Oleh: Heri Haliling
Papua, tanah yang menyimpan kekayaan alam luar biasa sekaligus trauma sejarah panjang, kembali menjadi episentrum perdebatan pembangunan nasional. Kehadiran perusahaan-perusahaan seperti PT Johlin dengan rencana proyek raksasa food estate dan perkebunan industri membuka babak baru dalam relasi antara modal, negara, dan masyarakat adat. Proyek yang diklaim untuk ketahanan pangan nasional ini hadir bagai pisau bermata dua: di satu sisi menjanjikan transformasi ekonomi, di sisi lain mengancam keberlangsungan ekologi dan budaya masyarakat Papua.
Melalui Hak Guna Usaha (HGU) yang mencapai puluhan ribu hektar di Merauke dan Mappi, PT Johlin merancang lanskap perubahan permanen. Proyek yang terintegrasi dengan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) ini tidak sekadar proyek pertanian, melainkan rekonfigurasi total relasi manusia dengan alam. Dengan target produksi padi, sawit, dan peternakan skala industri, proyek ini mengubah ekosistem kompleks Papua menjadi monokultur yang tunduk pada logika pasar global.
Yang mengkhawatirkan adalah inkonsistensi data dan transparansi. Publik kesulitan mengakses informasi mendetail tentang jumlah alat berat yang beroperasi, luasan lahan yang telah dibuka, atau mekanisme konsultasi dengan masyarakat. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang gelap di mana berbagai pelanggaran dapat terjadi tanpa akuntabilitas. Pola pembangunan dari pusat ini mengabaikan prinsip-prinsip otonomi khusus yang seharusnya memberikan kedaulatan lebih besar kepada masyarakat Papua dalam menentukan model pembangunan di tanah mereka sendiri.
Papua bukanlah kanvas kosong yang bisa dilukis ulang sesuai keinginan investor. Tanah ini menyimpan memori ekologis yang telah terbentuk selama ribuan tahun dengan sistem perakaran yang kompleks dan siklus air yang halus. Pembukaan lahan dengan ekskavator dan alat berat raksasa bukan sekadar mengganti vegetasi, melainkan menghapus ekosistem utuh yang tak tergantikan.
Risiko terbesar ada pada ekosistem gambut Papua yang menjadi penyimpan karbon vital bagi bumi. Konversi lahan gambut untuk pertanian industri melepaskan simpanan karbon dalam jumlah masif, mempercepat perubahan iklim sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan.
Siklus air pun mengalami distorsi permanen. Drainase kanal untuk perkebunan mengeringkan wilayah sekitarnya, mengubah pola pasokan air bagi masyarakat dan satwa. Tanah yang kehilangan struktur organik akibat mekanisasi berat menjadi rentan terhadap erosi dan degradasi, sebuah ironi untuk proyek yang disebut “pembangunan berkelanjutan.”
Bagi masyarakat Papua, tanah bukan sekadar aset ekonomi yang bisa dinilai dengan rupiah per hektar. Tanah adalah ibu yang memberikan kehidupan, sejarah yang menceritakan asal-usul, dan hukum yang mengatur relasi sosial. Konsep kepemilikan komunal dengan sistem waris turun-temurun ini bertabrakan frontal dengan logika HGU yang mengindividualisasi kepemilikan.
Proses pengambilalihan lahan seringkali terjadi dalam asimetri informasi yang menggelikan. Masyarakat adat dengan akses terbatas pada dokumen hukum dan minim pemahaman tentang konsep HGU diminta menandatangani persetujuan yang konsekuensinya tidak sepenuhnya mereka pahami.
Dampak sosialnya bersifat generasional. Kehilangan tanah berarti kehilangan sekolah bagi anak-anak Papua yang sedang belajar tentang tanaman obat, tempat ritual untuk berkomunikasi dengan leluhur, dan sumber bahan baku untuk kerajinan tradisional. Proyek pembangunan yang mengabaikan dimensi kultural ini pada dasarnya melakukan pembunuhan karakter secara sistematis terhadap sebuah peradaban.
Narasi pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sering menjadi legitimasi utama proyek-proyek raksasa. Namun realitanya, pekerjaan yang tersedia biasanya bersifat temporer dan berupah rendah—buruh kasar tanpa akses pada posisi manajerial atau pengambilan keputusan. Sementara posisi-posisi strategis dengan gaji tinggi didatangkan dari luar Papua, menciptakan roket ekonomi yang minim manfaat bagi warga setempat.
Lebih parah lagi, proyek ini justru menghancurkan mata pencaharian tradisional yang telah berkelanjutan selama antar generasi. Masyarakat yang kehilangan tanah akhirnya menjadi buruh di tanah mereka sendiri, mengalami proletarianisasi paksa yang memutus hubungan spiritual dengan leluhur.
Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan memang menciptakan akses baru, namun akses tersebut terutama dimanfaatkan untuk eksploitasi sumber daya alam keluar Papua, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Model ekonomi ekstraktif ini mengulang pola kolonialisme klasik: mengambil bahan mentah, memproses di luar, dan menjual kembali dengan harga mahal.
Ketidakadilan struktural pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk resistensi. Masyarakat adat menggunakan strategi bertahan mulai dari penolakan tanda tangan, pemblokiran jalan, hingga upaya hukum. Namun ruang advokasi semakin menyempit dengan stigmatisasi terhadap aktivis lingkungan dan HAM sebagai “anti-pembangunan” atau bahkan “separatis.”
Konflik vertikal antara masyarakat dengan perusahaan sering diperparah oleh konflik horizontal antarkelompok masyarakat sendiri. Perusahaan menggunakan strategi divide et impera dengan memberikan kompensasi berbeda-beda, menciptakan kecemburuan sosial yang meluluhlantakkan solidaritas adat. Pola ini melemahkan posisi tawar masyarakat secara keseluruhan.
Negara hadir dalam paradoks yang menyakitkan: di satu sisi sebagai pelindung konstitusional hak-hak masyarakat adat, di sisi lain sebagai fasilitator investasi yang sering mengabaikan hak-hak tersebut. Papua bukan berarti harus tertutup dari pembangunan. Model pembangunan harus dipertimbangkan ulang secara substantif, bukan sekadar formalitas. Kedua, perlu dikembangkan model ekonomi yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan teknologi tepat guna, bukan monokultur skala besar.
Ketiga, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Skema kepemilikan saham masyarakat dalam perusahaan, pendidikan dan pelatihan untuk posisi-posisi strategis, serta penguatan ekonomi lokal berbasis keanekaragaman hayati Papua bisa menjadi alternatif. Keempat, pembatasan ketat terhadap konversi lahan dengan nilai ekologis tinggi harus diberlakukan, dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya.
Proyek raksasa di Papua sedang menulis sejarah baru yang akan dinilai oleh generasi mendatang sebagai keberhasilan pembangunan atau sebagai tragedi ekologis dan kemanusiaan. Pilihan kita sekarang akan menentukan apakah Papua akan menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang menghormati manusia dan alam, atau menjadi monumen keserakahan yang menelan korban budaya dan ekologi tak ternilai.
Penulis adalah Guru di SMAN 2 Jorong Kalimantan Selatan
