Melihat gerakan perjuangan Papua yang nampaknya tidak satu, saya jadi teringat Timor Leste. Timor Leste punya cerita yang kurang lebih serupa di awal-awal perjuangan. Bahkan lebih ekstrem lagi karena partai-partai yang didirikan kemudian berperang satu sama lain.
Begini ceritanya: menyambut program dekolonisasi yang dicetuskan Portugis, di Timor berdiri dua buah partai politik yaitu Partai Uniao Democratica de Timor (UDT) dan Associacao Social Democratica Timorese (ASDT). UDT berhaluan tengah kanan sedangkan ASDT berhaluan radikal. UDT, yang kebanyakan pengikutnya adalah birokrat kolonial Portugis, ingin agar Timor tetap berada di bawah Portugal dengan status federasi dan merdeka setelah masa peralihan 20 tahun, serta menolak integrasi dengan negara asing. Sementara ASDT, yang dimotori orang-orang muda dibawah 30 tahun, ingin Timor segera merdeka dari tangan Portugal.
Dalam perjalanan waktu, UDT mengubah sikap politiknya. Awalnya menginginkan status federasi dengan transisi 20 tahun, kemudian berubah menjadi 10 tahun, 5 tahun, dan setelah pertemuan Macao pada 25-28 Juni 1975, jangka waktu itu menjadi tinggal 3 tahun.
ASDT sendiri kemudian berubah menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin) artinya Front Revolusioner Pembebasan Timor Leste.
Diantara UDT dan ASDT terjadi saling tidak percaya. Sempat berkoalisi dalam waktu singkat, namun kemudian UDT melancarkan kudeta terhadap kepemimpinan Fretilin pada 11 Agustus 1975. Kudeta ini gagal dan membuat UDT mengambil langkah yang berbeda dari tujuan mereka sebelumnya. Mereka memotori integrasi dengan Indonesia.
Selain UDT dan Fretilin, ada juga partai lainnya yang jumlah pengikutnya lebih sedikit yaitu APODETI (Associacao Popular Democratica Timorese). Partai yang sebelumnya dikenal dengan AITI (Associacao para a Integracao de Timora Indonesia) ini menginginkan integrasi ke dalam Indonesia. Ketuanya Arnaldo dos Reis de Araoujo dan Sekjennya Fernando Osario Soares juga pernah bergabung dengan ASDT. Keduanya kemudian menjadi Gubernur Timor Timur setelah Timor dianeksasi Indonesia. Selain itu ada pula partai Trabalista (partai buruh) dan partai KOTA (Klibur Oan Timor Asuain). Keduanya tidak terlalu nampak dalam percaturan politik Timor Leste dan nampaknya mendukung UDT.
Proses dekolonisasi yang dimulai oleh Menteri Seberang Lautan Portugal, Dr. Jose Almeida Santos, hancur lebur. Proses ini tidak didukung oleh pejabat militer, Francisco Mota dan Costa Jonatas, yang justru bersimpati kepada Fretilin. Sampai akhir tahun 1974 tidak terlihat langkah kongkret dalam proses dekolonisasi. Yang terjadi justru ketiga partai politik aktif melakukan manuver politik untuk menarik massa yang diselingi dengan adanya kekerasan fisik.
Untuk mengakhiri kemelut, direncanakan pemungutan suara pada Maret 1975. Tetapi hal itu tak pernah terjadi sampai diadakan pertemuan Macao 25-28 Juni 1975, yang tidak mencapai hasil karena diboikot Fretilin. Lalu dalam bulan Juli 1975 Fretilin meraih kemenangan dengan 55 persen dari jumlah suara. Karena yakin Indonesia tidak akan mengakui kemenangan Fretilin dan terpengaruh provokasi bahwa Fretilin akan merencanakan kudeta maka UDT. Mereka sempat mengusai kota Dili namun akhirnya dipukul balik. Anggota-anggota pribumi tentara Portugis yang bergabung bersama kurang lebih 9000 orang sayap perlawanan bersejata Fretilin memukul mundur pasukan UDT ke perbatasan Indonesia. Sayap militer Fretilin yang disebut FALINTIL (Forcas Armadas de Libertacao National de Timor Leste) ini dikemudian hari menjadi tentara nasional Timor Leste merdeka.
