(Tanggapan Atas Tulisan Munir Sara berjudul “Melki Laka Lena dan Ilusi NTT Bangkit”)
Oleh Awaludin Maurol
John Maynard Keynes memang benar: belanja bisa menumbuhkan ekonomi, tetapi hanya yang berakar kuat yang bertahan. Namun, membaca tulisan Munir Sara berjudul “Melki Laka Lena dan Ilusi NTT Bangkit”, kita seolah diajak melihat NTT sebagai pohon pisang busuk—hijau di luar, lapuk di dalam. Sayangnya, analogi getir itu berhenti pada rasa, bukan pada data. Kritiknya menggugah, tapi banyak bagian yang kehilangan pijakan faktual di tanah tempat rakyat ini berpijak. Tentu kritik itu sah pemerintah harus terus dievaluasi, namun ketika data goyah dan asumsi meloncat jauh, tuduhan bisa menjadi karikatur.
Munir menulis bahwa ekonomi NTT “rapuh,” bahkan “keropos.” Namun, data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT justru menunjukkan bahwa ekonomi provinsi ini tumbuh 5,44 persen pada triwulan II tahun 2025 (y-on-y). Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional dan menjadikan NTT sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan tercepat di kawasan timur Indonesia (sumber: BPS NTT, 5 Agustus 2025).
Sumber pertumbuhan itu juga beragam. Ekspor barang dan jasa melonjak 39,89 persen, sedangkan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 21,55 persen—dua sektor yang menjadi tulang punggung blue economy yang selama ini dikampanyekan Gubernur Melki Laka Lena. Jadi, jika disebut “tidak ada mesin baru yang menyala,” maka data BPS sendiri membantahnya. Pertumbuhan bukan hanya dari “angin kemarin,” tetapi dari sektor yang mulai menghasilkan “energi baru”: pariwisata, perikanan, dan jasa.
Munir Sara menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga NTT melambat menjadi 3,25 persen pada triwulan II 2025, dari 4,18 persen setahun sebelumnya. Namun, saya tidak menemukan konfirmasi resmi dari BPS NTT atau BPS pusat yang mendukung angka persis itu. Jika penulis menyebut pendapat seorang “ahli”, sayangnya ia lupa lampirkan kakinya ke sumber kita seperti sayap elang yang terlupa sayap kiri.
Sementara itu, Kepala BI Perwakilan NTT menyampaikan bahwa pada Triwulan I 2025, perekonomian NTT tumbuh 4,55 persen (y-o-y), didorong oleh konsumsi dan belanja pemerintah. (Baca : https://kupang.antaranews.com/berita/158145/bi-pertumbuhan-ekonomi-ntt-kuat-di-triwulan-i-2025) BI NTT menyebut bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 3,42 persen (yoy) pada kuartal itu (meskipun penurunan marjinal dibanding periode sebelumnya). (Baca : https://kupang.antaranews.com/berita/158145/bi-pertumbuhan-ekonomi-ntt-kuat-di-triwulan-i-2025)
Artinya: konsumsi memang bisa melambat, tapi belum mengalami kontraksi. Kalaupun margin sedikit tergerus, itu bukan bukti bahwa “mesin konsumsi” sudah mati — melainkan tekanan normal di musim/kuartal tertentu. Penulis seakan mengambil satu sudut malam untuk menyimpulkan malam gelap total.
Adapun tentang konsumsi pemerintah “turun tajam menjadi 2,11 persen” — saya menemukan tidak satupun sumber resmi yang menyebut angka itu. Dalam rilis BPS NTT kuartal IV 2024, konsumsi pemerintah naik tajam (q-to-q) hingga 36,63 persen sebagai komponen belanja publik yang mengerek pertumbuhan kuartal tersebut. (Baca : https://biroadpim.nttprov.go.id/bank-indonesia-pemprov-ntt-dan-kadin-ntt-sukses-gelar-duduk-ba-omong-tahun-2025/) Jadi, klaim penurunan konsumsi pemerintah “tajam” bukan hanya dramatis, tapi tampak jauh dari fakta publik yang ada. Jika kritik tak bersandar data yang bisa diperiksa publik, ia bisa menjadi pukulan tinju bayangan terhadap tokoh yang dituju, alih-alih terhadap kebijakan nyata.
Menurut penulis, PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) NTT “terkontraksi 2,24 persen,” seolah dunia usaha mematikan mesin. Namun, tidak ada data publik kuat yang mendukung angka ini secara provincially terkini.
