KEBERHASILAN pembangunan di hampir semua daerah kerap diukur dari seberapa banyak program pusat yang “berhasil dilaksanakan”. Spanduk terpasang, laporan tersusun rapi, dan angka serapan anggaran tampak menggembirakan. Namun di balik itu, pertanyaan mendasar yang jarang diajukan adalah apakah program-program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan lokal, ataukah daerah sekadar menjadi etalase kebijakan yang dirancang dari jauh tanpa memahami realitas setempat?
Sejak era desentralisasi pasca-Reformasi 1998, Indonesia sebenarnya telah memilih jalan otonomi daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, otonomi itu kerap terasa semu. Banyak program strategis tetap dirancang secara top-down oleh kementerian, lengkap dengan petunjuk teknis yang kaku, indikator seragam, dan target yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan lokal.
Dari sinilah lahir apa yang bisa disebut sebagai “keseragaman yang dipaksakan”. Kebijakan yang mungkin efektif di kota-kota besar di Jawa diterapkan begitu saja di wilayah kepulauan, daerah perbatasan, atau kawasan dengan karakter sosial-budaya yang sangat berbeda. Negara seolah memperlakukan keragaman sebagai hambatan administratif, bukan sebagai kenyataan yang menuntut pendekatan berbeda.
Kritik ini memiliki dasar kuat. Berbagai laporan dari World Bank dan OECD menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi di Indonesia masih menghadapi masalah koordinasi pusat-daerah serta minimnya fleksibilitas kebijakan. Sementara itu, kajian akademik seperti yang dikemukakan Vedi R. Hadiz menegaskan bahwa desentralisasi tidak otomatis melahirkan kemandirian daerah; dalam banyak kasus, ia justru menciptakan ketergantungan baru yang lebih halus terhadap pusat.
Ketergantungan tersebut terutama bersifat fiskal. Melalui skema transfer seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus—yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah—sebagian besar daerah masih menggantungkan pembiayaan pembangunan pada pusat. Dalam situasi ini, ruang inovasi menjadi terbatas. Pemerintah daerah cenderung memilih jalan aman: menjalankan program pusat, mengklaimnya sebagai capaian, dan menghindari risiko politik dari kebijakan yang berbeda.
Lebih dalam lagi, persoalan ini bukan hanya soal struktur, tetapi juga cara berpikir. Banyak kebijakan nasional masih didominasi pendekatan teknokratis—berbasis data agregat, model statistik, dan target kuantitatif—yang sering kali mengabaikan pengetahuan lokal. Padahal masyarakat setempat memiliki pemahaman yang lebih dekat dengan realitas: pola ekonomi berbasis komunitas, kearifan dalam mengelola sumber daya, hingga strategi bertahan dalam kondisi geografis yang sulit.
Ketika pengetahuan lokal diabaikan, kebijakan menjadi asing bagi masyarakatnya sendiri. Tidak mengherankan jika banyak program berakhir sebagai formalitas administratif: selesai di atas kertas, tetapi minim dampak di lapangan. Infrastruktur dibangun tanpa mempertimbangkan akses nyata, bantuan ekonomi tidak sesuai dengan pola produksi lokal, dan program sosial gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Namun, menimpakan seluruh kesalahan pada pusat juga tidak sepenuhnya tepat. Pemerintah daerah bukan tanpa peran dalam situasi ini. Kelemahan kapasitas perencanaan, minimnya inovasi, serta orientasi politik jangka pendek membuat banyak daerah lebih nyaman menjadi pelaksana daripada perancang. Elite lokal sering kali lebih fokus pada stabilitas kekuasaan ketimbang membangun visi pembangunan yang kontekstual dan berkelanjutan.
Di sinilah persoalan utama terlihat jelas: relasi yang tidak sehat antara pusat dan daerah. Pusat terlalu dominan dalam menentukan arah kebijakan, sementara daerah terlalu pasif dalam merespons. Hasilnya adalah stagnasi—pembangunan berjalan, tetapi tidak selalu menjawab persoalan nyata.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar desentralisasi administratif, melainkan desentralisasi yang berbasis kepercayaan dan kolaborasi. Pusat perlu memberi ruang fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan program dengan konteks lokal. Sebaliknya, daerah harus memperkuat kapasitasnya: membangun perencanaan berbasis data lokal, membuka partisipasi masyarakat, dan berani mengambil inisiatif.
Pendekatan co-creation policy—di mana kebijakan dirancang bersama antara pusat dan daerah—perlu menjadi arah baru. Evaluasi pun harus bergeser dari sekadar serapan anggaran menuju dampak nyata bagi masyarakat. Tanpa perubahan ini, otonomi daerah akan tetap menjadi jargon, bukan kenyataan.
Pada akhirnya, pembangunan yang kehilangan konteks lokal adalah pembangunan yang kehilangan makna. Ia mungkin berhasil secara administratif, tetapi gagal secara substantif. Selama daerah masih diposisikan sebagai pelaksana, bukan arsitek pembangunan, kritik seperti dalam pernyataan awal akan terus relevan.
TIM REDAKSI
