RADARNTT, Kupang – Pengamat politik Universitas Muhammadyah Kupang, Dr. Ahmad Atang mengatakan, mundurnya Airlangga Hartarto dari ketua umum partai Golkar mengagetkan publik dan mengganggu konstelasi Pilkada yang sedang berlangsung karena Golkar sebagai partai besar yang mapan tentu memiliki mekanisme dalam proses sirkulasi kepemimpinan.
“Mundurnya Airlangga Hartarto tentu berbeda dengan Setya Novanto yang mundur karena kasus korupsi, sedangkan Airlangga belum ditemukan alasan mendasar bahkan cenderung misterius mengapa harus mundur,” tegas Ahmad Atang, Kamis (15/8/2024) malam.
Menurut dia, sebagai ketua umum, Airlangga Hartarto tidak gagal dalam mengemban amanah partai, justru Golkar di bawah kepemimpinannya mampu menaikan jumlah kursi, baik di DPR pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Airlangga juga dipandang mampu membangun komunikasi politik dan mendekatkan Golkar dengan kekuasaan tanpa gejolak.
“Airlangga membawa atmosfir politik di partai Golkar dengan menyeimbangkan relasi kuasa dalam konteks koalisi dan posisi politik parlemen, sehingga Golkar tidak terkesan sebagai partai pemerintahan dan tidak juga frontal sebagai oposan dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan,” jelasnya.
Terhadap kenyataan itu, kata Ahmad Atang, maka publik kemudian membangun spekulasi yang mengarah pada beberapa hal.
Pertama, ada tekanan pihak luar yang begitu kuat agar Golkar mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto. Atas dugaan ini, Jokowi diduga berada dibalik mundurnya Airlangga Hartarto. Walaupun dugaan tersebut belum tentu benar karena di panggung depan relasi Airlangga Hartarto dan presiden Jokowi selalu harmonis.
Kedua, ada rivalitas dalam tubuh partai Golkar. Jika ini benar, maka mundurnya Airlangga boleh jadi atas desakan petinggi partai yang tanpa harus menunggu Munas. Walaupun diakui bahwa Airlangga tidak membuat kesalahan dengan melanggar konstitusi partai.
Ketiga, karena alasan pribadi, apakah ini terkait dengan kasus hukum, atau kasus lain yang dapat merugikan partai dan kepentingan politik bangsa yang lebih besar. Airlangga ingin menghindarinya dengan mengundurkan diri agar tidak menjadi beban bagi partai dan bangsa.
“Dengan demikian, mundurnya Airlangga Hartarto di tengah proses politik pilkada sedang berlangsung tentu bukan momen yang tepat, dan akan sangat mengganggu konstelasi karena banyak juga yang ingin menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik, baik dari kader maupun non kader pada pilkada mendatang,” pungkas Ahmad Atang.
Hal senada disampaikan Pengamat Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dr. Urbanus Ola Hurek, mundurnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto, menimbulkan kebingungan dan beribu tanya. Dari kepemimpinannya di Golkar, justru cukup berhasil. Golkar meningkat suaranya dan raihan kursi dalam Pemilu. Koalisi partai yang dibentuk Golkar dalam pilpres pun berhasil meraih kemenangan.
Gerindra dan Golkar sebagai pilar utama dalam KIM (Koalisi Indonesia Maju) mengusung Prabowo Subyanto dan berhasil memenangkan kontestasi Pilpres. Dalam kepemimpinannya Golkar berhasil mendapat simpati kembali dari pemilih latennya serta sukses merangkul pemilih milenial sehingga.
“Jadi dari segi pawai kepemimpinan Airlangga di Golkar semestinya kader-kader Golkar memberi apresiasi lebih terhadapnya. Jadi dari internal Golkar mestinya tak ada alasan kuat Airlangga mundur dari jabatan Ketum Golkar. Dugaan kuat, lengsernya Airlangga dari Pimpinan Golkar lebih disebabkan tekanan eksternal partai daripada desakan internal Golkar sendiri,” tegas Ola Hurek. (TIM/RN)
