Oleh: Yoga Duwarto
Menuju pilkada serentak di balik layar pastinya banyak bisik-bisik, makan bersama baik kandidat maupun partai politik untuk dapat memenuhi persyaratan jumlah kursi dalam mengusung calonnya.
Terjadinya jual beli kursi saat membuat koalisi partai politik dalam pilkada untuk mengusung bakal calon, bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti demokrasi di Indonesia.
Fenomena ini bukan hanya merusak tatanan demokrasi yang bersih dan jujur, tetapi juga melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas dan serta memperparah budaya korupsi yang sudah berakar kuat di negeri ini.
Tidak hanya partai politik besar, bahkan partai politik dengan jumlah kursi kecil dan apa adanya juga ikut sibuk. Siapa tahu ada bakal calon yang memerlukan kursinya atau perolehan suara . Tentu saja tidak perlu sampai mengusung wakil bakal calon, yang penting ada yang berminat melakukan transaksi.
Transaksi ‘mahar politik’ tidak lebih sama dengan politik uang serangan fajar. Bahkan ‘mahar politik’ koalisi partai politik dalam pilkada lebih menguras isi logistik kandidatnya. Ini sangat tidak sehat untuk pembelajaran politik.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), praktik politik uang masih marak terjadi di Indonesia. Pada Pilkada 2020, ICW mencatat 1.229 kasus politik uang, dengan total nilai suap mencapai Rp 114,8 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa ‘mahar politik’ masih menjadi modus operandi yang umum digunakan oleh para kandidat untuk memenangkan pilkada.
Data KPK menunjukkan bahwa korupsi terkait pilkada telah menempati urutan kedua terbanyak setelah korupsi pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2023, KPK sendiri telah menangani 23 kasus korupsi terkait pilkada.
Hal ini menunjukkan bahwa ‘mahar politik’ koalisi partai merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi di Indonesia
Partai NasDem yang berjuang untuk Restorasi Indonesia, dalam pilkada serentak tahun ini. Bertekad dengan keras politik tanpa mahar. Tentu perlu mendapat apresiasi masyarakat.
Rakyat Indonesia tentu saja merindukan pemimpin yang berkualitas, memiliki integritas dalam mengemban amanah rakyat. Tentu tidak akan bisa didapat jika budaya ‘Mahar Politik’ masih terus berjalan. Dan partai NasDem maju mempelopori politik tanpa mahar, sangat perlu mendapat dukungan.
Masyarakat Indonesia harus bersatu untuk melawan politik uang dan jual beli kursi koalisi partai politik. Kita harus memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas melalui proses demokrasi yang bersih dan jujur.
Masa depan bangsa ini tergantung pada pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan membangun Indonesia yang adil, sejahtera, dan makmur.
Dapat dibayangkan seperti apa kualitas pejabat hasil politik mahar dan uang. Jangankan mengemban amanah rakyat, malah disibukkan upaya mengembalikan dana transaksi politik.
Demikian juga partai politik dalam berlangsungnya ajang pilkada jangan pernah lagi menganggap pilkada sebagai masa panenan daripada mengedepankan kaderisasi anggota partainya. Jangan malah menunggu datangnya lamaran pembelian kursinya.
Maka tidak heran jika demikian banyak pejabat hasil pilkada malah terlibat kasus penyuapan, penggelapan, menyuburkan budaya korupsi yang berbuntut masuk penjara.
Penegak hukum harus bertindak tegas terhadap segala praktik politik uang dan jual beli kursi koalisi partai. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap dana kampanye dan menindak tegas pelanggarnya.
Demikian juga pemerintah perlu menetapkan batasan dana kampanye yang lebih ketat untuk mencegah praktik politik uang. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi undang-undang tentang pembiayaan partai politik.
Selain hal di atas penguatan Bawaslu perlu diperkuat dengan kewenangan serta sumber daya yang lebih memadai untuk mengawasi pelaksanaan pilkada. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu.
Tentu saja masyarakat perlu mendapatkan edukasi tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Serta memberikan hukuman sosial dengan tidak memilih kandidat yang diusung oleh partai politik yang ditenggarai melakukan ‘mahar politik’ dalam koalisi partai politik.
Mari kita awasi pilkada 2024 bersama-sama! Laporkan setiap kecurangan dan pilihlah pemimpin yang berkualitas dan berintegritas! Ciptakan dan jaga demokrasi yang bersih dan jujur!
Tentu kita bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia dari cengkeraman politik uang demi terwujudnya partai politik berkualitas. Dengan bersatu dan bahu membahu, kita bisa membangun bangsa yang lebih adil, sejahtera, dan makmur.
Ingatlah, suara kita berharga! Gunakan suara kita untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini!
Mari jadikan pilkada 2024 sebagai momentum untuk perubahan!
Bersama kita ciptakan sejarah baru bagi demokrasi Indonesia!
Indonesia Maju, Demokrasi Bermartabat!
Selasa, 18 Juni 2024
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
