Oleh: Polykarp Ulin Agan
Di dunia modern, kecerdasan sering diperlakukan layaknya angka: bisa diukur, dibandingkan, lalu diurutkan. Seseorang dianggap unggul karena memiliki skor IQ tinggi, sementara yang lain ditempatkan dalam kategori “rata-rata” atau bahkan “tertinggal”. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa tes kecerdasan adalah instrumen ilmiah yang netral: objektif, rasional, dan bebas kepentingan. Namun sejarah menunjukkan kenyataan yang jauh lebih kompleks: pengukuran kecerdasan tidak pernah sepenuhnya lepas dari relasi kekuasaan.
Kenyataan ini digambarkan oleh Susanne Schregel tanpa tedeng aling-aling dalam bukunya Intelligenz (Kecerdasan, 2025). Dalam buku ini, ia mencermati adanya sebuah kebutuhan dan tendensi negara modern sejak akhir abad ke-19, di mana tes kecerdasan itu diperalat oleh negara untuk membuat pengelompokkan manusia berdasarkan kemampuan, produktivitas, dan kelayakan sosial. Tes IQ dilakukan demi melegitimasi kekuasaan administratif untuk tujuan tertentu.
Di Jerman dan Inggris antara 1880–1990, tes IQ digunakan secara luas di sekolah, militer, dan birokrasi pendidikan. Pada titik ini, kecerdasan berubah menjadi alat klasifikasi sosial. Negara modern memerlukan kategori yang tampak ilmiah untuk mengatur populasi, sehingga lahirlah standar tentang siapa yang disebut “cerdas”, “normal”, “berbakat”, atau “lemah”. Standar ini tidak muncul dari ruang hampa; ia dibentuk oleh kelompok yang memiliki otoritas di bidang pendidikan, politik, dan ilmu pengetahuan.
Susanne Schregel mengingatkan kita bahwa demi memenuhi kepentingan peribadi, tidak jarang manusia memperalat sesuatu yang kelihatan baik dan mulia. Tes IQ pada hakekatnya bukanlah suatu hal yang patut dikutuk. Yang patut dipersoalkan adalah usaha pengelompokkan manusia demi pendistribusian akses yang tidak merata atas nama standar IQ. Setiap orang yang dimasukkan dalam kelompok tertentu dengan akses yang sudah disediakan, baik itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan status sosial, harus menerima „keterberian“ nasibnya, karena di situlah standar IQ mengisinkannya.
Logika inilah yang melahirkan meritokrasi—gagasan bahwa posisi sosial ditentukan oleh kemampuan individual. Sekilas terdengar adil, tetapi Schregel menunjukkan bahwa sistem ini kerap menyembunyikan ketimpangan di balik bahasa prestasi. Anak-anak dari keluarga dengan akses pendidikan dan modal budaya dominan lebih mudah berhasil dalam tes, sementara kelompok kelas pekerja atau minoritas budaya sering dianggap kurang cakap hanya karena tidak sesuai dengan standar institusi dominan.
Ketimpangan Sosial dan Digitalisasi Kecerdasan di NTT
Salah satu kekeliruan yang kerap terjadi di Indonesia dalam menilai kecerdasan adalah kecenderungan menyeragamkan standar penilaian bagi setiap individu tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan lingkungan mereka. Jangankan membandingkan Kupang dengan sebuah kampung di pedalaman Flores Timur; antara Jakarta dan Kupang saja, pengukuran kecerdasan kerap berbenturan dengan realitas sosial yang timpang.
Bagaimana mungkin standar nasional yang sama digunakan untuk menilai kecerdasan anak-anak di seluruh Indonesia tanpa melihat dan memahami ketimpangan tersebut? Dan bagaimana mungkin muncul pernyataan yang merendahkan, bahwa anak-anak di daerah terpencil dianggap kurang kompeten dan kurang cerdas, tanpa mempertimbangkan keterbatasan fasilitas serta kesempatan yang tersedia bagi perkembangan intelektual mereka?
Sistem penilaian ini memperlihatkan bahwa sering kita tidak sadar, kalau standar kecerdasan itu tidak sepenuhnya netral. Kemampuan mengoperasikan teknologi, memperoleh sertifikasi, atau beradaptasi dengan sistem digital lebih mudah dicapai kelompok yang memiliki akses ekonomi dan infrastruktur memadai. Sementara masyarakat di wilayah kepulauan dan pedesaan NTT tertinggal karena hambatan geografis. Dalam konteks ini, kecerdasan menjadi instrumen legitimasi sosial: mereka yang dekat fasilitas dianggap unggul, sedangkan kelompok terpinggirkan diposisikan sebagai “tidak siap bersaing” dalam logika pembangunan modern.
