Oleh: Matheus Tnopo
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Kasus ini bukan sekadar persoalan teknologi komunikasi atau keamanan digital, melainkan menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan tanggung jawab moral lembaga negara. Bareskrim Polri mengungkap dugaan bahwa sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa dasar proses penegakan hukum yang sah. Dugaan tersebut juga mencakup penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Perkara ini telah memasuki proses hukum dengan penetapan sejumlah tersangka. Meskipun demikian, kesalahan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Kasus ini mengundang satu pertanyaan penting: jika lembaga yang bertugas menjaga keamanan justru diduga menyalahgunakan kewenangannya, kepada siapa masyarakat harus menaruh kepercayaan?
Masalah: Ketika Sistem Keamanan Diduga Disalahgunakan
Persoalan utama dalam kasus ini bukan hanya bagaimana nomor telepon Presiden dapat menjadi sasaran penyadapan, melainkan bagaimana sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga dapat diakses tanpa prosedur yang semestinya. Menurut keterangan Bareskrim, beberapa nomor dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi, tanpa permohonan penyidik, dan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan atau penyidikan. Dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan dan keamanan sistem tersebut.
Di sinilah muncul persoalan serius: apakah tim siber dan mekanisme pengawasan internal telah bekerja secara efektif? Teknologi keamanan mungkin tersedia, tetapi keberadaannya tidak otomatis menjamin bahwa sistem akan digunakan secara benar. Apabila orang yang memiliki akses justru diduga menyalahgunakan kewenangannya, maka persoalannya bukan hanya kelemahan teknologi, tetapi juga kelemahan tata kelola dan integritas manusia.
Analisis: Kekuasaan, Moralitas, dan Martabat Manusia
Dalam filsafat politik, kekuasaan selalu membutuhkan pembatasan. Lord Acton mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan. Pemikiran ini relevan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal. Setiap kewenangan yang diberikan kepada aparat negara bukanlah hak pribadi yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanat yang harus dijalankan berdasarkan hukum dan tanggung jawab moral.
Dari perspektif Immanuel Kant, manusia harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa privasi dan martabat manusia tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang. Penyadapan memang dapat menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Kasus ini juga memperlihatkan bahwa ancaman keamanan tidak selalu berasal dari luar institusi. Ancaman dapat muncul dari dalam, terutama ketika seseorang yang memiliki kewenangan dan akses tidak menggunakan kepercayaan tersebut secara bertanggung jawab. Karena itu, keamanan digital tidak cukup dibangun melalui perangkat canggih, tetapi juga membutuhkan integritas, transparansi, dan pengawasan yang kuat.
Solusi: Memulihkan Kepercayaan melalui Pengawasan dan Integritas
Pertama, proses hukum harus dijalankan secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Kedua, sistem penyadapan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Setiap akses harus melalui persetujuan berlapis, pencatatan digital yang tidak mudah dihapus, serta audit independen. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat menggunakan sistem sensitif berdasarkan kehendak pribadi.
Ketiga, pengawasan terhadap lembaga penegak hukum harus diperkuat. Pengawasan tidak boleh hanya bergantung pada institusi yang sama, tetapi perlu melibatkan mekanisme independen agar penyalahgunaan kewenangan dapat dideteksi dan dicegah.
Keempat, pembinaan etika dan integritas aparat harus menjadi bagian penting dari profesionalitas. Kecakapan teknologi tanpa tanggung jawab moral justru dapat memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini mengingatkan kita bahwa persoalan keamanan negara tidak hanya berkaitan dengan kecanggihan teknologi, tetapi juga dengan kualitas moral manusia yang mengoperasikannya. Sistem secanggih apa pun dapat kehilangan fungsinya apabila tidak disertai integritas dan pengawasan yang memadai.
Negara yang kuat bukanlah negara yang mampu mengawasi semua orang tanpa batas, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa setiap pemegang kekuasaan tunduk pada hukum. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan hanya siapa yang mengawasi masyarakat, tetapi siapa yang mengawasi para pengawas itu sendiri. Sebab, ketika kekuasaan tidak lagi dikendalikan oleh hukum dan moralitas, kepercayaan publik menjadi taruhan terbesar.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
