Oleh: Goris Sahdan
Indonesia: The Rise of Capital (1986) karya Richard Robison kembali mendapat relevansinya akhir-akhir ini.
Di tengah korupsi yang maha hebat di lembaga-lembaga negara dan utang negara yang sangat besar, kita terbawa kembali pada buku ilmuwan politik asal Australia, Richard Robison yang berjudul Indonesia: The Rise of Capital. Karya ini membongkar bagaimana kapitalisme di Indonesia tidak lahir secara alami seperti di negara-negara Barat, melainkan dibentuk oleh kolaborasi erat antara negara, militer dan kelompok bisnis. Ini juga menjadi jaringan korupsi yang talitemali berkorelasi dalam pemerintahan saat ini.
Robison menelusuri perjalanan ekonomi-politik Indonesia pada masa Orde Baru, di mana Presiden Soeharto memusatkan kendali ekonomi di tangan negara. Dalam rezim ini, militer dan birokrasi menjadi poros pengambilan keputusan. Setiap izin, proyek, hingga jalur impor dan distribusi, bergantung pada restu penguasa.
“Kapitalisme di Indonesia adalah kapitalisme negara,” tulis Robison. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada masa itu bukanlah hasil kompetisi bebas, melainkan hasil rekayasa politik yang melahirkan apa yang kini dikenal sebagai kapitalisme kroni.
Kroni-kroni penguasa, yang sering berasal dari lingkaran keluarga dan teman dekat pejabat tinggi, menguasai sektor strategis. Mereka mendapatkan konsesi, monopoli, serta kemudahan permodalan. Modal asing pun tak luput dari skema ini: perusahaan Jepang, Amerika, dan Eropa diundang masuk, tetapi diwajibkan bermitra dengan pengusaha lokal yang memiliki akses ke istana.
Akibatnya, ketimpangan ekonomi melebar. Sementara segelintir elit menikmati pertumbuhan pesat, jutaan pekerja dan petani tetap hidup di pinggiran. Robison mengingatkan bahwa fondasi ekonomi seperti ini rentan krisis, sebab kekuatannya bertumpu pada patronase politik, bukan efisiensi dan inovasi pasar.
Kini, puluhan tahun setelah buku itu terbit, banyak pengamat menilai bahwa pola yang digambarkan Robison belum sepenuhnya hilang. Jaringan bisnis-politik yang lahir di era Orde Baru masih menancapkan pengaruh, hanya wajahnya saja yang berganti.
Warisan ini menjadi pengingat bahwa membangun ekonomi yang adil memerlukan reformasi struktural, bukan sekadar pergantian rezim. Pertanyaannya: apakah Indonesia siap memutus lingkaran kapitalisme kroni, atau justru akan terus merawatnya di balik jargon pembangunan dan di tengah kebijakan efisiensi?
Tentu saja kita perlu melihat kembali bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakanya dengan patronase bisnis politik yang kian menggurita dimana suara rakyat begitu mudah dibungkam dengan bantuan sosial yang tentu saja dapat dipandang sebagai cara koptasi dan menaklukan yang lemah dan tertindas. Dengan strategi ini, korupsi merupakan jaringan bisnis kekuasaan yang meletakkan rakyat sebagai penonton bukan penikmat atas sumberdaya ekonomi. Dengan begitu, buku Robison masih relevan untuk membaca Indonesia hari ini.
Penulis adalah Akademisi tinggal di Yogyakarta
