Oleh: Marcella Putri Alesandra
Pernahkah kita membayangkan sebuah wilayah di mana nasib pekerjaan seseorang buruh harian, posisi pimpinan dinas, hingga alokasi selembar seng bantuan sangat ditentukan oleh kepada siapa ia memberikan suara pada saat pemilu? Di tanah Manggarai, ini bukan cerita rekaan, melainkan realitas telanjang dari praktik politik klientelisme yang terus mencengkeram.
Politik klientelisme sebuah skema pertukaran asimetris antara penguasa dan rakyat serta klien yang telah bekerja dengan sangat rapi. Hubungan ini tidak berlandaskan pada gagasan atau ideologi, melainkan pada prinsip quid pro quo: ”Ada uang/jabatan, ada suara”.
Contoh paling nyata dan paling memperihatinkan dari klientelisme lokal di Manggarai terlihat pada nasib tenaga harian lepas serta para pegawai honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai.
Sudah menjadi rahasia umum dalam dinamika kontestasi pilkada bahwa posisi THL kerap kali dijadikan instrumen “tali leher”. Mereka yang ingin bertahan bekerja atau direkrut, diwajibkan menunjukkan loyalitas tegak lurus kepada sang patron. Tak jarang, jika terjadi pergeseran atau pergantian kepemimpinan daerah, ratusan THL yang dianggap ‘’tidak berada di barisan pemenang” berada dalam ancaman evaluasi atau pemutusan hubungan kerja.
Fungsi birokrasi dan pelayanan publik yang mestinya menjujung profesionalisme serta prinsip meritokrasi justru terseret jauh menjadi mesin pemenangan politik. Rakyat kecil yang membutuhkan lapangan pekerjaan terpaksa menukarkan kebebasan memilihnya demi mempertahankan piring nasi sehari-hari.
Tidak berhenti pada birokrasi, ikatan kebudayaan lokal yang sejatinya luhur juga tak luput dari kooptasi, nilai persaudaraan serta peran tokoh adat sering dipoles menjadi komoditas politik. Janji-janji pembagian paket proyek APBD hingga bantuan kelompok tani disebar bukan berdasarkan peta kebutuhan wilayah, melainkan sebagai “balas jasa” politik untuk kampung yang menang.
Isu-isu seperti dugaan pembagian ‘jatah’proyek daerah kepada jaringan tim sukses atau lingkar dalam kekuasaan adalah manifestasi konkret bagaimana anggaran publik dikelola seperti harta kekayaan pribadi sang patron.
Sebagai penutup, tulisan ini tidak bermaksud menghakimi pilihan politik masyarakat Manggarai. Sebagai mahasiswi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana yang juga berasal dari Manggarai Nusa Tenggara Timur, saya memahami bahwa klientelisme bukan sekedar soal uang dan jabatan, melainkan soal bertahan hidup.
Ketika negara belum hadir sepenuhnya menjamin pekerjaan dan kesejahteraan selembar seng dan posisi THL menjadi sangat berharga. Namun jika praktik ini terus dipelihara, demokrasi kita hanya menjadi transaksi, bukan representasi. Harapan saya melalui tulisan ini kita berani membuka wajah telanjang klientelisme tersebut, agar demokrasi di Manggarai kembali kepada makna awalnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang
