Oleh: Ahmad Rafiuddin
Dalam bukunya yang fenomenal, “Paradoks Indonesia” (2021) Prabowo mengulas soal kemiskinan relatif yang pernah dikumandangkan sastrawan Yogyakarta, YB Mangunwijaya sejak era tahun 1990-an. Bagi Romo Mangun, penyebab dasar kemiskinan relatif di negeri ini akibat dari ketimpangan sosial, serta tidak adanya solidaritas kemanusiaan yang harus diteladani oleh para pemimpin.
Untuk itu, kita perlu mengadakan redefinisi atau definisi ulang tentang makna kemiskinan itu sendiri. Apa yang menyebabkan seseorang bisa hidup miskin, atau dalam pengertian yang makro, mengapa suatu bangsa bisa hidup di bawah garis kemiskinan dan keterbelakangan?
Bagi Prabowo, konsep kemiskinan absolut yang sering digaungkan negeri-negeri industri maju, pada prinsipnya tak layak diidentikkan bagi Indonesia. Masalah kemiskinan di negeri ini semakin berkelindan. Bukan semata soal kekurangan uang dan harta, tapi juga menyangkut ketidaktahuan atau ketidakpahaman akan adanya akses informasi yang berkembang.
Selain itu, masyarakat bisa terjebak dalam kemiskinan jika tidak mahir membuat pilihan-pilihan yang “diasuransikan” jika salah pilih ataupun gagal. Belum lagi, jika dibayangkan pada konsultan-konsultan yang spesialis dalam perhitungan serba rumit dan canggih tentang susunan alternatif. Hingga dibutuhkan daya gerak cepat untuk mengatasi berbagai permasalahan dan persoalan hidup. Akibatnya, martabat dan harga diri manusia Indonesia cenderung didikte oleh dunia industri dan bisnis, dengan segala perangkat iptek di belakangnya.
Hal itu sejalan dengan bangsa-bangsa miskin lainnya, yang semakin sulit bersaing dalam mengoperasionalisasi perangkat-perangkat lunak dan keras dari dunia chips dan silikon , suatu perkembangan iptek yang dinamikanya terus menginovasi diri tiada henti-hentinya.
Validitas pemikiran Romo Mangun selaras dengan apa yang dikemukakan Alquran (al-Ma’arij: 24-25): “Pada harta orang-orang kaya, terdapat hak bagi orang miskin yang membutuhkan pertolongan.” Jika pun ada oknum pejabat tinggi yang berpandangan, bahwa hidup miskin akibat dari simpanan suatu individu maupun bangsa, tetapi persoalannya, dari situlah hasil-hasil keuntungan negara-negara industri maju itu, kalau bukan dari permodalan besar yang berhasil dihimpun selama berabad-abad sistem penjajahan dan kolonialisme atas negeri-negeri miskin.
Dalam konteksnya dengan gagasan Prabowo, perihal kekayaan Indonesia yang masih diboyong ke luar negeri, sangat relevan dengan betapa besarnya keuntungan yang dikeruk VOC dengan mempekerjakan orang-orang pribumi sebagai budak dari sistem perdagangan mereka. Belum lagi soal kerja-kerja paksa dan romusha, yang memungkinkan permodalan semakin menumpuk di kas kerajaan mereka.
Nampaknya, setelah Eropa dan Jepang hengkang dari bumi jajahan mereka, tetap saja diberlakukan pemaksaan politik bagi pasar-pasaran baru untuk menyerap hasil-hasil industri yang diselubungi oleh penguasaan bahan mentah yang murah. Selain itu, juga penguasaan kalender masehi yang mendominasi ruang dan waktu, hingga negeri-negeri miskin terjebak dalam situasi dan kondisi yang membuat mereka bergantung pada jaring-jaring kekuasaan mereka.
Oleh karena itu, pembelaan atas kaum miskin sangat dianjurkan dalam teks-teks Alkitab maupun Alquran. Demikian pula garis besar “Paradoks Indonesia” yang menekankan pembedaan antara hakikat kemiskinan, serta penyebab dasar yang menyebabkan manusia Indonesia hidup dalam sistem yang dimiskinkan.
Di dalam Alkitab (Amsal 31:8-9) jelas-jelas dinyatakan, “Bicaralah dan putuskan dengan adil, bela hak-hak orang miskin dan yang membutuhkan.”Bagi orang-orang yang hidup sezamannya, Yesus sangat memerhatikan kelompok mayoritas yang tertindas, termasuk oleh segelintir elit dan tuan tanah di Galilea yang menikmati kemakmuran. Pendapatan masyarakat Yerusalem sangat minim, ditambah tekanan penjajahan Roma yang memaksakan pajak secara sewenang-wenang.
Untuk itu, pembelaan dan kecintaan pada fakir-miskin harus diawali dan diteladani oleh para pemimpin dan pejabat tinggi negara. Yesus menegaskan, bahwa para pemimpin-lah yang harus menunjukkan teladan pemihakan dengan sikap hidup yang sederhana dan rendah hati. Mereka tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa muluk mengenai kompleksitas ekonomi makro maupun mikro dalam peraturan bisnis besar dan industri besar yang merambah dunia ketiga sekarang ini.
Karena bagi rakyat awam, permainan bahasa dan semantik mengenai ekonomi dunia dan pasar global justru mengindikasikan adanya pemelintiran bahasa yang membawa tafsiran ekonomi menjadi kabur dan simpang-siur. Rakyat hanya membutuhkan kejelasan dan kekecewaan pemerintah untuk menunjukkan pemihakan dan loyalitasnya sebagai abdi-abdi negara.
Dengan demikian, tidak menjadi prinsipil jika pejabat tinggi negara menggembar-gemborkan tentang kemiskinan absolut yang menimpa negeri ini. Karena yang penting untuk didiskusikan (dalam konteks Paradoks Indonesia), apakah penyebab dasar yang secara struktural menimbulkan banyaknya fakir-miskin di negeri ini? Jika pun dinyatakan, bahwa orang-orang miskin itu dikarenakan tidak mampu bahkan tidak mau menjadi manusia modern, lalu siapa dan pihak mana yang mendapat keuntungan dari hasil-hasil kemajuan dunia industri itu? Siapa yang diberi kesempatan untuk mumpung dan seenaknya menikmati kemajuan modernitas itu?
Sedangkan kemiskinan global yang melanda penduduk bumi ini sangat berkaitan dengan konvergensi yang bergerak antara raksasa kapital kekuasaan bisnis besar, serta dunia pengusaha politik dan segala perangkat birokrasinya, hingga laskar-laskar pelayanan yang dibutuhkan oleh mereka.
Di awal abad ke-21 ini, nampaknya dunia iptek sudah menjadi gurita-gurita raksasa yang kecenderungannya berjalan dengan kedaulatan dan hukum-hukum raksasa itu sendiri. Untuk itu, membela fakir-miskin, seperti yang diajarkan Yesus, bukan hanya soal membantu dan memberi pertolongan, tetapi juga mencakup sikap dan perlakuan baik yang dilandasi oleh hati nurani bangsa. (*)
Penulis adalah Pengasuh pondok pesantren Tebuireng 09, Rangkasbitung, Lebak, Banten
