Oleh: Aprianus Gregorian Bahtera
Guru adalah orang yang menjadi penentu masa depan generasi bangsa dan mestinya mereka harus dijaga dan diselamatkan dengan menghidupi proses hidup melalui upah yang sebanding dengan kerja keras mereka. Terkhusus dalam hal ini ialah Guru Honorer. Di Indonesia, guru honorer, khususnya di wilayah pelosok seperti di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur, hidup dalam realitas yang sering jauh dari ideal. Mereka menjalankan tugas profesional yang sama pentingnya dengan guru berstatus ASN, tetapi menerima upah yang sangat tidak sebanding dengan beban kerja, tanggung jawab moral, dan kontribusi terhadap masa depan bangsa. Bahkan banyak guru honorer yang sangat setia dan tabah dalam menjalankan tugas sebagai pengajar dan penentu masa depan bangsa, walau hasil yang diterima sangat tak sesuai, tapi mereka tetap bertahan, namun hanya mereka mengeluh dengan keadaan seperti itu.
Keluhan mereka sangatlah wajar, sebab hidup mereka bergantung dari status dan pekerjaan mereka itu. Fenomena keluhan mengenai minimnya penghasilan atau pendapatan guru honorer bukan sekadar cerita lama yang terus berulang, tetapi gambaran nyata dari lemahnya perhatian struktural terhadap sektor pendidikan dasar. Kondisi ini menuntut pemikiran kritis: sejauh mana pemerintah menjalankan perannya sebagai penjamin kesejahteraan tenaga pendidik dan pengajar, dan kebijakan apa yang seharusnya menjadi prioritas agar guru honorer dapat hidup layak.
Membahas peran strategis pemerintah dalam menghidupi guru honorer sangat signifikan dan sekaligus menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan ini tidak bisa dipandang sebagai isu teknis anggaran semata. Namun, ini menyangkut martabat profesi, status, pekerjaan, kesinambungan mutu pendidikan, serta keadilan sosial bagi mereka yang bekerja di garis paling depan pembangunan manusia Indonesia dan pembangun karakter generasi bangsa.
Ketidakadilan Struktural Terhadap Guru Honorer dan Tanggung Jawab Negara
Ketimpangan kesejahteraan antara guru honorer dan guru ASN sudah menjadi masalah laten yang hampir semua orang tahu, namun jarang terselesaikan dengan tuntas. Banyak guru honorer bekerja lebih dari delapan jam sehari, mempersiapkan perangkat pembelajaran, membina siswa, hingga mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah terpencil. Namun, kompensasi yang diterima mereka seringkali berada jauh di bawah standar upah minimum, bahkan ada yang dibayar di bawah satu juta rupiah per bulan.
Fenomena ini menunjukkan ketidakadilan struktural. Semacam ada pembedaan dengan guru ASN, semestinya upah yang didapat sepadan dengan pengorbanan tenaga dan waktu dari guru honorer. Negara melalui pemerintah seharusnya bertindak sebagai penyedia layanan publik yang menjamin kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam konteks amanat konstitusi, pendidikan wajib dikelola secara bermartabat, dan tenaga pendidik merupakan aktor utama di dalamnya. Ketika guru honorer tidak dapat hidup layak, maka negara gagal memenuhi salah satu fungsi dasarnya.
Sayangnya, hingga hari ini kebijakan mengenai pengangkatan dan penggajian guru honorer cenderung bersifat pragmatis, bukan sistematis. Pemerintah daerah tidak memiliki cukup anggaran; pemerintah pusat melemparnya sebagai persoalan teknis; sekolah hanya mampu menambal kekurangan tenaga tanpa kewenangan memberi upah layak. Akibatnya, guru honorer menjadi korban dari sistem pendidikan yang belum stabil secara administratif maupun fiskal.
