Perjalanan rombongan Pemerintah Kota Kupang ke ajang Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Kediri, Jawa Timur, mengundang sorotan tajam.
Bukan hanya karena jumlah delegasi yang cukup besar, melainkan juga karena kontradiksi yang mencolok dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini dielu-elukan oleh pemerintah sendiri. Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan perbaikan pelayanan dasar di daerah, rombongan yang terdiri dari Walikota, Ketua TP-PKK, sejumlah kepala dinas, dan bahkan kabarnya sampai lurah dan staf tertentu, terasa janggal dan sulit diterima akal sehat publik.
APEKSI, tentu saja, adalah forum penting. Ini bukan kegiatan seremonial semata, melainkan ruang strategis bagi para pemimpin kota untuk bertukar ide, gagasan, memperkuat jaringan dan membangun agenda bersama untuk pembangunan kota-kota di Indonesia.
Namun demikian, urgensi tidak dapat serta merta menjadi pembenaran bagi segala bentuk pemborosan atau keikutsertaan yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat di daerah asal.
Yang menjadi pertanyaan mendasar: apakah seluruh rombongan yang diboyong ke Kediri memang memiliki fungsi penting dan relevansi nyata dengan agenda Muskomwil APEKSI? Atau sebagian hanya berangkat sebagai “penumpang kehormatan” tanpa kontribusi berarti dalam diskusi dan kerja organisasi?
Ironi dalam Retorika dan Praktik
Beberapa bulan terakhir, Pemerintah Kota Kupang cukup vokal menyuarakan komitmen terhadap efisiensi. Dalam beberapa kesempatan, Walikota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan perlunya menata ulang struktur belanja daerah, termasuk memangkas anggaran perjalanan dinas yang tidak mendesak. Hal ini dikaitkan pula dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan penghematan belanja aparatur negara untuk mengalihkan fokus kepada program prioritas masyarakat.
Namun, kehadiran rombongan besar ke Kediri menunjukkan adanya jurang antara retorika dan praktik. Jika benar yang hadir bukan hanya Walikota dan pejabat inti yang relevan dengan urusan antarkota, tetapi juga jajaran yang tidak memiliki hubungan langsung dengan urusan strategis antarwilayah—seperti lurah, bahkan kabarnya seorang asisten membawa istri—maka ini bukan sekadar pemborosan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat efisiensi yang mereka kumandangkan sendiri.
Kegiatan seperti gala dinner, parade budaya, dan city tour yang menyertai forum APEKSI memang memberikan peluang promosi kota. Namun promosi seperti apa yang dibutuhkan Kota Kupang hari ini? Apakah tampil dalam panggung tari dan pertunjukan seni mampu menyelesaikan problematika sanitasi, kemacetan, atau ketimpangan ekonomi di dalam kota? Lebih jauh lagi, apakah publik mengetahui berapa besar biaya yang dihabiskan untuk memboyong puluhan orang ke luar daerah dengan akomodasi lengkap?
Ketika Jabatan jadi Privilege
Isu yang beredar mengenai seorang pejabat yang membawa serta istrinya dalam perjalanan ini memang belum diklarifikasi secara resmi. Namun sorotan ini menunjukkan hal yang lebih mendalam: publik sudah sangat peka dan lelah dengan pola-pola lama birokrasi yang menggunakan jabatan sebagai privilege untuk pelesiran.
Ketika masyarakat masih bergulat dengan masalah-masalah keseharian seperti air bersih, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar dan harga bahan pokok, perilaku semacam ini memunculkan rasa ketidakadilan. Rakyat melihat aparat pemerintah bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai golongan elite yang justru menikmati kemewahan dari anggaran negara.
Jika memang ada pejabat yang menyertakan pasangan dalam forum dinas resmi dan membebankannya pada anggaran daerah, maka ini adalah pelanggaran serius terhadap etika pemerintahan. Harus ada audit terbuka. Rakyat berhak tahu: siapa saja yang ikut, berapa anggaran yang dihabiskan dan apa dampak konkret yang akan dirasakan warga dari keikutsertaan itu?
Saatnya Berbenah
Kita tidak menolak kehadiran Kupang dalam APEKSI. Justru sebaliknya, kita percaya bahwa jaringan seperti ini penting untuk kemajuan daerah. Namun keikutsertaan itu harus disaring melalui prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan relevansi. Delegasi harus proporsional dan benar-benar memiliki peran strategis. Tidak perlu membawa rombongan besar hanya untuk memberi kesan semarak. Kota ini lebih butuh kehadiran pemimpinnya di lapangan, bukan hanya di panggung seremonial nasional.
Ke depannya, perlu dibuat kebijakan tegas di lingkup Pemerintah Kota Kupang terkait perjalanan dinas. Publikasi terbuka mengenai daftar peserta, tujuan keberangkatan, dan hasil kegiatan harus menjadi syarat minimal transparansi. Pemerintah juga harus berani mengevaluasi ulang setiap perjalanan: apakah berdampak pada peningkatan kinerja atau hanya sebatas formalitas?
Karena pada akhirnya, rakyat tidak menilai dari seberapa sering seorang pejabat tampil di luar daerah, tetapi dari seberapa nyata perubahan yang mereka rasakan di tempat tinggal mereka sendiri.
Tim Redaksi
