RADARNTT, Kupang – Mengangkat identitas adalah penting dalam rangka mengenali siapa dan darimana latar belakang sosial agar bisa menyesuaikan diri dengan kebudayaan dan tradisi masing-masing karena provinsi NTT dikenal mempunyai kemajemukan suku, etnis dan budaya yang mendiami seribuan pulau.
Demikian tegas Simon Petrus Kamlasi dalam suatu kesempatan jumpa pers belum lama ini di Kupang.
Baginya, politik identitas dipahami sebagai mengenali identitas suatu komunitas baik wilayah, etnis, suku, agama sebagai realita yang mesti diketahui dan dipahami oleh satu sama lain agar bisa saling menerima apa adanya.
“Kita masuk ke Flores kita harus tau budaya dan tradisi sehingga kita hadir dengan cara mereka, begitupun Timor, Sumba, Alor, Rote dan Sabu,” kata Simon Petrus Kamlasi.
Menurutnya, masing-masing daerah memiliki keunikan tradisi dan budaya yang mesti dijunjung tinggi agar tidak ada yang saling mendominasi apalagi mendegradasi yang lain.
“Perbedaan identitas adalah kekayaan kita yang mesti dirawat dalam keteladanan pemimpin,” tegasnya.
Menurut Simon Petrus Kamlasi, membangun NTT dengan cara NTT, tidak bisa mengkopi cara Jawa secara utuh. Seperti kata pepatah “lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikan”.
“Kita membangun Flores dengan cara Flores, Timor dengan cara Timor, Sumba dengan cara Sumba,” tegasnya.
Sehingga bagi Simon Petrus Kamlasi politik identitas adalah mengangkat harkat dan martabat keunikan masing-masing daerah, suku dan etnis untuk bersanding dalam keberagaman.
Sementara, Rohaniwan Katolik Romo Kanisius Pen menegaskan, penggunaan kata identitas dalam politik tidak sepenuhnya negatif. Asalkan mengedepankan moralitas politik.
“Jika tidak, maka yang terjadi adalah hadirnya antagonisme sosial akibat dari permainan identitas untuk kepentingan elektoral semata,” tegasnya.
Politik identitas yang tidak terkendali, lanjut Kanis Pen, dapat mengakibatkan konflik SARA, fundamentalisme, radikalisme agama, serta manufer politik yang full propaganda kebencian terhadap pihak lain.
“Ingat, kita punya banyak isu: kesejahteraan, HAM, keagamaan (toleransi/intoleransi), hukum, dan sebagainya,” sebutnya.
Kanis Pen mengatakan, akan bikin perihal politik identitas menjadi bola liar. Bergantung pada aktor politik yang bermain dan para pemilih yang dimainkan, apalagi di era digital ini. Jika politik identitas tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan terpecahnya masyarakat, pengkotakan kepentingan, diskriminasi, manipulasi politik.
“Isu politik identitas menjadi pembualan dan perdebatan hangat dalam dunia modern, semenjak Huntington menulis buku: The Clash of Civilizations, 1993,” pungkasnya.
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadyah Kupang, DR. Ahmad Atang menegaskan, identitas yang melekat pada diri seseorang atau komunitas, merupakan sesuatu yang bersifat given. Baik identitas fisik, seperti jenis kelamin, warna kulit, bentuk tubuh, bentuk rambut maupun identitas non fisik, seperti agama, budaya, suku, ras, etnis, bahasa adalah sesuatu yang hadir secara alamiah atau yang disebut sebagai primordialisme.
“Kita tidak akan memungkiri hal itu karena kita terima sejak lahir,” tegasnya.
Di rana politik, sambung Atang, identitas digunakan sebagai instrumen untuk membangun sentimen. Oleh karena itu, identitas sejatinya harus dipelihara untuk memperkuat solidaritas masyarakat.
Namun demikian, lanjutnya, yang perlu dijaga adalah orang mengeksploitasi identitas untuk kepentingan mencapai kekuasaan dengan meremehkan identitas yang lain. Maka apa yang disampaikan oleh Simon Petrus Kamlasi tidak ada yang salah.
“Saya setuju dengan pak Simon bahwa kita tidak sedang membangun politik identitas tapi yang dibangun adalah politik akomodatif. Dimana orang Flores tidak mungkin bangun NTT sendiri tanpa saudaranya dari Timor dan Sumba, begitu juga orang Protestan tidak mungkin bangun NTT tanpa saudaranya dari Katolik maupun Islam,” jelas Ahmad Atang.
Menurutnya, cara pandang yang demikian menjadi sebuah kesadaran etik bahwa kita tetap mengedepankan politik akomodatif di tengah keragaman identitas orang NTT. (TIM/RN)