Jika pemerintah sungguh ingin memperbaiki kualitas pendidikan nasional, maka titik paling penting bukan sekadar kurikulum atau infrastruktur, tetapi perlakuan adil terhadap guru honorer. Kesehatan adalah pondasi agar guru dapat mengajar dengan tenang, fokus dan bermutu. Tanpa itu pendidikan hanya menjadi jargon tanpa arah.
Urgensi Kebijakan Menyeluruh: Reformasi Pengupahan dan Perlindungan Sosial
Peran pemerintah dalam menghidupi guru honorer tidak bisa berhenti pada retorika moral seperti “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa”. Sekuat apa pun kalimat itu dikutip, ia tidak akan menggantikan kebutuhan dasar manusia: sandang, pangan, kesehatan, dan keamanan ekonomi. Oleh karena itu, negara harus memasukkan guru honorer ke dalam skema kebijakan yang lebih serius dan menyeluruh.
Beberapa langkah strategis yang seharusnya menjadi prioritas antara lain:
Pertama, standarisasi sistem pengupahan. Pemerintah pusat harus menetapkan standar minimal upah bagi guru honorer secara nasional. Sistem upah tidak boleh lagi bergantung pada kemampuan sekolah atau anggaran daerah. Pendidikan adalah layanan publik yang wajib dibiayai negara, bukan diserahkan pada mekanisme sukarela.
Kedua, percepatan rekrutmen ASN atau PPPK yang lebih akuntabel. Banyak guru honorer bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status. Bahkan upah yang diperoleh selama pengabdian terkadang tak seimbang dengan pengorbanan, terkadang tidak sepadan, bahkan tidak stabil, sementara biaya hidup mereka bergantung pada upah tersebut. Proses seleksi ASN atau PPPK seharusnya menimbang masa pengabdian dan rekam jejak kinerja, bukan sekadar ujian satu hari yang sering tidak mencerminkan kompetensi pedagogis secara utuh. Kepastian status pekerjaan adalah bagian dari kesejahteraan.
Ketiga, perluasan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan. Banyak guru honorer tidak terdaftar dalam program BPJS ketenagakerjaan ataupun tidak memiliki akses jaminan kesehatan yang memadai. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap guru honorer otomatis terdaftar dalam skema pelindungan tersebut, karena risiko di wilayah pelosok tidak kecil, mulai dari akses transportasi hingga risiko kesehatan.
Keempat, pendanaan khusus untuk daerah tertinggal. Di wilayah seperti NTT, Papua atau Kalimantan, beberapa daerah di pulau Sumatera, di provinsi NTB pedalaman, biaya hidup lebih tinggi, karena akses transportasi sangat sulit, pendidikan juga sulit, dan kebutuhan tenaga pendidikan lebih mendesak. Pemerintah pusat perlu menyediakan anggaran afirmatif bagi daerah-daerah ini, bukan sekadar menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang kapasitas fiskal terbatas.
Langkah-langkah tersebut bukan hanya memperbaiki kesejahteraan guru honorer, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan. Guru yang hidup layak akan mengajar dengan lebih fokus, lebih kreatif, dan lebih profesional. Sebaliknya, guru yang hidup dalam tekanan ekonomi hanya menjalankan tugasnya secara minimal demi bertahan hidup.
Masalah guru honorer bukan sekadar soal upah rendah, tetapi persoalan keadilan, penghargaan profesi, dan komitmen negara terhadap masa depan bangsa. Pendidikan tidak akan pernah maju selama para pendidiknya dibiarkan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi. Pemerintah harus memimpin perubahan melalui kebijakan yang tegas, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi kosmetik yang hanya menyentuh permukaan.
Menghidupi guru honorer berarti menghidupi masa depan generasi Indonesia. Negara yang ingin maju harus memulai dari mereka yang berjaga paling depan: Guru-guru yang setiap hari menyalakan cahaya pengetahuan, bahkan di tempat -tempat yang jauh dari pusat perhatian. Peran pemerintah pusat untuk membuktikan ini, agar keselamatan generasi bangsa terjaga.
Selasa, 2 Desember 2024
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira Kupang
