(Tanggapan atas tulisan Munir Sara berjudul “Pertumbuhan Ekonomi NTT yang Getas”)
Oleh: Awaludin Maurol
Setelah menulis opini berjudul “Melki Laka Lena dan Ilusi NTT Bangkit” yang dimuat di radarntt.net, Munir Sara kembali hadir dengan klaim-klaim yang tampak berdasar pada data yang belum terverifikasi, bahkan cenderung dibangun atas asumsi tanpa mempertimbangkan jeda waktu (lag), volatilitas kuartalan, faktor struktural, maupun data alternatif yang justru menunjukkan sisi positif. Tulisan tersebut sebelumnya telah ditanggapi melalui “NTT Bangkit: Antara Data, Realita, dan Narasi yang Terlalu Cepat Putus Asa”, namun kini ia menjawab lagi lewat opini berjudul “Pertumbuhan Ekonomi NTT yang Getas”. Sayangnya, sekali lagi ia menulis tanpa landasan data yang sahih—lebih terdengar seperti lonceng yang salah pukul: nyaring, tapi tak berirama.
Munir menyebut pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,44 persen pada Triwulan II 2025 sebagai “kuah kosong.” Klaim ini perlu ditinjau ulang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, pertumbuhan ekonomi NTT triwulan II 2025 (yoy) memang tercatat 5,44 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,12 persen. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor), pertanian, serta industri pengolahan dan konstruksi. (Sumber: BPS NTT, Berita Resmi Statistik No. 46/08/53/Th. XVII, 5 Agustus 2025; Kupang.antaranews.com, 5 Agustus 2025).
Dengan demikian, angka 5,44 persen bukan hasil “narsisme makro,” tetapi merupakan data resmi negara. Menyebutnya “kosong” tanpa menelaah komponennya sama saja seperti menuduh sup hambar tanpa pernah mencicipi isinya.
Munir menulis bahwa konsumsi rumah tangga melambat hingga 3,25 persen, dan menganggap hal itu tanda daya beli rakyat menurun. Padahal menurut BPS, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi NTT, dengan kontribusi terbesar dalam struktur pengeluaran (sekitar 64,8 persen). Momentum Paskah, Idul Adha, dan libur sekolah menjadi faktor penting peningkatan belanja masyarakat. (Sumber: BPS NTT, BRS Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025).
Selain itu, inflasi NTT pada Juni 2025 hanya sekitar 2,46 persen (yoy) — tergolong rendah dan stabil — yang ikut menjaga daya beli masyarakat. Bank Indonesia Perwakilan NTT mencatat bahwa keyakinan konsumen di NTT tetap kuat, seiring terkendalinya harga pangan dan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. (Sumber: BI NTT, Laporan Perekonomian NTT, Agustus 2025).
Jadi, narasi “pasar sepi dan warung tak ramai” lebih mencerminkan kesan subjektif ketimbang data empiris.
Benar bahwa PDRB per kapita NTT masih yang terendah secara nasional, tetapi trennya menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data BPS NTT (Profil Kemiskinan Maret 2025), tingkat kemiskinan NTT turun dari 19,24 persen (Maret 2024) menjadi 18,60 persen (Maret 2025) — terendah dalam lima tahun terakhir. (Sumber: BPS NTT, Berita Resmi Statistik No. 62/07/53/Th. XVII, 15 Juli 2025).
Penurunan kemiskinan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 5,44 persen tidak “tanpa isi”, tetapi mulai berdampak pada kesejahteraan masyarakat — meski bertahap. Dalam teori ekonomi pembangunan, proses seperti ini dikenal sebagai growth with gradual welfare: pertumbuhan yang perlahan menggerus kemiskinan melalui ekspansi lapangan kerja dan konsumsi domestik.
Munir menuding “jaringan pusat” Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai jargon kosong. Namun data menunjukkan bahwa kerja sama lintas kementerian dan BUMN justru menggerakkan investasi baru. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTT menunjukkan bahwa realisasi investasi semester I 2025 mencapai Rp 2,19 triliun, atau sekitar 46,8 persen dari target tahunan, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2024. (Sumber: DPMPTSP NTT, Laporan Realisasi Investasi Semester I 2025).
Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi daerah. Sejumlah proyek prioritas juga tercatat telah difasilitasi oleh pemerintah pusat, antara lain pembangunan tambak udang terintegrasi di Sumba Timur dan pengembangan kawasan industri garam di Rote Ndao melalui koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Sumber: kkp.go.id, rilis kerja sama daerah 2025).
Investasi seperti ini memunculkan efek pengganda (multiplier effect) di lapangan: menyerap tenaga kerja, mendorong permintaan bahan lokal, serta menggerakkan UMKM di sektor pendukung. Maka, jaringan pusat bukanlah mitos, melainkan mekanisme sinergi antarlevel pemerintahan yang sedang bekerja.
Struktur ekonomi NTT memang masih didominasi sektor pertanian, tetapi arah transformasinya mulai terlihat. Berdasarkan BPS, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB NTT menurun dibanding 2023, sementara sektor perdagangan, transportasi, dan jasa pendidikan meningkat. (Sumber: BPS NTT, BRS Agustus 2025; Antaranews NTT, 5 Agustus 2025).
Transformasi semacam ini tidak terjadi seketika. Ia seperti menanam lontar — tak langsung manis di tahun pertama, tapi jika sabar dirawat, kelak menghasilkan gula yang tahan lama.
Dalam konteks fiskal, Kementerian Keuangan mencatat bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk NTT tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024, terutama pada komponen DAU dan DAK Fisik yang diarahkan untuk infrastruktur dasar dan pendidikan.
(Sumber: Kemenkeu, DJPb NTT, Laporan TKD 2025).
Kenaikan ini menunjukkan dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan NTT — hasil dari jejaring dan koordinasi antarlembaga, bukan “politik pencitraan”.
Pertumbuhan ekonomi 5,44 persen bukan “kuah kosong.” Ia adalah sup ekonomi yang sedang dimasak — bahan-bahannya mulai menyatu: investasi meningkat, kemiskinan menurun, konsumsi stabil, dan struktur ekonomi perlahan bertransformasi.
Memang belum sempurna, tapi arah jalannya benar. Gubernur Melki tidak menjual mimpi; ia sedang bekerja di tengah badai fiskal nasional. Kritik seperti Munir penting sebagai penyeimbang, Namun, kritik yang baik mestinya berdiri di atas data, bukan sekadar diksi yang menggoda telinga. Ia menyebut struktur ekonomi “rapuh dan keropos”, tapi tidak menghadirkan satu pun indikator empiris untuk membuktikannya—apakah dari PDRB sektoral, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, atau nilai ekspor-impor.
Menuduh janji kampanye sebagai ukuran kegagalan ekonomi juga menunjukkan kekeliruan analitis: pembangunan tidak bisa diukur dengan nostalgia retorika politik, tetapi dengan tren jangka menengah, kesinambungan kebijakan, dan daya tahan fiskal daerah.
Jika tulisan ini memang “sekadar mengingatkan”, seharusnya disertai basis argumentasi yang bisa diingat publik karena valid, bukan karena sensasional. Mengingatkan memang lebih baik daripada menjilat — tetapi jauh lebih baik lagi jika yang mengingatkan juga mau membaca data, bukan sekadar bermain kata.
Kalau angka bisa bicara, mungkin ia akan berkata: “Aku tumbuh bukan karena pujian, tapi karena kerja keras ribuan tangan rakyat NTT yang setiap hari menyalakan api ekonominya — tanpa berdebat, tanpa menulis opini.”
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang
Daftar Sumber Resmi:
- BPS Provinsi NTT. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025. No. 46/08/53/Th. XVII, 5 Agustus 2025.
- BPS Provinsi NTT. Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Maret 2025. No. 62/07/53/Th. XVII, 15 Juli 2025.
- Bank Indonesia NTT. Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustus 2025.
- DPMPTSP NTT. Laporan Realisasi Investasi Semester I 2025.
- Kementerian Keuangan RI – DJPb NTT. Laporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2025.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Siaran Pers dan Rilis Kerja Sama Daerah 2025.
- Antaranews Kupang. “Ekonomi NTT Tumbuh 5,44 Persen pada Triwulan II 2025,” 5 Agustus 2025.
