Oleh: Florentinus Longan
Politik identitas kembali menjadi sorotan utama dalam dinamika demokrasi Indonesia. Di tengah kompetisi politik yang semakin ketat, penggunaan identitas kelompok—baik suku, agama, maupun afiliasi sosial—sering kali menjadi alat yang mudah dipakai untuk memperoleh dukungan cepat. Fenomena ini bukan hal baru, tetapi intensitasnya meningkat seiring berkembangnya ruang digital yang memberi panggung bagi berbagai narasi polarizing. Akibatnya, masyarakat mudah terseret dalam pembelahan yang tajam meski sering kali tidak berkaitan langsung dengan substansi kebijakan.
Politik identitas pada dasarnya lahir dari kebutuhan manusia untuk merasa terhubung dengan kelompoknya. Namun dalam praktik politik Indonesia, identitas lebih sering digunakan sebagai alat mobilisasi emosional ketimbang ruang untuk merayakan keberagaman. Kandidat atau kelompok politik kerap memanfaatkan simbol-simbol identitas sebagai strategi elektoral, memunculkan ketegangan yang tidak perlu dan mempersempit ruang dialog rasional. Narasi sederhana “kita” versus “mereka” pun menjadi bahan bakar konflik sosial yang sulit dipadamkan.
Ruang digital memperparah dinamika ini. Media sosial menyediakan kanal cepat bagi penyebaran pesan identitas, lengkap dengan algoritma yang memprioritaskan konten bersifat polarizing. Ketika pesan-pesan bernuansa perbedaan dibagikan secara berulang, ia membentuk persepsi bahwa masyarakat benar-benar terbelah ekstrem. Padahal, sering kali polarisasi yang muncul di ruang digital jauh lebih keras dibanding kenyataan sosial sehari-hari di lapangan. Distorsi inilah yang membuat ruang publik terasa semakin sesak dan tidak bersahabat.
Dalam konteks politik Indonesia, penggunaan identitas sebagai alat politik sering kali digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substansial. Alih-alih memperdebatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, atau ekonomi, energi publik malah tersedot pada perdebatan yang dangkal dan penuh prasangka. Situasi ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi—masyarakat terpecah, kepercayaan menurun, dan kemampuan untuk berdialog terganggu. Demokrasi kehilangan ruang sehatnya ketika identitas menjadi alat untuk saling menyerang.
Namun politik identitas juga tidak sepenuhnya negatif. Dalam batas tertentu, ia dapat berfungsi sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki keragaman yang harus dirawat. Identitas suku, agama, dan budaya adalah bagian dari kekayaan nasional yang dapat menjadi dasar solidaritas sosial. Yang menjadi persoalan adalah ketika identitas dipolitisasi secara berlebihan hingga menyingkirkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan rasionalitas. Di titik inilah demokrasi berada dalam ancaman.
Banyak anak muda Indonesia mulai menyadari bahaya politisasi identitas ini. Generasi baru pemilih cenderung lebih kritis, lebih sering memeriksa fakta, dan tidak mudah terjebak pada narasi sempit. Mereka lebih menuntut transparansi, pemerintahan bersih, dan kebijakan berbasis data. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial kuat untuk keluar dari jebakan politik identitas. Kesadaran kolektif ini menjadi tanda bahwa demokrasi masih memiliki masa depan yang cerah.
Meski demikian, tantangannya tidak kecil. Partai politik dan elite sering kali masih menganggap identitas sebagai strategi cepat untuk memperoleh simpati. Selama insentif politik tetap berjalan seperti itu, politisasi identitas akan terus muncul sebagai senjata efektif. Karena itu, diperlukan regulasi, literasi media, dan budaya politik baru yang lebih menekankan kedewasaan dalam berdemokrasi. Upaya ini tidak hanya menjadi tugas negara, tetapi juga masyarakat luas yang ingin mempertahankan ruang publik yang sehat.
Pada akhirnya, demokrasi Indonesia diperkuat bukan oleh keseragaman, tetapi oleh kemampuan untuk merangkul perbedaan tanpa menjadikannya alat konflik. Politik identitas seharusnya menjadi pengingat akan keragaman, bukan bahan bakar pertentangan. Jika ruang dialog dapat diperluas dan publik lebih berani menolak narasi sempit, maka demokrasi Indonesia akan menemukan jalannya kembali—lebih matang, lebih inklusif, dan lebih manusiawi.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widiya Mandira Kupang
