Oleh: K.H. Ahmad Rafiuddin
Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak saling menjelekkan satu sama lain. Sebagai seorang purnawirawan TNI, Gatot Nurmantyo hendaknya dapat menahan diri agar pembicaraan yang sifatnya saling menyerang, tidak membangun phobia di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan kekerasan baru atas nama negara.
Bagaimana pun kegiatan masyarakat dalam bentuk ormas maupun LSM tak ubahnya NGO (non-government organization) yang diakui masyarakat dunia sebagai penyeimbang maupun kontrol dari kinerja pemerintahan agar tercipta keadilan dan keseimbangan. Menurut Dudung, antara Hercules dengan Gatot Nurmantyo sama-sama memiliki peran dan andil dalam porsinya masing-masing.
Tentu saja pemimpin Ormas Grib Hercules juga memiliki andil sebagai penegak NKRI, serta berperan aktif dalam upaya keamanan dan stabilitas negara dari rongrongan pihak-pihak asing. Jadi, tak bisa dibenarkan jika hanya tantara dan militer saja yang memiliki andil, sebab ketika terjerembab dalam aksi militerisme, itu pun mengandung konsekuensi adanya kekerasan negara kepada rakyat yang membiayai dan menghidupi segala kebutuhan kaum militer.
Diperlukan adanya kedewasaan dalam memandang polemik antara Hercules dan Gatot Nurmantyo akhir-akhir ini. Keberanian Hercules untuk menyatakan permintaan maaf kepada Sutiyoso juga merupakan bagian dari kedewasaan sikap sebagai orang Timur. Sedangkan, Gatot Nurmantyo yang dibesarkan dalam tradisi militersime sejak era Orde Baru, lebih cenderung pada watak Jawaisme yang nampaknya berbeda dengan Timor Timur, Irian Jaya maupun NTT yang cenderung temperamen dan terbuka.
Hendaknya seorang jenderal purnawirawan yang sudah sepuh mampu membedakan antara karakteristik orang Jawa dengan orang Timur. Jangan sampai menumbuhkan sikap apatis dan phobia, bahwa segala hal yang bermuara pada kebebasan ekspresi di kalangan civil society lantas digeneralisasi sebagai tindakan preman yang harus diberangus. Hal ini mengindikasikan permusuhan yang terbuka antara masyarakat sipil dengan aparat-aparat negara yang kembali pada kerangka militerisme.
Bukan terorisme
Memang, kepolisian kita berpengalaman dan memiliki track records yang cukup baik dalam menumpas terorisme yang memiliki jaringan internasional. Apalagi, jika kelasnya hanya sebatas premanisme. Untuk itu, sangat tidak seimbang jika dibandingkan antara peta kekuatan polisi dengan preman. Dari segala sisi dan aspek juga sangat tidak sepadan.
Pernyataan Gatot Nurmantyo cenderung melahirkan bias wacana, seakan-akan premanisme itu identik dengan terorisme. Hal ini dapat memunculkan pembenaran serta kriminalisasi terhadap segala tindakan yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Konsekuensinya, kritik untuk mencermati kinerja pemerintah pun dianggap sebagai tindak “premanisme” yang sehaluan dengan perilaku terorisme juga.
Apakah layak aparatur negara memusuhi para preman yang merupakan bagian dari anak-anak bangsa, lantas memparalelkan mereka dengan perilaku terorisme? Untuk itu, pembinaan dan penyuluhan yang intensif di kalangan aparatur negara, dapat menciptakan pendewasaan mereka, sehingga dapat membedakan antara terorisme yang merongrong stabilitas negara, ketimbang hanya anak muda bertato yang terbiasa nongkrong atau main catur di gardu-gardu ronda.
Batasan premanisme
Sebagai pengasuh pesantren, saya berusaha menengahi persoalan ini, agar tidak terjadi bias kerancuan pemahaman mengenai orang-orang preman di sekitar kita, dengan aksi premanisme yang cenderung meresahkan masyarakat. Aksi premanisme sebenarnya dapat diparalelkan dengan aksi militerisme yang merupakan gaya hidup, paham atau mazhab yang memang tidak layak untuk menjadi panutan. Orang-orang sipil yang memiliki gaya hidup seorang militer, dapat pula terjerumus kepada tindak militerisme. Sebaliknya, oknum tentara atau polisi yang bersifat memeras dan mengintimidasi masyarakat, dapat juga disebut sebagai perilaku premanisme.
Untuk itu, perlu ditegaskan sekali lagi, tak boleh ada generalisasi, analisis pukul rata, bahkan simplifikasi kesimpulan, sehingga masyarakat kita selalu saja hilir mudik dari satu ekstrim menuju ekstrim lainnya. Bagaimana pun NKRI kita terdiri atas beragam suku, bahasa dan etnis. Ketika orang Batak mengatakan “brengsek kau”, itu mengandung pengertian yang sehaluan dengan “sialan” atau “sontoloyo”. Hal itu bisa dipahami, sehingga banyak kalangan muslim ortodoks yang dulu menyerang Soekarno karena menulis artikel di Pandji Islam berjudul “Islam Sontoloyo”.
Orang Jawa dan Sunda, tentu berbeda imajinasinya dalam memaknai kata “sableng”, “sinting”, atau “senewen” ketimbang orang-orang Timur. Oleh karena itu, Jenderal Dudung Abdurachman justru lebih dewasa memahami polemik antara Hercules dengan Gatot Nurmantyo, sebab persoalan beda imajinasi dalam berbahasa, jangan sampai membuat bangsa ini saling gontok-gontokan, hingga dapat menggoncangkan stabilitas NKRI. Bahkan, ketika orang Indonesia memahami kata “bodoh”, “tolol” atau “dungu”, sangat terkait erat dengan pemahaman suku mana yang bicara, atau etnis mana pula yang mendengarkan.
Di pesantren kami, Tebuireng 09 Rangkasbitung, terus digalakkan pembinaan dan penyuluhan agar terwujudnya semangat toleransi, serta emansipasi kesadaran di kalangan preman maupun anak jalanan. Upaya menyadarkan mereka dalam khazanah Islam, adalah bagian dari dakwah dan syiar sebagai amr ma’ruf dan nahi munkar. Ini hendaknya menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua, karena bagaimana pun mendidik dan mengajar mereka di jalan kebaikan, adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. (*)
Penulis adalah Pengasuh pondok pesantren Tebuireng 09, Rangkasbitung, Banten
