GELOMBANG penataan keuangan negara tampaknya belum berakhir. Setelah pemerintah pusat menjalankan kebijakan efisiensi belanja, kini pemerintah daerah kembali diminta memperketat pengeluaran. Pesan yang hendak disampaikan cukup jelas: setiap rupiah uang negara harus dibelanjakan secara lebih hati-hati, lebih terukur, dan lebih berdampak.
Di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, disiplin fiskal memang menjadi kebutuhan. Negara tidak boleh membiarkan anggaran tersedot untuk kegiatan yang tidak produktif. Perjalanan dinas yang berlebihan, rapat tanpa hasil nyata, belanja seremonial, hingga pengadaan yang tidak memberi nilai tambah sudah seharusnya dievaluasi. Dari sisi ini, kebijakan efisiensi merupakan langkah yang dapat dipahami.
Namun, muncul pertanyaan yang lebih penting. Apakah setelah efisiensi, daerah masih harus terus berhemat? Dan yang lebih mendasar lagi, berhemat pada bagian yang mana?
Di sinilah perbedaan antara efisiensi dan penghematan harus dipahami secara benar. Efisiensi berarti menghilangkan pemborosan agar anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar. Penghematan berarti menahan atau mengurangi pengeluaran. Keduanya memang saling berkaitan, tetapi tidak selalu sama. Sebuah pemerintah bisa berhemat tanpa menjadi efisien. Sebaliknya, pemerintah yang efisien belum tentu memangkas anggaran secara membabi buta.
Sayangnya, dalam praktik birokrasi, kedua istilah ini sering dipahami sebagai hal yang sama. Akibatnya, ketika muncul instruksi penghematan, langkah yang paling mudah dilakukan adalah memangkas anggaran secara merata, tanpa melihat mana yang benar-benar produktif dan mana yang sesungguhnya menyentuh kepentingan masyarakat.
Bagi Nusa Tenggara Timur (NTT), persoalan ini menjadi lebih kompleks. Provinsi ini masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, pengembangan pertanian, hingga penguatan ekonomi desa. Di banyak wilayah, pemerintah justru dituntut hadir lebih kuat untuk mengejar ketertinggalan.
Karena itu, penghematan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dasar. Tidak boleh ada logika bahwa demi menghemat anggaran, pembangunan jalan desa ditunda, pelayanan kesehatan dikurangi, sekolah kehilangan dukungan, atau program pemberdayaan masyarakat dihentikan. Jika itu yang terjadi, maka yang dikorbankan bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan hak masyarakat memperoleh pelayanan yang layak.
Sebaliknya, momentum ini harus menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas belanja. Sudah terlalu lama ukuran keberhasilan anggaran diidentikkan dengan tingginya tingkat penyerapan. Padahal, anggaran yang terserap habis belum tentu menghasilkan manfaat yang besar. Yang lebih penting adalah sejauh mana belanja pemerintah mampu mengubah kualitas hidup masyarakat.
Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah, “Berapa persen anggaran yang sudah dibelanjakan?” Melainkan, “Berapa banyak kemiskinan yang berhasil dikurangi? Berapa desa yang memperoleh akses air bersih? Berapa petani yang produktivitasnya meningkat? Berapa anak yang mendapatkan pendidikan lebih baik?”
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu berani melakukan pembenahan dari dalam. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi pelayanan publik, penyederhanaan prosedur birokrasi, pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, serta penguatan pengawasan internal. Penghematan yang lahir dari tata kelola yang baik akan jauh lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar pemotongan anggaran.
Pemerintah pusat pun memiliki tanggung jawab yang sama besarnya. Disiplin fiskal memang penting, tetapi implementasinya harus mempertimbangkan kondisi riil setiap daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal terbatas membutuhkan ruang agar tetap dapat memenuhi pelayanan dasar sambil memperkuat fondasi ekonominya. Kebijakan yang seragam tidak selalu menghasilkan dampak yang sama di lapangan.
Bagi NTT, pelajaran yang paling penting dari situasi ini bukanlah sekadar bagaimana berhemat. Pelajaran yang jauh lebih besar adalah bagaimana membangun APBD yang semakin berkualitas. Setiap rupiah harus menjadi investasi bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pengeluaran rutin yang habis setiap tahun tanpa meninggalkan perubahan berarti.
Masyarakat tentu tidak akan menilai pemerintah dari besarnya angka penghematan. Masyarakat akan menilai dari kualitas pelayanan yang diterimanya. Jalan yang semakin baik, sekolah yang semakin bermutu, puskesmas yang semakin siap melayani, petani yang semakin sejahtera, serta ekonomi daerah yang semakin tumbuh adalah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
Efisiensi belum tuntas. Daerah memang diminta berhemat. Tetapi jangan sampai semangat berhemat justru membuat negara menjadi pelit kepada rakyatnya. Yang harus dipangkas adalah pemborosan, bukan harapan masyarakat. Dan yang harus terus diperkuat adalah kemampuan pemerintah mengubah setiap rupiah uang publik menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan rakyat.
TIM REDAKSI
