INDONESIA dikenal sebagai negeri kaya sumber daya alam, termasuk bahan tambang seperti emas, tembaga, batu bara, nikel, hingga mangan. Sejak masa Orde Baru, tambang dianggap sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Di atas kertas, sektor ini memang menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara. Namun, pertanyaan mendasar yang sering luput ditanyakan adalah: apakah kekayaan tambang ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, khususnya masyarakat lokal di sekitar lokasi tambang? Kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Tambang-tambang besar menghasilkan triliunan rupiah, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitarnya kerap hidup dalam kemiskinan, keterpinggiran, dan ketidakadilan struktural yang mendalam.
Papua menjadi contoh paling nyata dari ironi ini. Sejak tahun 1967, PT Freeport Indonesia telah menambang emas dan tembaga di tanah Papua, bahkan sebelum wilayah ini secara resmi menjadi bagian dari Indonesia melalui Pepera 1969. Kala itu, Indonesia bahkan belum memiliki presiden definitif, hanya pejabat presiden. Namun, kontrak karya pertambangan sudah diteken. Selama lebih dari lima dekade, tambang Grasberg telah menghasilkan emas dan tembaga dalam jumlah luar biasa. Akan tetapi, masyarakat Papua – khususnya suku Amungme dan Kamoro yang mendiami wilayah tambang – justru menjadi saksi penderitaan dan penghilangan hak atas tanah ulayat mereka. Mereka tidak menikmati pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, maupun akses ekonomi yang adil.
Data Badan Pusat Statistik secara konsisten menunjukkan bahwa Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Ironisnya, ini terjadi di provinsi yang menyumbang kekayaan alam sangat besar bagi negara. Yang lebih menyakitkan, kehadiran tambang justru menjadi pemicu konflik sosial dan militerisasi. Banyak wilayah adat yang diambil tanpa persetujuan yang adil, dan sungai-sungai tempat masyarakat menggantungkan hidup mereka telah tercemar limbah tambang. Bagi masyarakat Papua, tambang bukanlah pintu gerbang kesejahteraan, melainkan luka yang menganga sepanjang sejarah modern mereka.
Situasi yang tidak jauh berbeda dapat ditemukan di Kalimantan Timur, wilayah yang selama puluhan tahun menjadi ladang emas hitam alias batu bara. Ribuan lubang tambang menganga di mana-mana, banyak di antaranya dibiarkan begitu saja setelah aktivitas pertambangan usai. Tak sedikit anak-anak meninggal karena tenggelam di lubang tambang bekas galian. Lingkungan rusak, air tercemar, dan udara penuh debu. Namun, desa-desa di sekitar tambang masih miskin dan tertinggal. Pendapatan daerah dari tambang tidak secara otomatis mengalir ke pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, atau jalan yang layak. Yang kaya adalah para pemilik modal dan elite politik, sementara rakyat hanya menerima debu dan luka lingkungan.
Hal serupa juga dialami oleh masyarakat di daerah pertambangan lainnya. Di Batu Hijau, Sumbawa Barat, tambang emas dan tembaga skala besar telah beroperasi selama dua dekade lebih. Namun masyarakat lokal tetap berada di pinggiran pembangunan. Mereka dihadapkan pada pilihan yang pahit: menyerahkan tanah leluhur demi janji kesejahteraan yang tak kunjung datang, atau mempertahankannya dengan risiko intimidasi dan kekerasan.
Kegagalan tambang dalam menciptakan kesejahteraan sesungguhnya adalah persoalan sistemik. Perizinan pertambangan di Indonesia seringkali diberikan tanpa proses konsultasi yang adil dan bermartabat dengan masyarakat adat. Prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) sering kali diabaikan. Tambang datang begitu saja, disambut pemerintah dengan karpet merah, dan rakyat lokal hanya menjadi penonton. Selain itu, dana bagi hasil dari sektor tambang juga kerap tidak digunakan dengan baik. Tata kelola yang buruk dan korupsi di tingkat daerah membuat pendapatan tambang tidak berdampak nyata bagi masyarakat.
Yang lebih menyakitkan lagi, perusahaan-perusahaan tambang besar justru sering mendapat berbagai kemudahan, insentif pajak, bahkan tax holiday dari negara. Sementara rakyat kecil, buruh, petani, dan nelayan yang bahkan tidak pernah menikmati hasil tambang secara langsung, tetap harus membayar cukai, termasuk cukai rokok. Pada tahun 2023, penerimaan negara dari cukai rokok mencapai lebih dari 200 triliun rupiah – sebagian besar dibayar oleh masyarakat miskin. Inilah ironi yang sangat mencolok: rakyat kecil justru menyumbang lebih besar kepada negara dibanding para konglomerat tambang yang meraup keuntungan dari bumi nusantara.
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa model pertambangan Indonesia bukanlah model kesejahteraan. Ini adalah model ekstraksi – pengambilan sumber daya sebesar-besarnya dengan kerugian sebesar-besarnya pula di pihak masyarakat dan lingkungan. Pembangunan yang mengandalkan pertambangan sebagai tumpuan utama bukan hanya keliru secara ekonomi, tetapi juga cacat secara moral dan sosial. Ia menciptakan ketimpangan yang semakin dalam antara pusat dan pinggiran, antara kota dan desa, antara korporasi dan komunitas adat.
Sudah saatnya Indonesia meninjau ulang strategi pembangunannya. Kekayaan alam seharusnya menjadi milik bersama, dikelola dengan prinsip keadilan sosial dan ekologis, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Negara tidak boleh lagi berpihak pada korporasi tambang semata, tetapi harus berdiri sebagai pelindung hak-hak masyarakat adat, penjaga kelestarian lingkungan, dan penjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Karena jika tambang terus menjadi panglima, maka masa depan yang ditinggalkan hanyalah lubang-lubang kehampaan yang kian dalam baik di tanah maupun di hati masyarakat.
Tim Redaksi
