Oleh: Thomas Daputra Saradoing
Seiring dengan terus berkembangnya kemajuan teknologi dan terjadinya Globalisasi di seluruh penjuru dunia, perubahan yang terjadi pada setiap sektor dirasa sangat cepat dan terus menerus mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut mengantarkan kita pada sebuah kondisi dimana setiap individu dapat dengan mudah mengakses pengetahuan dari negara lain, berpindah dari satu negara ke negara lain dan dapat dengan mudah melakukan transaksi apapun dengan individu lain di luar negaranya termasuk jika ingin bekerja di negara lain.
Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, ketersediaan tenaga kerja di Indonesia kiranya bukan menjadi sebuah masalah yang besar jika dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang besar pula. Akan tetapi pada kenyataannya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia nyatanya tidak bisa memenuhi besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia itu sendiri . Hal inilah yang kemudian dijadikan sebuah pilihan dan peluang oleh tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Luar negeri.
Human Rights Protocol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pasal 3, menyebut perdagangan manusia termasuk setiap aksi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan, penjualan, atau pembelian manusia melalui paksaan, penipuan, pembohongan, atau taktik dengan tujuan menempatkan korban dalam kondisi kerja paksa, praktek yang menyerupai perbudakan atau penghambaan. Kondisi kejahatan terjadi ketika tenaga kerja (korban) diperoleh dengan cara paksaan fisik atau non-fisik, pemerasan, pembohongan, penipuan, ancaman atau penggunaan kekerasan fisik dan tekanan psikologis (Watch, Human Rights;, 2008).
Human Trafficking (Perdagangan Manusia) memiliki tiga unsur utama didalamnya yaitu: (1) The Act (Apa yang dilakukan) Perekrutan, transportasi, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang, (2) The Means (Bagaimana ini dilakukan) Ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan pembayaran atau manfaat kepada seseorang yang mengendalikan korban, (3) The Purpose (Mengapa dilakukan) Untuk tujuan eksploitasi, yang meliputi eksploitasi pelacuran orang lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dan penghapusan organ (UNODC, 2019).
Modus yang digunakan sindikat perdagangan orang semakin beragam, mulai dari memalsukan keperluan perjalanan hingga melibatkan jalur transit di beberapa kota besar seperti Batam dan Surabaya. Para korban kemudian diberangkatkan ke negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Dugaan keterlibatan aparat di sejumlah kasus menambah kompleksitas dalam upaya pemberantasan kejahatan ini.
Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang tertarik untuk bekerja di luar negeri khususnya Malaysia tanpa memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup serta regulasi yang memadai, hal ini mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok melalui bisnis pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal.
Hal tersebut tentunya membuat para tenaga kerja Indonesia sangat rentan untuk mengalami tindak kejahatan transnasional, dimana kejahatan lintas negara tersebut salah satunya adalah Human Trafficking. Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, terkhusus provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) , baik bersifat domestik maupun lintas-batas. Mayoritas korban adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual, perdagangan orang menuju dalam negeri juga semakin menjadi isu serius, dengan korban berasal dari negara-negara lain di Asia Tenggara atau berasal dari Amerika Selatan untuk bekerja dalam industri seks atau perikananan (IOM, 2019).
Baru baru ini berita mengenai kematian para migran mencuat di telinga masyarakat NTT. Dilansir dari TEMPO.CO, Kupang – Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Suratmi Hamida, mengungkapkan sejak Januari hingga April 2025, sebanyak 49 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT telah dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan PMI non prosedural (ilegal). Hanya empat orang yang diketahui berangkat secara resmi melalui jalur legal, sementara sisanya berangkat tanpa dokumen resmi. Suratmi merinci, korban terbanyak berasal dari Kabupaten Ende sebanyak 11 orang, disusul Kabupaten Malaka dengan 9 orang, serta Kabupaten Flores Timur sebanyak 8 orang.
Salah satu contoh kasus kematian migran ada NTT yaitu kematian Mariance Kabu, seorang yang disiksa di Malaysia, kembali memunculkan pertanyaan tentang kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Apakah pemerintah telah melakukan pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap migran NTT? Apakah pemerintah telah memberikan informasi dan edukasi yang cukup kepada migran NTT tentang risiko dan hak-hak mereka di luar negeri?
