Oleh: Gamalusi Andreas Soge
Modal Elektoral, Transfer Kekuasaan dan Ujian Kesetiaan Politik
Tiga kali kalah dalam kontestasi pemilihan presiden, Prabowo Subianto akhirnya berhasil menduduki kursi Presiden Republik Indonesia pada 2024. Menariknya, kemenangan itu justru datang ketika ia menggandeng seorang anak muda yang pengalaman politiknya jauh lebih pendek dibandingkan dirinya. Namanya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pertanyaan politiknya sederhana: apakah Prabowo akan menjadi presiden jika tidak menggandeng Gibran?
Tidak ada cara ilmiah untuk memastikan jawaban atas pertanyaan kontrafaktual tersebut. Namun, sejarah elektoral menunjukkan bahwa kehadiran Gibran memberikan dimensi baru dalam konfigurasi politik Prabowo. Ia bukan sekadar calon wakil presiden, melainkan figur yang membawa modal politik, simbolik, dan elektoral yang berbeda dari pasangan-pasangan Prabowo sebelumnya.
Karena itu, kemenangan Prabowo-Gibran tidak cukup dibaca sebagai keberhasilan seorang mantan jenderal yang akhirnya menaklukkan kontestasi elektoral. Kemenangan tersebut juga merupakan cerita tentang bagaimana seorang anak muda menjadi bagian penting dari perubahan nasib politik seorang tokoh nasional.
Dari Tiga Kekalahan Menuju Istana
Perjalanan politik Prabowo bukan perjalanan tanpa kegagalan. Pada 2009, ia menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Pada 2014, ia maju sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Lima tahun kemudian, ia kembali bertarung dengan menggandeng Sandiaga Uno.
Ketiganya berakhir dengan kekalahan.
Pada Pilpres 2024, Prabowo mengambil keputusan politik berbeda dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, pasangan ini memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional berdasarkan penetapan KPU.
Prabowo akhirnya mencapai kekuasaan yang selama bertahun-tahun diperjuangkannya.
Tentu saja, kemenangan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh Gibran. Ada kekuatan koalisi partai, strategi kampanye, popularitas Prabowo, dukungan politik Jokowi, serta perubahan preferensi pemilih. Namun, mengabaikan kontribusi Gibran juga berarti menyederhanakan realitas politik Pemilu 2024.
Gibran menjadi salah satu faktor strategis yang menghubungkan Prabowo dengan basis dukungan politik pemerintahan Jokowi, sekaligus memberikan citra regenerasi kepemimpinan kepada pemilih muda.
Gibran dan Konversi Modal Politik
Untuk memahami posisi Gibran, teori modal Pierre Bourdieu (1986) dapat digunakan sebagai pisau analisis. Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dibangun melalui modal ekonomi, tetapi juga modal sosial, budaya, dan simbolik.
Dalam konteks Pilpres 2024, Gibran memiliki modal simbolik sebagai putra presiden, modal politik dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta, serta modal jaringan yang terbentuk melalui kedekatan dengan lingkungan kekuasaan pemerintahan Jokowi.
Modal tersebut kemudian dikonversi menjadi sumber daya elektoral bagi pasangan Prabowo-Gibran.
Di sinilah letak signifikansi politik Gibran. Ia menghadirkan sesuatu yang tidak sepenuhnya dimiliki Prabowo melalui tiga kontestasi sebelumnya: kedekatan simbolik dengan pusat kekuasaan pemerintahan yang sedang berjalan.
Dalam perspektif political capital, kekuasaan elektoral merupakan hasil akumulasi berbagai sumber daya politik yang dapat dikonversi menjadi dukungan pemilih.
Penelitian Hanan dan Irvani (2022) mengenai coattail effect dalam pemilihan presiden multipartai di Indonesia memperlihatkan pentingnya hubungan antara figur kandidat, partai politik, dan konfigurasi dukungan elektoral.
Dengan demikian, Gibran bukan sekadar pelengkap tiket pencalonan. Kehadirannya merupakan bagian dari strategi pembentukan koalisi politik yang lebih luas.
Jokowi sebagai Jembatan Kekuasaan
Di balik Gibran, terdapat sosok Jokowi.
Jokowi memiliki modal politik yang tidak kecil setelah dua periode memimpin Indonesia. Popularitas, jaringan kekuasaan, dan pengaruh politiknya menjadi salah satu variabel penting dalam konfigurasi Pilpres 2024.
