NEGARA dan masyarakat yang tidak menghargai profesi guru, dosen, dan tenaga pendidik—apa pun alasannya—pasti akan tertinggal dalam ilmu pengetahuan, teknologi, efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan ekonomi. Tidak mungkin suatu bangsa berharap menghasilkan generasi unggul apabila orang-orang yang bertugas mencerdaskan generasi tersebut justru dibayar rendah, diperlakukan sebagai tenaga murah, dan dipaksa hidup di bawah standar kelayakan hidup.
Profesi guru memang mengandung pengabdian, tetapi pengabdian tidak berarti guru boleh dimiskinkan. Pernyataan bahwa guru harus ikhlas tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan gaji yang tidak layak. Keikhlasan merupakan nilai moral, sedangkan upah yang layak merupakan tanggung jawab negara dan organisasi pendidikan. Ketika seorang doktor, peneliti, atau dosen menerima penghasilan di bawah upah minimum, masalahnya bukan terletak pada rendahnya nilai pendidikan mereka, melainkan pada rusaknya struktur penghargaan dalam sistem pendidikan nasional.
Akibatnya sangat jelas. Orang-orang terbaik akan meninggalkan dunia pendidikan, para doktor memilih bekerja di industri atau luar negeri, mahasiswa berprestasi tidak lagi bercita-cita menjadi guru, dan perguruan tinggi kehilangan tenaga akademik berkualitas. Proses ini melahirkan brain drain, menurunkan mutu pembelajaran dan penelitian, melemahkan inovasi nasional, serta membuat negara semakin bergantung pada teknologi, tenaga ahli, dan produk pengetahuan dari luar negeri.
Tidak ada negara maju yang dibangun dengan cara merendahkan profesi pendidik. Kemajuan ekonomi, industri, teknologi, kesehatan, pemerintahan, dan pertahanan selalu berawal dari ruang kelas yang dikelola oleh guru berkualitas. Apabila profesi yang membentuk seluruh profesi lainnya tidak dihargai secara layak, maka fondasi pembangunan nasional sebenarnya sedang dihancurkan secara perlahan tetapi pasti.
Karena itu, negara yang membayar rendah guru dan dosennya sesungguhnya sedang mengumumkan bahwa pendidikan bukan prioritas nyata dan utama, melainkan sekadar slogan politik. Memiskinkan guru berarti memiskinkan mutu manusia, melemahkan daya saing bangsa, memperbesar ketimpangan, dan mewariskan keterbelakangan kepada generasi berikutnya. Bangsa yang tidak menghormati pendidiknya tidak hanya kehilangan tenaga pengajar, tetapi juga kehilangan arah, kecerdasan, karakter, dan masa depannya.
Kenyataan bahwa lulusan doktor dan dosen masih dapat menerima penghasilan di bawah upah minimum merupakan bukti kuat bahwa Indonesia masih menjadi negara tertinggal dalam pengelolaan modal manusia dan tidak cerdas finansial, karena sistem keuangan negara tidak peduli dan tidak mampu menempatkan anggaran pendidikan, penelitian, dan kesejahteraan pendidik sebagai investasi efisien dan produktif jangka panjang.
Negara justru bersedia membiayai berbagai pengeluaran birokrasi, proyek seremonial, dan kegiatan yang tidak menghasilkan nilai tambah, tetapi sangat pelit ketika harus menghargai orang-orang yang menciptakan pengetahuan dan mencerdaskan masyarakat. Akibatnya, tenaga terbaik meninggalkan dunia pendidikan, efisiensi dan produktivitas ilmu pengetahuan melemah, inovasi tertinggal, ketergantungan terhadap teknologi asing meningkat, dan Indonesia terus-menerus terjebak sebagai konsumen serta pemasok sumber daya murah.
Terbukti bahwa negara Indonesia tidak mampu mengubah kekayaan alam dan anggaran publik menjadi manusia yang cerdas, efisien, produktif, dan sejahtera, sehingga menjadi negara yang gagal memahami kecerdasan finansial serta sedang membiayai keterbelakangannya sendiri.
Salam SUCCESS bagi mereka yang Cerdas Finansial!
Oleh: Vincent Gaspersz
