Berulang kali publik Indonesia disuguhi kabar yang terdengar menenangkan: warga Indonesia termasuk yang paling bahagia di dunia. Survei Ipsos Happiness Index 2025 menyebut sekitar 79 persen responden Indonesia menyatakan diri mereka bahagia—angka yang melampaui rata-rata global dan bahkan mengungguli banyak negara maju. Di tengah tekanan ekonomi, harga kebutuhan pokok yang naik, upah yang stagnan, serta ketimpangan sosial yang nyata, kabar ini seolah menjadi penghibur kolektif. Namun justru di sinilah persoalan bermula: apakah kebahagiaan tersebut mencerminkan kesejahteraan yang sesungguhnya, atau hanya cermin dari cara lain orang Indonesia berdamai dengan keterbatasan?
Jika kebahagiaan dipahami sebagai indikator kesejahteraan, maka data global justru memperlihatkan gambaran yang jauh lebih kompleks. World Happiness Report 2024 yang disusun oleh PBB menempatkan Indonesia di sekitar peringkat ke-80 dari lebih 140 negara—jauh dari predikat “paling bahagia di dunia”. Laporan ini menggunakan indikator yang lebih luas: pendapatan per kapita, dukungan sosial, kesehatan, kebebasan memilih hidup, tingkat korupsi, dan kepercayaan sosial. Perbedaan mencolok antara survei persepsi dan indeks global ini menunjukkan satu hal penting: kebahagiaan bukan ukuran tunggal, apalagi sederhana.
Dalam psikologi modern, kebahagiaan dikenal sebagai subjective well-being. Ed Diener, salah satu tokoh utama psikologi kebahagiaan, menegaskan bahwa kebahagiaan adalah penilaian subjektif individu atas hidupnya sendiri—bukan semata-mata kondisi objektif yang ia alami. Seseorang bisa merasa bahagia meski hidup dalam keterbatasan, selama ia memiliki dukungan sosial, makna hidup, dan harapan. Dalam konteks ini, laporan Ipsos sebenarnya lebih merekam suasana batin masyarakat, bukan kualitas hidup secara struktural.
Martin Seligman, pelopor psikologi positif, bahkan menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya soal rasa senang, melainkan kombinasi dari emosi positif, keterlibatan sosial, relasi yang bermakna, tujuan hidup, dan pencapaian. Kerangka ini menjelaskan mengapa masyarakat dengan solidaritas sosial tinggi dan ikatan keluarga kuat—seperti di Indonesia—dapat melaporkan tingkat kebahagiaan yang relatif tinggi meski kondisi ekonomi belum sejahtera.
Namun penjelasan psikologis ini tidak boleh berhenti pada pembenaran kultural. Di titik inilah analisis kritis menjadi penting. Kebahagiaan subjektif yang tinggi bisa saja menutupi realitas ketidakadilan struktural. Ketika masyarakat terbiasa hidup dalam keterbatasan dan memaknai “cukup” sebagai kebahagiaan, negara berisiko terjebak dalam ilusi keberhasilan. Kemiskinan menjadi seolah wajar, ketimpangan diterima sebagai nasib, dan ketidakadilan kehilangan daya gugatnya.
Filsuf Yunani kuno Aristoteles memang menyatakan bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah eudaimonia—kehidupan yang bermakna dan berbudi. Namun Aristoteles juga menegaskan bahwa kebajikan dan kebahagiaan membutuhkan kondisi sosial yang memungkinkan: keadilan, pendidikan, dan kehidupan publik yang sehat. Dengan kata lain, kebahagiaan bukan sekadar soal menerima keadaan, tetapi juga soal struktur sosial yang adil. Tanpa keadilan, kebahagiaan mudah berubah menjadi sekadar mekanisme bertahan hidup.
Di Indonesia, budaya kolektivistik dan religiusitas memainkan peran besar dalam membentuk persepsi bahagia. Nilai syukur, kepasrahan, serta kuatnya ikatan keluarga dan komunitas sering menjadi bantalan psikologis ketika negara gagal hadir secara memadai. Dalam banyak kasus, keluarga dan komunitas menggantikan peran negara: menanggung biaya sakit, membantu saat krisis, hingga menjadi jaring pengaman terakhir. Kebahagiaan yang muncul dari situ adalah kebahagiaan yang lahir dari solidaritas, bukan dari sistem kesejahteraan yang mapan.
Masalahnya, kebahagiaan semacam ini rawan dipolitisasi. Ketika survei kebahagiaan dijadikan alat legitimasi, negara dapat mengklaim keberhasilan tanpa menyelesaikan persoalan mendasar: upah layak, akses kesehatan, kualitas pendidikan, dan ketimpangan wilayah. Kritik sejumlah psikolog terhadap World Happiness Report pun menegaskan bahwa indikator ekonomi memang tidak sempurna, tetapi mengabaikannya sama berbahayanya dengan memutlakkannya. Kebahagiaan tanpa kesejahteraan berpotensi menjadi narasi yang meninabobokan.
Optimisme masyarakat Indonesia terhadap masa depan—yang juga tercatat tinggi dalam survei Ipsos—adalah modal sosial yang penting. Namun optimisme tidak boleh dibebani untuk menutup kegagalan kebijakan. Harapan rakyat seharusnya menjadi dorongan bagi negara untuk bekerja lebih keras, bukan alasan untuk merasa cukup. Kebahagiaan rakyat bukanlah pengganti keadilan sosial.
Pada akhirnya, pertanyaan penting bukanlah apakah orang Indonesia bahagia atau tidak, melainkan: bahagia dalam kondisi seperti apa, dan untuk kepentingan siapa narasi kebahagiaan itu digunakan. Kebahagiaan yang sejati, sebagaimana ditegaskan Aristoteles dan dipertegas psikologi modern, menuntut lebih dari sekadar penerimaan batin. Ia menuntut kehidupan yang layak, struktur sosial yang adil, dan negara yang bertanggung jawab.
Jika kebahagiaan hanya dipahami sebagai kemampuan bertahan dalam kekurangan, maka yang dirayakan bukanlah kesejahteraan, melainkan ketahanan terhadap ketidakadilan. Dan itu bukan kabar baik bagi masa depan republik ini.
Tim Redaksi
