RADARNTT, Lewoleba – Aktivis Taman Daun, John SJ Batafor, yang baru saja dipercayakan sebagai anggota DPRD Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih mewakili daerah pemilihan Lembata 1 (Nubatukan) dari partai NasDem unjuk sikap keberpihakan kepada rakyat dengan menolak pengukuran seragam dinas.
Aktivis LSM yang terlibat aktif kegiatan sosial melalui aksi Gemohing Taman Daun itu mulai menunjukkan keasliannya demi membela orang kecil dan susah yang selalu berjalan bersamanya selama ini.
John Batafor mengatakan, menolak pengukuran seragam dinas sebagai bentuk protes terhadap pemborosan anggaran daerah di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini. Baginya, seragam dinas bukanlah prioritas utama.
“Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini, kita harus lebih bijak dalam menggunakan anggaran. Seragam dinas bukanlah prioritas utama. Banyak masyarakat yang hidupnya sangat susah dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah,” ujar Batafor, Minggu (30/6/2024) siang.
John Batafor juga memperhitungkan besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pengadaan seragam dinas anggota DPRD Lembata itu.
Menurutnya, dana yang dihabiskan untuk pengadaan seragam dinas lebih baik dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang menurutnya jauh lebih penting.
Sekretariat Partai NasDem Lembata itu menganjurkan agar seragam dinas DPRD Lembata itu bertanggung jawab secara independen oleh masing-masing pribadi tanpa membebani daerah dan masyarakat Lembata.
“Kita harus tahu diri dulu. Uang untuk pengadaan seragam DPRD itu hasil dari uang masyarakat yang hidupnya susah di kampung-kampung,” ujar Batafor.
Sikap kontroversial John Batafor bakal menuai polemik dan membawa perubahan dalam pola pikir dan kebijakan penggunaan anggaran di DPRD Lembata.
“Masyarakat itu bos, mereka yang harus layani DPRD dengan sungguh-sungguh, bukan sebaliknya. Di posisi ini kita harus tahu diri,” tegas John Batafor.
Perkembangan selanjutnya dari keputusan ini masih dinantikan, apakah akan diikuti oleh seluruh anggota DPRD terpilih atau justru menimbulkan polemik baru di kalangan anggota DPRD.
Namun, yang pasti, keberanian Sekretaris NasDem Lembata untuk menyuarakan pendapatnya ini telah menarik perhatian publik dan membuka diskusi mengenai penggunaan anggaran yang lebih bijaksana.
Masyarakat pun berharap, sikap kritis seperti ini dapat diikuti oleh anggota dewan lainnya untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
“Kami tinggal di kampung, hidup miskin sederhana begini, kami juga tidak memahami aturan-aturan itu, mereka di pemerintah dan anggota dewan harus sedikit mengerti,” ucap Dius Nihan warga Ile Ape, kepada katawarga.id.
Untuk diketahui, pengukuran seragam dinas DPRD Lembata berawal dari Surat Undangan yang dikeluarkan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Lembata pada 27 Juni 2024.
Dalam surat itu, Sekwan DPRD Lembata meminta para anggota legislatif terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 silam untuk mengukur pakaian dinas DPRD di Kantor DPRD Lembata pada Minggu 30 Juni 2024 hari ini. (TIM/RN)
