RADARNTT, Jakarta – Prahara menimpa Golkar dan tokoh politik Akbar Tanjung memilih mundur dari jabatan Menteri Sekretaris Negara demi menyelamatkan Golkar dari terpaan badai tuntutan reformasi 1998 yang mendesak bubarkan Golkar dan melahirkan partai Golkar saat ini.
Sekira 25 tahun berevolusi, kini partai belambang beringin kembali diterpa prahara dengan mundurnya sang Ketua Umum yang lebih memilih jabatan menteri walaupun tinggal hitungan hari akan berakhir.
Kemunduran di tengah capaian kemajuan yang diraih pada Pemilu tahun 2024, partai yang berhasil kembali ke peringkat dua (15,29 persen) terpaut tipis dari PDI Perjuangan di posisi pertama (16,72 persen).suara nasional.
Mundurnya Ketua Umum Airlangga Hartarto memunculkan banyak spekulasi, ada dugaan kasus korupsi dan intervensi pihak istana mengambil alih partai Golkar.
Ada pihak mengatakan Golkar tersandra dugaan korupsi yang menimpa sang Ketua Umum yang sempat berhembus kencang jelang koalisi Pilpres 2023 silam.
Dan kini banyak kalangan pun menduga ada intervensi pihak istana (Jokowi cs) ingin mengambil alih partai Golkar meskipun dibantah sang Presiden.
Secara internal muncul desakkan agar segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) lebih cepat dari waktu normalnya Munas yang akan berlangsung pada akhir Desember 2024.
Dilansir Antaranews.com, Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menimbulkan tanda tanya.
“Saya kira semua orang kaget dengan pengunduran Airlangga yang terkesan tiba-tiba dan mendadak karena selama ini memang isu terkait munaslub (musyawarah nasional luar biasa) itu tak pernah sukses ya,” kata Adi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, pengunduran diri tersebut berbanding terbalik dengan kepemimpinan Airlangga di Partai Golkar yang membuat perolehan kursi pada Pemilu 2024 meningkat.
Walaupun demikian, Adi mengatakan bahwa mundurnya Airlangga membuat pergantian kepemimpinan di Partai Golkar selalu berubah dalam situasi yang tidak wajar.
Sebelumnya, kata dia, sempat terjadi konflik internal saat Setya Novanto terpilih untuk menjabat sebagai ketua umum partai tersebut.
“Kalau kita melihat kecenderungan secara umum, Ketua Umum Partai Golkar itu selalu lahir dari situasi yang tidak normal. Ketua Umum Partai Golkar sebelum Airlangga, Setnov, itu jadi Ketum Partai Golkar di tengah konflik internal Golkar pada saat itu. Kalau tidak salah konflik internal antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Airlangga terpilih menjadi ketua umum pada saat Setnov berurusan dengan permasalahan hukum.
Bahkan, kata dia, pada tahun 2004, Akbar Tanjung yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan berhasil meraih perolehan pileg terbanyak harus disingkirkan dan diganti oleh Jusuf Kalla.
“Kondisi-kondisi yang semacam ini sebenarnya membuat pergantian Ketum Golkar memang selalu diawali oleh situasi yang sebenarnya tidak normal dan tidak kondusif. Jadi, kalau tiba-tiba Airlangga mundur, ya, ini tentu makin memperpanjang betapa suksesi kepemimpinan di Partai Golkar itu selalu diwarnai oleh kondisi-kondisi yang tidak normal,” pungkasnya. (TIM/RN)
