Begini ya bro, kondisi Indonesia sekarang tuh lagi di titik yang cukup rumit. Pemerintah boleh bilang ekonomi kita masih tumbuh sekitar 5 persen, lumayanlah buat negara berkembang dan bukan berarti udah lepas dari middle income trap. Buktinya kalau loe jalan-jalan, ngobrol sama orang biasa, banyak yang ngerasa hidupnya makin berat. Harga kebutuhan pokok juga masih tinggi, daya beli makin jeblok, dan satu lagi, kelas menengah kita makin menyusut parah. Nih ya dari data resmi nunjukin kelas menengah kita turun dari sekitar 57 juta orang di 2019 jadi cuma sekitar 48 juta di 2024. Artinya apa, banyak yang tadinya hidup cukup sekarang mulai kesusahan, bahkan ada malah yang harus turun kelas jadi rentan miskin.
Masalah pengangguran juga kagak main-main, terutama di sektor manufaktur yang banyak kena PHK gede-gedean. Contohnya, pabrik tekstil dan elektronik besar di Jawa dan Bandung sempat ngelakuin PHK massal tahun ini karena permintaan turun dan biaya produksi naik. Banyak pekerja kehilangan penghasilan, bikin tekanan sosial makin kerasa.
Nilai tukar rupiah juga lagi kena hantam, bro. Rupiah sempat melemah sampai nyaris tembus Rp17.000-an per dolar AS setelah Lebaran kemarin, sekarang stabil di kisaran Rp16.800-16.900. Pelemahan ini juga karena akibat perang tarif antara Amerika Serikat dan China yang masih panas, bikin pasar global goyang dan investor jadi hati-hati, banyak yang cabut modal dari negara berkembang kayak Indonesia. Ditambah lagi defisit transaksi berjalan yang membengkak bikin rupiah makin tertekan. Akibatnya loe tau, harga barang impor jelas naik, bahan bakar makin mahal, dan rakyat kecil makin susah.
Terus juga dari sisi sosial, ketimpangan makin nyata. Jurang antara kota besar dan daerah terpencil makin lebar. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang layak masih jadi mimpi bagi banyak orang. Kemiskinan juga belum kelar, pandemi dan krisis global bikin hidup makin berat buat rakyat kecil. Ketidakpuasan mulai muncul, terutama soal pengelolaan sumber daya alam dan ketidakadilan ekonomi.
Ngomongin ekonomi gak lengkap tanpa bahas Danantara. Ini badan pengelola investasi yang baru diluncurin, bawa dana gede banget sekitar Rp14.000 triliun atau sekitar 900 miliar dolar AS. Harapannya sih Danantara bisa jadi game changer buat ngelola kekayaan negara lewat investasi strategis, dari pusat sampai pelosok. Tapi Danantara, gak lepas dari kontroversi. Ada nama-nama yang bikin publik geleng-geleng kepala. Contohnya, Burhanuddin Abdullah, yang pernah dipenjara lima tahun karena kasus korupsi di Bank Indonesia, dan Muliaman Hadad yang terkait skandal besar seperti Century dan Jiwasraya. Bahkan ada nama Erick Thohir dan Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand yang juga masuk dalam jajaran pengurus Danantara, yang bikin kontroversi makin panas banget.
Banyak yang khawatir dana sebesar itu malah gak dikelola dengan bersih dan transparan. Apalagi Danantara diduga tidak bisa diaudit oleh KPK dan BPK karena regulasi baru UU BUMN, walau tetap bisa diproses hukum kalau ada tindak pidana. Ini bikin publik makin was-was soal potensi korupsi dan penyalahgunaan dana besar ini.
Politik juga gak kalah ribet. Setelah rezim baru dilantik, banyak yang berharap perubahan nyata. Tapi kenyataannya, kepercayaan masyarakat mulai jeblok. Aksi demo menolak Undang-Undang TNI sempat bikin heboh, nunjukin kekhawatiran soal militer yang dianggap punya ruang terlalu besar dalam urusan sipil, dan soal transparansi serta akuntabilitas yang diragukan. Ini bikin sebagian rakyat makin skeptis sama pemerintah baru, apalagi kalau mereka merasa suara mereka gak didengerin.
Soal korupsi, ini yang paling bikin geregetan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 memang naik sedikit, dari 34 jadi 37, dan posisi kita naik dari peringkat 115 ke 99 dari 180 negara. Kedengarannya keren bro, tapi jangan salah, skor 37 itu masih jeblok banget, jauh di bawah rata-rata global yang 43, dan kalah dari negara tetangga kayak Malaysia (50), Vietnam (40), dan Timor Leste (44). Jadi meskipun ada sedikit perbaikan, korupsi di Indonesia masih parah dan jadi momok yang susah dihilangin.
KPK dan Kejaksaan udah kerja keras, tapi urusan pemberantasan korupsi masih jalan di tempat. Banyak kasus besar yang mandek, dan korupsi politik, penyuapan bisnis, serta penyalahgunaan anggaran publik masih marak. KPK sendiri bilang tren positif ini harus dijaga dan didukung semua elemen masyarakat, tapi kenyataannya banyak PR besar yang belum selesai. Bahkan ada laporan pemberantasan korupsi cenderung mengalami regresi karena kurangnya komitmen politik dan tekanan dari elite.
Masyarakat makin capek dan skeptis. Mereka ngerasa janji-janji antikorupsi cuma jadi omong kosong. Politik identitas dan polarisasi makin bikin suasana panas dan masyarakat terpecah. Rakyat kecil ngerasa pemerintah lebih pro ke pengusaha besar dan elite politik. Media sosial jadi medan tempur kritik dan hoaks, bikin suasana makin gak kondusif.
Tapi bro ya, gak semua orang pesimis. Ada juga yang masih dukung pemerintah, apalagi yang ngerasa program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur ada manfaatnya. Tapi dukungan ini gak merata dan mulai goyah karena banyak masalah belum kelar.
Jadi bro, Indonesia sekarang lagi di titik kritis. Ekonomi mungkin kelihatan oke di laporan resmi, tapi banyak rakyat yang ngerasa hidup makin berat. Politik penuh drama dan polarisasi, bikin suasana makin gak nyaman dan kepercayaan ke pemerintah makin jeblok. Kalau semua masalah ini gak segera ditangani serius dan nyata, jangan heran kalau suasana politik makin panas dan ekonomi makin berat buat rakyat kecil.
Kamis, 17 April 2026
Oleh: Yoga Duwarto
Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik
