menyadari pentingnya pelabuhan dan jalur laut. Dan jangan menjadikan setiap bencana hanya sebagai urusan tanggap darurat tanpa meninggalkan perubahan mendasar dalam cara membangun.
Bencana seharusnya meninggalkan perubahan, bukan hanya puing dan laporan. Flores memang tidak dapat memilih letak geografisnya dan tidak dapat mencegah gempa, longsor, atau erupsi. Tetapi negara dapat memastikan bahwa masyarakat tetap terhubung ketika alam menguji mereka.
TIM REDAKSI