Singkat cerita, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor-Leste pada 28 November 1975. Partai-partai lain tidak menerima dan melakukan deklarasi tandingan tiga hari kemudian yang disebut ‘Deklarasi Balibo’ pada 30 November. Konon, deklarasi itu ditandatangi di sebuah hotel di Bali, namun untuk memberi kesan bahwa hal itu terjadi di Timor maka kemudian ditambahkan “Bo” di akhir kata “Bali”. Tujuh hari kemudian pada 7 Desember 1975 Indonesia masuk menganeksai Timor dan selanjutnya adalah sejarah perjuangan kemerdekaan Timor Leste selama 25 tahun. Akhirnya pada Jajak Pendapat yang disponsori PBB pada 30 Agustus 1999 rakyat Timor memilih berpisah dari negara Indonesia.
Tapi bagaimana bisa sampai kepada jajak pendapat? Bagaimana suara Timor Leste bisa didengarkan di dunia internasional kemudian sampai menjadi keputusan PBB? Bukankah setelah pendudukan Indonesia, faksi-faksi yang berbeda dalam tubuh gerakan perjuangan tetap ada dan bahkan dipelihara oleh Indonesia?
Benar, faksi-faksi tetap ada. Orang-orang UDT yang ‘pro integrasi’ menjadi anak mas Jakarta. Mereka menduduki berbagai jabatan pemerintahan mulai dari kepala desa sampai gubernur bahkan sampai duta besar. Gubernur Carrascalao, Gubernur Abilio Soares dan Duta Besar Keliling Indonesia Lopez da Cruz adalah sedikit dari contohnya. Tetapi kekecewaan terhadap Indonesia dan terutama represi militer Indonesia pun menciptakan resistensi yang luar biasa.
Walaupun perundingan-demi perundingan tetap diwarnai perbedaan faksi-faksi ini namun akhirnya timbul kesadaran bahwa Timor tidak bisa merdeka kalau para pejuangnya tidak bersatu. Upaya-upaya mengikis perbedaan di antara faksi-faksi pun dimulai. Salah satu tokoh yang harus disebut adalah Jose Alexandre Xanana Gusmao. Walaupun kemudian ia ditangkap, suaranya dari dalam bilik penjara justru lebih keras terdengar ke dunia internasional. Ia juga kemudian menjadi simbol perjuangan yang menyatukan semua faksi yang berseteru. Antara lain ia mengubah Dewan Nasional Perlawanan Timor yaitu CNRM (Conselho Nacional de Resistencia Maubere) menjadi CNRT (Conselho Nacional de Resistencia Timorense). Perubahan satu kata itu bermakna besar, sangat besar. Karena dengan menyebut ‘Maubere’ berarti hanya mewakili cakupan yang lebih terbatas dan sentimen yang terbatas. Tetapi dengan menyebut ‘Timorense’ mencakup semua pihak dan aliran dan kepentingan rakyat Timor seluruhnya. Maka banyak pihak mulai bergabung dengan CNRT terutama rakyat kecil yang sudah terlalu banyak menjadi korban konflik selama 25 tahun pendudukan Indonesia.
Akhirnya, the moment of truth terjadi pada minggu pagi, 30 Agustus 1999. Minggu pagi seluruh rakyat menuju katedral, gereja masing-masing untuk misa pagi. Pulangnya mereka menuju TPS Jajak Pendapat. Tak perlu kampanye, tak perlu sosialisasi, toh apa yang dilakukan Indonesua selama 25 tahun sudah menjadi kampanye gratis bagi rakyat Timor Leste. Hasilnya adalah 78,5 persen memilih merdeka dan hanya 21,5 persen yang memilih tetap bersama Indonesia. Itu hanya terjadi ketika para pejuang mengesampingkan egonya dan bersatu. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!
Setelah itu, militer Indonesia kecewa. Bumi hanguspun dimulai. Rakyat diungsikan secara paksa ke Timor Barat dan ada pula yang menyelamatkan diri ke hutan. Seminggu kemudian pasukan keamanan PBB yang dipimpin Australia, INTERFET, mendarat di Dili dan mengambilalih kekuasaan. Setelah berada di bawah PBB selama 4 tahun akhirnya Timor menyatakan restorasi kemerdekaannya pada 20 Mei 2002 di Lapangan Tacitolu.
Oleh: Matheos Viktor Messak
Penulis adalah Sejarawan tinggal di Kupang NTT