Dalam kasus ini, pemerintah jelas gagal dalam melindungi Mariance Kabu dan banyak migran NTT lainnya yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi di luar negeri. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap migran NTT, serta memberikan informasi dan edukasi yang cukup tentang risiko dan hak-hak mereka. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kerja sama dengan negara tujuan untuk melindungi hak-hak migran NTT. Pemerintah harus bekerja sama dengan negara-negara tujuan untuk memastikan bahwa migran NTT diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Kasus Mariance Kabu adalah contoh nyata dari kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya. Pemerintah harus belajar dari kasus ini dan meningkatkan upaya perlindungan terhadap migran NTT. Kita tidak ingin lagi melihat kasus-kasus serupa di masa depan.
Faktor penyebab utama maraknya perdagangan orang di wilayah ini antara lain:
Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak kunjung selesai. Ada berbagai hal yang menyebabkan kemiskinan, di antaranya lapangan kerja yang minim, kurangnya pengetahuan akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, dan faktor internal yang menyebabkan ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan. Perdagangan orang dan kemiskinan berkaitan erat. Pelaku tentu saja mengincar motif ekonomi agar tidak terjerat kemiskinan. Sementara para korbannya, diiming-imingi sejumlah hal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Misalnya, tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji fantastis, tawaran menikah paksa agar kondisi ekonomi membaik, dan lainnya.
Rendahnya Tingkat Pendidikan
Pendidikan adalah hal yang penting. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksud bukan sebatas ijazah, namun soal pengetahuan dan wawasan. Dengan pengetahuan dan wawasan, seseorang tentunya akan bersikap lebih waspada dalam menyaring informasi.
Diterangkan Nugroho dan Roesli, meski bukan jaminan, seseorang dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup tidaklah mudah ditipu atau dikelabui. Pasalnya, meski awam terhadap administrasi, kemampuan membaca dan mempelajari dokumen secara singkat dapat meminimalisir adanya penipuan atau kecurangan. (Nugroho dan Roesli dalam Jurnal Bina Mulia Hukum)
Beberapa Langkah Solutif untuk Perlindungan Migran NTT
Pertama, Meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap migran NTT. Pemerintah perlu memperketat pengawasan sejak proses perekrutan di daerah asal hingga keberangkatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menindak tegas agen ilegal serta memastikan semua calon pekerja migran terdaftar secara resmi. Selain itu, perlu dibentuk posko pengaduan di daerah-daerah rawan untuk memudahkan masyarakat melapor jika terjadi indikasi perdagangan orang atau penipuan.
Kedua, Memberikan informasi dan edukasi yang cukup tentang risiko dan hak-hak migran
Edukasi harus dilakukan secara masif hingga ke desa-desa, terutama di wilayah dengan tingkat migrasi tinggi. Calon migran perlu dibekali pemahaman tentang prosedur legal, risiko bekerja di luar negeri, serta hak-hak mereka sebagai pekerja. Dengan pengetahuan ini, mereka tidak mudah terjebak dalam praktik ilegal atau eksploitasi.
Ketiga, Meningkatkan kerja sama dengan negara tujuan untuk melindungi hak-hak migran NTT. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat hubungan bilateral dengan negara tujuan tenaga kerja, termasuk dalam hal perlindungan hukum, standar kerja yang layak, dan mekanisme penanganan kasus. Perjanjian kerja sama ini penting agar pekerja migran mendapatkan perlindungan yang jelas ketika menghadapi masalah di luar negeri.
Disisi lain perlu juga adanya peningkatan kualitas pelatihan dan keterampilan kerja, semisal:
- Calon migran harus diberikan pelatihan yang memadai sesuai bidang kerja agar memiliki daya saing dan tidak mudah dieksploitasi. Keterampilan yang baik juga membuka peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
- Penguatan peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan lingkungan sekitar harus dilibatkan dalam memberikan pengawasan serta dukungan moral. Kesadaran kolektif masyarakat dapat menjadi benteng awal dalam mencegah keberangkatan secara ilegal.
- Optimalisasi peran pemerintah daerah (Pemda). Pemerintah daerah NTT harus aktif dalam pendataan, sosialisasi, serta pendampingan bagi calon migran. Pemda juga perlu memastikan bahwa setiap keberangkatan dilakukan secara prosedural dan aman.
- Penyediaan lapangan kerja di daerah asal. Salah satu akar masalah migrasi adalah keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja di NTT agar masyarakat tidak terpaksa mencari pekerjaan ke luar negeri dengan risiko tinggi.
- Pendampingan dan perlindungan hukum bagi migran bermasalah. Pemerintah harus menyediakan bantuan hukum serta pendampingan bagi migran yang mengalami kekerasan, penipuan, atau masalah hukum di luar negeri agar hak-hak mereka tetap terlindungi.
Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan terhadap migran NTT tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan negara tujuan agar kasus-kasus pelanggaran terhadap pekerja migran dapat diminimalisir di masa depan.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
