Oleh: Ebed Pati Seko
Guru honorer hidup dalam suatu kondisi Geworfenheit “keterlemparan” eksistensial ala Heidegger. Mereka menemukan diri terlempar ke dalam sistem pendidikan yang telah mengonstruksi realitas timpang sebagai faktisitas yang harus diterima, status honorer dan gaji “receh” mulai dari 300 ribu hingga 500 ribu menjadi realitas yang sudah-ada, yang tidak mereka pilih. Mereka harus berada-di-dunia (In-der-Welt-sein) pendidikan dengan modal keterlemparan yang menyakitkan ini yakni berusaha menemukan makna di tengah struktur yang merendahkan martabat dasarnya.
Ironisnya, dalam dunia yang sama, negara meluncurkan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang menunjukkan logika anggaran berbeda. Di sini, kontradiksi mencapai puncaknya di mana guru yang sudah mengabdi puluhan tahun terperangkap dalam gaji minim, sementara sumber daya untuk operasional SPPG termasuk honor bagi koordinator dan pelaksananya, kerap melonjak mencapai 3-7 juta per bulan, bahkan lebih untuk posisi teknis-terampil tertentu. Jurang yang mencapai 5 hingga 15 kali lipat ini bukan sekadar ketimpangan ekonomi, melainkan kekerasan ontologis yang menyatakan bahwa logistik makanan lebih bernilai daripada pengabdian intelektual seorang pendidik.
Kondisi ini menciptakan kepedulian eksistensial yang terbelah dan tertindas. Kepedulian itu idealnya, guru seharusnya terarah penuh pada “keberadaan bersama” dengan murid dalam proses pembelajaran. Namun, keberadaan guru honorer tersiksa oleh kepedulian akan kebutuhan dasar yang tak terpenuhi. Mereka dipaksa menghabiskan energi mental untuk sekadar “bertahan hidup”, sementara di sisi lain harus menjalankan kepeduliannya terhadap sesama, dengan memastikan program MBG melalui SPPG berjalan baik.
Di sini terjadi paradoks fatal, di mana negara memobilisasi guru honorer sebagai ujung tombak yang peduli terhadap nutrisi siswa, tetapi gagal total memberikan kepedulian dasar bagi eksistensi guru itu sendiri. Mereka sekedar menjadi alat dalam mesin birokrasi pendidikan yang berguna untuk menjalankan program, tetapi tidak diakui hakikat kemanusiaannya sebagai Dasein yang berhak hidup bermartabat.
Program MBG dengan SPPG-nya justru menjadi cermin retak yang memantulkan ketidakotentikan sistem. Negara aktif dalam proyeksi teknis-administratif yang kasat mata dengan giat menghitung kalori, menyusun menu, mengalirkan dana untuk SPPG. Namun, ia melarikan diri dari proyeksi yang lebih mendasar dan otentik yaitu membangun keadilan struktural bagi guru honorer. Aliran dana yang lancar untuk telur, susu, dan honor SPPG justru menyoroti kesumpekan moral dalam mengalirkan keadilan bagi para pendidik. Program ini menjadi bentuk pelarian dari tanggung jawab ontologis negara untuk merombak struktur keberadaan guru honorer dari status “terlempar” menuju status “diakui”.
Paradoks ini dinormalisasi oleh narasi das Man (suara publik yang anonim), ”kan memang begitu dari dulu”, “harus bersyukur ada kerja”, “yang penting siswa bergizi dulu”, “guru harus ikhlas”, atau “anggaran terbatas”. Narasi ini berfungsi meredam kecemasan kolektif terhadap ketidakadilan sistemik. Namun, das Man justru mengukuhkan keterlemparan itu menjadi takdir yang harus diterima. Guru honorer dipaksa hidup dalam ketidakotentikan, menerima definisi diri dari sistem yang menindas, tanpa mampu mencapai potensi diri yang sebenarnya sebagai pendidik yang utuh.
Memberi makan siswa tanpa memastikan pengajarnya hidup bermartabat adalah bentuk perawatan yang pincang dan tidak holistik. Kita membutuhkan lompatan menuju Mitsein (keberadaan-bersama) yang otentik, di mana kesejahteraan siswa dan guru adalah dua kutub dari satu kesatuan ontologis. Logika anggaran harus direformasi secara radikal yaitu alokasi dana untuk program seperti MBG dan SPPG harus diselaraskan dengan komitmen konkret mengangkat martabat guru. Momentum politik besar untuk gizi siswa harus menjadi pintu masuk menyelesaikan krisis guru honorer, bukan malah memperdalam kontras.
Maka, ada hal yang patut dipertanyakan secara eksistensial yaitu dapatkah sebuah bangsa membangun masa depan dengan memprioritaskan piring bergizi sambil membiarkan tangan-tangan yang menyuapkan tetap lapar dan terhina? Keterlemparan guru honorer adalah cermin keterlemparan keadilan itu sendiri dalam sistem kita.
Hanya dengan mengakhiri logika instrumental yang memperlakukan guru sebagai Zuhandenheit, dan mulai mengakui mereka sebagai Mitdasein (sesama yang berada-di-dunia) yang setara, kita dapat membangun dunia pendidikan yang otentik. Di sana, tidak akan lagi ada kontradiksi antara gizi siswa yang diperhatikan dan nasib guru yang diabaikan, karena keduanya telah disatukan dalam kepedulian kolektif yang utuh dan berkeadilan.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