Malahan, BI NTT dalam laporan triwulan I 2025 menyebut bahwa investasi mengalami kontraksi -4,39 persen (yoy). Tapi ini menunjukkan bahwa investasi memang menghadapi tekanan bukan bahwa seluruh investasi mandek total. Dalam laporan BI disebut bahwa investasi adalah variabel yang perlu perhatian pemerintah agar pertumbuhan tetap optimal. (Baca : https://kupang.antaranews.com/berita/158145/bi-pertumbuhan-ekonomi-ntt-kuat-di-triwulan-i-2025)
Jadi: klaim “macet” terlalu absolut. Investasi bisa melambat atau berkurang sementara, karena faktor-faktor eksternal, regulasi, atau ketidakpastian global, bukan karena pemerintah berdiam diri. Jika penulis menyatakan “dunia usaha berhenti bergerak,” ia seolah menuduh seluruh pengusaha NTT tidur siang bersama katak padahal banyak yang terus berjaga.
Penulis menuduh bahwa pertumbuhan NTT “bergantung pada uang pusat yang memalukan.” Tuduhan semacam ini romantis di media, tapi lahannya rapuh jika ditantang data: sumber transfer pusat merupakan bagian sah dan struktural dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Tidak selalu bisa dibuang atau dicemooh tanpa memahami desain fiskal negara.
Lagipula, alokasi transfer ke NTT turun pada 2025 menjadi Rp34,85 triliun, dari Rp 37,98 triliun pada 2024 — sebuah fakta yang kontradiktif dengan kerangka “NTT menikmati banjir uang pusat sebagai sekadar topeng.” (Baca : https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7693477/dana-transfer-daerah-untuk-ntt-tahun-2025-turun-jadi-rp-34-85-triliun) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) NTT, Catur Ariyanto Widodo, menyebut bahwa alokasi transfer (belanja pusat + transfer ke daerah) itu meliputi belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial. (https://www.nttmediaexpress.com/region-ntt/42414178704/ntt-kecipratan-dana-transfer-sebesar-rp-34-85-triliun-di-tahun-2025)
Jika transfer pusat saja dipangkas, wajar jika sisi fiskal daerah mengalami tekanan. Tetapi penulis menempatkan pemotongan transfer sebagai alat penyangga semu, padahal kenyataannya Pemprov NTT harus berhadapan dengan kebijakan efisiensi anggaran pusat. Plt. Kepala Bappeda Provinsi NTT, Benhard Menoh, menyebut bahwa pemotongan Rp184 miliar dana transfer (DAU Spesifik Grant + DAK) berdampak pada penundaan program belanja daerah. (https://indonesiasatu.co/detail/dampak-efisiensi-anggaran-pempus–dana-transfer-ke-ntt-dipangkas-rp-184-miliar) Jadi jangan yakin menuduh “uang pusat sebagai topeng” ketika Pemprov sendiri mesti pusing menyusun ulang APBD karena pemangkasan. Penulis seolah memarahi pengemudi mobil karena lampu redup padahal bensin tangkinya baru dikuras oleh pemerintah pusat.
Penulis Menir Sara seolah mengabaikan “musuh natural”nya: pejabat BI NTT yang terus menyuarakan bahwa pertumbuhan NTT tidaklah “semu.” Dalam liputan media, Kepala BI NTT, Agus Sistyo Widjajati, mengungkap bahwa Triwulan II 2025, ekonomi NTT tumbuh 5,44 persen — lebih tinggi dari rata-rata nasional — didorong sektor pertanian (tumbuh ~7 persen), perdagangan naik ~12 persen dan ekspor meningkat ~39,9 persen. Betul, angka ekspor dan perdagangan melonjak, ini bukan angka fiksi, melainkan bagian dari realitas lapangan yang turut merubah struktur ekonomi. Agus menyebut bahwa capaian itu mencerminkan kerja kolaborasi BI dan Pemprov NTT serta stakeholder. (Baca : https://timexkupang.fajar.co.id/2025/08/29/pertumbuhan-ekonomi-ntt-triwulan-ii-capai-544-persen-lebih-tinggi-dibanding-rata-rata-nasional/)
BI NTT juga menyebut bahwa konsumsi masih kontributor utama, dan pemerintah daerah bersama BI perlu memperkuat efektivitas belanja modal dan barang agar momentum pertumbuhan tidak hilang. (Baca : https://kupang.antaranews.com/berita/158145/bi-pertumbuhan-ekonomi-ntt-kuat-di-triwulan-i-2025)
Gubernur Melki juga menyebut bahwa BI “telah menjadi mitra strategis” dalam memperkuat UMKM, inflasi, dan akses pembiayaan produktif. https://indonesiasatu.co/detail/terima-kepala-perwakilan-bank-indonesia-provinsi-ntt–gubernur-melki–kemitraan-jadi-kunci-bangun-ekonomi-ntt) Jika penulis ingin menjelekkan, ia harus bersaing melawan narasi pejabat BI itu bukan hanya bersenjatakan kalimat bombastis.