Dukungan politik Jokowi terhadap pasangan Prabowo-Gibran memperkuat posisi elektoral pasangan tersebut. Dalam teori politik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep political endorsement, yakni dukungan tokoh berpengaruh yang dapat membentuk persepsi dan preferensi pemilih.
Namun, fenomena tersebut juga memunculkan persoalan demokrasi. Pencalonan Gibran setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka perdebatan mengenai konflik kepentingan, politik dinasti, dan independensi lembaga negara.
Nevia (2025) mengkritisi pencalonan Gibran dalam perspektif kemunduran demokrasi dan politik dinasti.
Artinya, kemenangan elektoral tidak otomatis menghapus kewajiban untuk mengevaluasi proses politik yang melahirkannya. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang, melainkan juga bagaimana kemenangan itu diperoleh.
Ketika Mitra Politik Menghadapi Ujian
Persoalan menjadi semakin menarik ketika hubungan politik antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi kembali menjadi perhatian publik.
Pada November 2026, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas. Muncul pula desakan pemakzulan yang melibatkan sejumlah anggota DPR.
Dalam situasi seperti ini, posisi Prabowo menjadi penting.
Sebagai presiden, ia memang tidak berkewajiban melindungi wakil presidennya dari proses hukum. Negara hukum tidak boleh tunduk pada hubungan personal ataupun utang jasa politik.
Namun, ada perbedaan mendasar antara membela seseorang dari proses hukum dan menunjukkan kepemimpinan dalam menghadapi persoalan politik.
Prabowo memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa persoalan yang menyangkut institusi kepresidenan diselesaikan secara transparan, konstitusional, dan berdasarkan mekanisme hukum.
Jefferson Ng dan Arya Fernandes (2023) menjelaskan bahwa calon wakil presiden tetap memiliki signifikansi politik dan elektoral meskipun kewenangan formalnya relatif terbatas dibandingkan presiden.
Karena itu, posisi Gibran tidak dapat dipandang sebagai aksesori kekuasaan. Ia merupakan bagian dari konfigurasi politik yang ikut mengantarkan Prabowo menuju Istana.
Dalam perspektif Max Weber (1978), legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh dan mempertahankan otoritas, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap kewenangan tersebut.
Prabowo perlu menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak hanya bertumpu pada kemenangan elektoral, tetapi juga pada integritas dan tanggung jawab politik.
Kesetiaan, Ingatan, dan Etika Kekuasaan
Politik memang bukan ruang yang sepenuhnya dibangun atas dasar persahabatan. Kepentingan, kompromi, dan perubahan konfigurasi kekuasaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.
Namun, politik juga membutuhkan etika.
Gibran telah menjadi bagian penting dari perjalanan politik Prabowo menuju kemenangan. Jokowi juga merupakan figur yang memiliki pengaruh besar dalam perubahan konfigurasi politik tersebut.
Mengakui kontribusi mereka bukan berarti menempatkan negara dalam hubungan utang piutang personal. Pengakuan terhadap jasa politik berbeda dengan kewajiban membalas jasa melalui kebijakan atau perlindungan hukum. Di sinilah kedewasaan seorang pemimpin diuji.
Prabowo tidak harus mengintervensi proses hukum demi Gibran. Namun, ia juga tidak boleh kehilangan tanggung jawab politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan kepastian konstitusional, dan memberikan penjelasan kepada publik.
Sejarah politik akan mencatat bahwa Prabowo pernah tiga kali mengalami kekalahan sebelum akhirnya menjadi presiden pada 2024. Sejarah juga akan mencatat bahwa pada kemenangan keempatnya, seorang anak muda bernama Gibran berada di sampingnya.
Mungkin terlalu berlebihan jika menyebut Gibran sebagai satu-satunya orang yang menjadikan Prabowo presiden. Tetapi terlalu sederhana pula jika menganggap kehadirannya tidak menentukan perubahan peta politik saat itu.
Pada akhirnya, kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang berhasil memenangkan pemilu. Kekuasaan juga tentang bagaimana seseorang memperlakukan mitra politik, menjaga kepercayaan publik, dan mempertanggungjawabkan mandat rakyat.
Prabowo telah berhasil mengubah sejarah kekalahannya menjadi kemenangan. Kini, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa kemenangan itu tidak membuatnya kehilangan ingatan politik. Sebab, seorang pemimpin tidak hanya diuji ketika banyak orang berdiri di belakangnya, tetapi juga ketika orang-orang yang pernah berjalan bersamanya menghadapi ujian.*
Penulis adalah Warga Tanjung Bunga Flores Timur —NTT
