Oleh: Berno Jani
Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pekan ini kembali menyingkap pola lama dalam ekologi politik kita. Curah hujan yang tinggi, angin memorakporandakan infrastruktur dan hilangnya mata pencaharian warga. Di tengah peristiwa itu juga rangkaian adegan seremonial pejabat mulai mencari panggung. Memang, pejabat kita pandai mencari pencitraan publik. Malapetaka yang menimpa korban muncul juga serangkaian rompi taktis yang selalu siap dipakai, kantong beras yang dipikull menjelang jepretan kamera, hingga aksi mengepel lumpur yang memancing komentar warganet karena dinilai kurang efisien.
Fenomena tersebut tampak berulang dari waktu ke waktu, seolah menjadi ritus komunikasi politik yang melekat dalam siklus bencana. Pola ini bukanlah sebuah kebetulan. Sudah lama direncanakan dan merupakan hasil dari logika kepemimpinan yang lebih berorientasi pada tampilan aktivitas dibanding substansi kebijakan dalam menanggulangi masalah.
Wawan Kurniawan, peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, menyebut bahwa sebagian politisi cenderung terpikat pada mental instan. Mereka mengutamakan momen cepat untuk menggerakkan simpati publik, meskipun sering kali mengesampingkan kerja preventif yang menuntut proses dan disiplin koordinasi lintas lembaga. Pada titik ini, bencana berpotensi bergeser menjadi panggung pentas untuk mendapatkan legitimasi emosi publik.
Pencitraan
Tindakan demonstratif memang memberi keuntungan politik. Pejabat terlihat turun lapangan, bekerja dan berinteraksi langsung dengan warga. Dalam banyak kasus, kehadiran fisik tersebut membantu mengurangi kecemasan masyarakat. Namun, publik kini berkembang, sudah bisa membedakan mana pencitraan dan mana kebenaran. Warga menerima bantuan karena itu kebutuhan mendesak, mereka memahami bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya.
Cita rasa kebersamaan ini memperkuat rasionalitas sosial. Masyarakat tidak lagi menilai efektivitas kepemimpinan dari intensitas sorotan kamera, tetapi dari kapasitas merumuskan kebijakan yang mengurangi risiko bencana, memperbaiki tata kelola lingkungan, dan mengembangkan sistem mitigasi berbasis data. Dengan kata lain, legitimasi politik semakin bergantung pada kemampuan menghadirkan solusi jangka panjang.
Defisit Kebijakan
Banjir yang terjadi hampir setiap tahun memperlihatkan bahwa urgensi sesungguhnya berada pada ranah kebijakan struktural. Menumpuknya sedimen sungai, alih fungsi lahan, lemahnya regulasi tata ruang, serta minimnya pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir menunjukkan adanya defisit perencanaan yang kronis. Bencana air tidak berdiri sendiri, ia merupakan hasil interaksi antara faktor alam, kerakusan manusia, dan manajemen pemerintahan.
Jika pemerintah lebih memusatkan perhatian pada rekonstruksi citra di tengah bencana, maka proses refleksi atas akar masalah menjadi tertunda. Politik reaktif semacam ini membuat setiap bencana terulang tanpa pembelajaran institusional yang memadai. Dalam jangka panjang, praktik tersebut menghabiskan energi negara untuk penanganan darurat, sementara investasi pada sistem pencegahan mengalami stagnasi.
Kepemimpinan
Dalam teori kepemimpinan publik, terdapat prinsip responsibility before visibility: pemimpin diharapkan menempatkan tanggung jawab substantif di atas kebutuhan tampil di ruang publik. Etika ini mengandaikan bahwa kualitas kepemimpinan dinilai dari kemampuan merumuskan kebijakan yang berpijak pada pengetahuan ilmiah, memperkuat sistem peringatan dini, dan membangun koordinasi antarlembaga secara berkelanjutan.
Hal semacam itu menuntut kerja yang tidak mudah terlihat: rapat teknis, audit infrastruktur, evaluasi tata ruang, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah. Aktivitas ini jarang menjadi bahan pemberitaan, tetapi justru menentukan efektivitas penanganan bencana. Pemimpin yang memprioritaskan kerja substantif semacam ini mungkin kurang tampil dalam headline, tetapi menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih besar.
Peran Publik
Masyarakat memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya evaluatif. Kritik warganet terhadap aksi simbolik pejabat menunjukkan adanya kecerdasan sosial yang meningkat. Publik menuntut transparansi, konsistensi, dan akurasi kebijakan. Tuntutan ini dapat memperkuat iklim demokrasi substantif apabila diarahkan untuk mengawasi perencanaan anggaran, implementasi proyek infrastruktur, serta evaluasi program penanganan bencana.
Kehadiran media sosial memperluas ruang bagi warga untuk memverifikasi tindakan pejabat secara cepat. Mekanisme pengawasan horizontal tersebut dapat meminimalkan penyalahgunaan momentum bencana untuk tujuan komunikasi politik semata. Namun, pengawasan itu baru efektif jika disertai pemahaman publik terhadap data, konteks kebijakan, dan proses pengambilan keputusan.
Tanggung Jawab Kita Bersama
Pada akhirnya, pesan yang terbaca dari berbagai aksi di lapangan mengarah pada pertanyaan lebih mendasar: sejauh mana negara membangun ketahanan bencana secara sistematis? Masyarakat ingin melihat keseriusan dalam memperbaiki tata ruang, memperkuat infrastruktur pengendali banjir, serta mengembangkan manajemen daerah aliran sungai secara terpadu.
Fokus perhatian publik tidak berhenti pada adegan evakuasi atau pembagian bantuan. Yang lebih diperhatikan ialah komitmen jangka panjang untuk membangun ekosistem kebijakan yang meminimalisir risiko bencana, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan melindungi kelompok rentan.
Penulis adalah Warga Manggarai NTT, biasa menulis di media lokal dan nasional