Penulis menyebut bahwa “petani tidak menanam lebih banyak karena harga hasil bumi tidak naik.” Tapi apakah Bulog NTT membiarkan stok kosong dan pasar terapung? Tidak demikian sepenuhnya. Kepala Bulog NTT, Himawan Kartika Nugraha, menyatakan bahwa target penyerapan gabah dan beras untuk provinsi NTT adalah 1.832 ton, dan Bulog sudah aktif menyerap dari petani/kelompok tani. Meski NTT bukan daerah penghasil utama padi besar, Bulog tetap berfungsi menyerap dan menjaga keterjangkauan harga. (Baca : https://www.bulog.co.id/2025/02/25/bulog-ntt-diberi-target-serap-gabah-dan-beras-sebanyak-1-832-ton-kini-sudah-terserap-9675-ton-beras).
Bahkan daya beli petani di NTT, yang diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP), mengalami peningkatan pada September 2025 menjadi 124,36 atau naik 0,63 persen. Peningkatan ini menunjukkan daya beli petani membaik karena perbandingan indeks harga yang diterima (It) dengan indeks harga yang dibayar (Ib) membaik, meskipun masih terdapat tantangan seperti fluktuasi harga komoditas.
Penulis menggambarkan ekonomi NTT sebagai “seperti pohon pisang yang hijau daunnya tapi busuk batangnya.” Sayangnya, satir itu lebih dramatis daripada analisis. Jika batangnya busuk, tolong tunjukkan batangnya indikator ke mana? Kita butuh data produktivitas sektoral, pertumbuhan industri, pengembangan SDM, dan survei usaha mikro bukan hanya metafora aestetik.
Dia menyebut “pertumbuhan tanpa otot” ala Paul Samuelson. Ironisnya, ia sendiri tampak tak memerankan perannya sebagai ekonom: dia tak menunjukkan otot analisis data. Tak ada grafik jangka menengah, tidak ada proyeksi, tak ada banding komparatif.
Dia menyebut “kepercayaan publik menurun karena pemerintah lebih sibuk berpidato daripada bekerja.” Hebatnya, ia lupa kutip survei kepercayaan masyarakat, survei opini UMKM, atau indikator seperti indeks persepsi kemudahan berusaha. Jika ini tuduhan serius, panggillah Gallup atau survey lokal jangan buat tuduhan seperti laporan cuaca tanpa termometer.
Jika penulis ingin kritik sahih, berikan “voucher” validasi — jangan hanya tuduh “kepercayaan menurun”. Jika ingin menulis kritik, siapkan data, kutipan pejabat setempat, survei lapangan, dan ajukan rekomendasi konkret — bukan hanya metafora pisang dan tudingan “rapuh.” Penulis (Munir Sara) boleh tetap menulis legenda, tapi jangan jadikan kritik sebagai dongeng tanpa pondasi.
Tulisan Munir Sara menaruh perhatian yang wajar terhadap risiko bahwa pertumbuhan NTT bisa terlalu bergantung pada transfer pusat atau fluktuasi konsumsi dan investasi. Tetapi dalam menggentakkan alarm “ilusi NTT bangkit,” ia sering melangkahi data publik, menyamaratakan variabel, dan melupakan bahwa pejabat teknis (BPS, BI NTT, Bulog, Ditjen Perbendaharaan) telah menyebut sebagian realitas yang kurang sesuai narasi “ilusi.”
Jika ia ingin tetap bermain agresif — baiklah. Tapi biarlah kritiknya tak becek di rawa asumsi. Biarlah ia menurunkan topeng satire dan menyalakan penelitiannya: karena pertumbuhan sejati bukan hanya soal retorika, melainkan agregat tindakan nyata, transparansi, dan evaluasi terus-menerus.(*)
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang Jurusan Akuntansi
