DUA puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998, kita dipaksa menghadapi kenyataan yang tidak nyaman: musuh terbesar Reformasi bukan lagi sisa-sisa Orde Baru, melainkan mereka yang mengaku sebagai pewarisnya. Reformasi tidak tumbang oleh kudeta, tidak pula diruntuhkan oleh tank dan senjata. Ia digerogoti perlahan dari dalam—oleh kompromi politik, oleh keserakahan elite, dan oleh kelelahan moral bangsa yang mulai terbiasa dengan kemunduran.
Reformasi lahir dari kemarahan publik terhadap kekuasaan yang menindas. Kejatuhan Soeharto bukan sekadar pergantian rezim, melainkan pembongkaran sistem yang korup, tertutup, dan represif. Janjinya jelas: kekuasaan harus dibatasi, hukum harus ditegakkan, dan rakyat harus menjadi subjek, bukan objek. Namun hari ini, janji itu terdengar seperti gema yang makin jauh—masih terdengar, tetapi tak lagi menentukan arah.
Kita tidak kekurangan prosedur demokrasi. Pemilu tetap digelar, partai politik tetap berkompetisi, dan kebebasan pers secara formal masih ada. Tetapi demokrasi Indonesia kini semakin menyerupai panggung sandiwara: riuh di permukaan, kosong di kedalaman. Kekuasaan tidak lagi diperebutkan untuk melayani publik, melainkan untuk mengamankan akses terhadap sumber daya. Politik berubah menjadi investasi, dan jabatan publik menjadi alat pengembalian modal.
Apa yang oleh Jeffrey Winters disebut sebagai oligarki kini tidak lagi sekadar konsep akademik. Ia adalah kenyataan sehari-hari. Segelintir elite ekonomi dan politik mengendalikan arah kebijakan, mengatur kompetisi, dan bahkan menentukan siapa yang boleh menang. Partai politik, yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, justru terperangkap dalam logika transaksional. Ideologi ditanggalkan, kaderisasi diabaikan, dan loyalitas diukur dari kemampuan finansial.
Dalam lanskap seperti ini, rakyat hanya menjadi penonton yang sesekali dimobilisasi. Suara mereka penting saat Pemilu, tetapi segera dilupakan setelahnya. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi demokrasi substantif mati perlahan. Kita menyaksikan bukan sekadar kemunduran, melainkan pembajakan sistematis terhadap Reformasi itu sendiri.
Lebih ironis lagi, lembaga yang dulu menjadi simbol harapan kini ikut terseret arus pelemahan. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pernah ditakuti koruptor dan dicintai rakyat, kini kehilangan taringnya. Revisi undang-undang, perubahan status pegawai, dan berbagai intervensi politik telah menggerus independensinya. Pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi gerakan moral, melainkan prosedur administratif yang mudah dinegosiasikan.
Ketika korupsi tidak lagi ditakuti, maka negara kehilangan fondasi etiknya. Dan ketika hukum dapat dinegosiasikan, maka keadilan menjadi barang mewah. Di titik inilah Reformasi kehilangan maknanya yang paling dalam. Ia tidak lagi menjadi proyek pembebasan, melainkan sekadar narasi yang diulang setiap tahun tanpa keberanian untuk menagih isinya.
Kemunduran ini juga terlihat dalam ruang kebebasan sipil. Kritik semakin sering dibungkam, aktivis dikriminalisasi, dan ekspresi publik diawasi dengan cara yang semakin halus namun efektif. Laporan dari Freedom House dan Amnesty International menunjukkan tren yang konsisten: Indonesia tidak lagi bergerak maju sebagai demokrasi, tetapi mulai tergelincir ke belakang. Ini bukan kemunduran yang dramatis, melainkan erosi perlahan yang justru lebih berbahaya karena sering tidak disadari.
Sementara itu, luka lama Reformasi tetap dibiarkan terbuka. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti Tragedi Trisakti 1998 dan Kerusuhan Mei 1998 belum mendapatkan keadilan yang layak. Negara seolah memilih lupa, karena mengingat berarti harus bertanggung jawab. Padahal tanpa keadilan, tidak ada rekonsiliasi yang sejati. Dan tanpa rekonsiliasi, Reformasi hanya menjadi peristiwa sejarah, bukan proses yang hidup.
Di tengah semua ini, kita juga menyaksikan kembalinya bayang-bayang militerisme, meskipun dalam bentuk yang lebih halus. Keterlibatan militer dalam urusan sipil meningkat, dan wacana perluasan perannya kembali muncul. Ini adalah ironi besar, mengingat salah satu tuntutan utama Reformasi adalah mengakhiri dominasi militer dalam kehidupan politik. Apa yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata kini perlahan dinegosiasikan kembali.
Namun menyalahkan elite saja tidak cukup. Pengkhianatan terhadap Reformasi juga terjadi karena pembiaran publik. Demokrasi membutuhkan warga yang aktif, kritis, dan berani. Tetapi ketika politik uang dianggap wajar, ketika kebohongan dianggap strategi, dan ketika ketidakadilan dianggap takdir, maka kita semua turut ambil bagian dalam kemunduran ini. Reformasi tidak hanya dikhianati oleh mereka yang berkuasa, tetapi juga oleh mereka yang memilih diam.
Kita harus jujur mengakui: Reformasi tidak gagal karena terlalu radikal, tetapi karena terlalu banyak dikompromikan. Ia kehilangan arah karena terlalu sering ditawar. Setiap kompromi mungkin terlihat kecil, tetapi akumulasinya menciptakan kemunduran besar. Dan kini, setelah 28 tahun, kita menghadapi hasilnya: sebuah demokrasi yang tampak hidup, tetapi kehilangan jiwa.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Reformasi telah dikhianati. Jawabannya sudah terlalu jelas. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah kita masih memiliki keberanian untuk menyelamatkannya. Karena jika tidak, maka kita harus siap menerima kenyataan pahit: bahwa Reformasi hanya akan dikenang sebagai momen heroik yang gagal menjadi fondasi masa depan.
Sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Ia selalu membuka kemungkinan untuk diperbaiki, tetapi juga untuk diulang. Indonesia hari ini berdiri di antara dua kemungkinan itu. Kita bisa memilih untuk menghidupkan kembali semangat Reformasi—dengan memperkuat hukum, membatasi kekuasaan, dan mengembalikan politik kepada rakyat. Atau kita bisa terus meluncur dalam kenyamanan semu, hingga suatu hari nanti kita menyadari bahwa yang tersisa dari Reformasi hanyalah slogan kosong.
TIM REDAKSI