Pengukuran dan pengakuan terhadap kecerdasan tidak lagi dapat disamaratakan bagi semua anak, terutama mereka yang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Anak-anak yang memperoleh kesempatan belajar di sekolah perkotaan dengan sarana dan prasarana yang memadai tentu tidak dapat dibandingkan secara setara dengan anak-anak di daerah pedalaman yang tidak menikmati kesempatan serupa.
Oleh karena itu, kecerdasan individual perlu dipahami dan diukur berdasarkan kriteria yang lebih beragam dan kontekstual. Lebih jauh lagi, kecerdasan tidak semata-mata berkaitan dengan capaian akademik yang bersifat teoretis, melainkan juga mencakup keterampilan, kecakapan, serta kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan kehidupan.
Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa kecerdasan tidak selalu dapat diukur melalui tes akademik. Petani NTT di lahan kering, misalnya, memiliki pengetahuan adaptif tentang musim, pangan lokal, dan konservasi air yang diwariskan lintas generasi. Nelayan tradisional pun mengandalkan kemampuan membaca cuaca, arus laut, dan solidaritas komunal untuk bertahan hidup. Kecakapan semacam ini jarang diakui dalam sistem pendidikan formal karena tidak diterjemahkan menjadi sertifikat atau angka akademik. Modernisasi pendidikan berisiko meminggirkan pengetahuan lokal, sekaligus mempersempit makna kecerdasan hanya pada kemampuan yang diakui institusi negara dan pasar kerja.
Memasuki era digital, kecerdasan yang semata-mata diukur berdasarkan skor akademik kian dipertanyakan. Kecerdasan tidak hanya bertumpu pada kemampuan anak menghafal dan mengulang materi yang diajarkan di sekolah, melainkan terutama pada kemampuan untuk hadir secara bijaksana di ruang digital.
Mengapa kata “bijaksana” ditekankan di sini? Sebab, kehadiran di dunia digital tanpa dibekali landasan etika yang memadai dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kompleksitas persoalan kepribadian yang sulit dipulihkan. Dengan demikian, kecerdasan di era digital tidak lagi sekadar diukur dari capaian akademik, tetapi dari kemampuan seseorang untuk bergumul secara sehat, kritis, dan arif di tengah kekuasaan modern yang bekerja melalui teknologi dan algoritma.
Mengakui Kecerdasan Lokal dan Keadilan Digital
Bagaimana mengatasi ketimpangan sosial menuju pengakuan kecerdasan yang fair dan bermartabat? Langkah penting pertama adalah mengakui dan mengintegrasikan pengetahuan lokal sebagai bentuk kecerdasan. Kurikulum berbasis kearifan lokal dapat mengajarkan anak-anak tentang pertanian lahan kering, mitigasi kekeringan, dan pengelolaan sumber daya laut. Dokumentasi dan sertifikasi keterampilan tradisional memberi legitimasi pada kompetensi non-formal. Jalur pendidikan kesetaraan dan pelatihan berbasis komunitas memberi warga pengakuan resmi. Dengan demikian, kecerdasan tidak lagi diukur hanya melalui tes akademik, tetapi juga mencakup kecerdasan adaptif masyarakat.
Selain itu, penguatan literasi digital menjadi kunci keadilan akses informasi di NTT. Program pelatihan digital berbasis desa dan sekolah dapat membekali petani, nelayan, dan pelaku UMKM dengan keterampilan teknologi dasar. Pusat akses internet publik memfasilitasi masyarakat yang sebelumnya tertinggal, membuka peluang pendidikan, ekonomi, dan partisipasi publik. Dengan konektivitas digital merata, ketimpangan sosial akibat keterbatasan informasi dapat ditekan, menjadikan kecerdasan modern tidak hanya soal skor akademik, tetapi juga kemampuan terhubung dan beradaptasi di dunia digital.
Perdebatan tentang IQ sesungguhnya bukan sekadar perdebatan ilmiah, melainkan perdebatan tentang ketidaksetaraan sosial. Ketika angka diperlakukan sebagai takdir, manusia kehilangan kompleksitasnya. Pertanyaan terpenting hari ini bukanlah “siapa yang paling cerdas?”, melainkan: siapa yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan kecerdasan?
Penulis adalah Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi katolik KHKT (Kölner Hochschule für katholische Theologie) Keuskupan Agung Köln, Jerman
