Oleh: Enzen Okta Rifai, Lc
“Bahasa akademik kita masih terbelenggu sebagai bahasa kaum terjajah (inlander), karena itu bangsa ini merasa kesulitan menerjemahkan karya-karya asing, yang ditulis oleh bangsa-bangsa yang sudah berabad-abad mengalami kemerdekaan.” (Hafis Azhari, penulis novel Pikiran Orang Indonesia)
Gus Dur adalah tokoh sentral yang sering mengumandangkan pentingnya kita menemukan identitas kebangsaan. Siapakah diri kita ini sebenarnya? Dari mana kita berasal, dan ke mana tujuan hidup kita? Mengapa manusia Indonesia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berbeda-beda bahasa dan kepercayaan? Apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa politik 1965 hingga 1998? Sudahkah para sejarawan dan sastrawan mengabdikan diri untuk menelusuri kebenarannya, demi perbaikan dan kemajuan peradaban bangsa ini?
Kenapa sebagian masyarakat masih sibuk mempertentangkan ajaran Islam dengan tradisi Jawa yang dianggap sesat, syirik maupun bid’ah? Padahal dulu, sejak era pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), pemimpin terbesar Mataram, sudah berusaha seoptimal mungkin agar menyelaraskan budaya pesantren dengan kejawen. Saat itu, terjadi pembauran antara tradisi kejawen dengan unsur-unsur keislaman (pengislaman). Satu contoh yang mengagumkan adalah keberhasilan Sultan Agung mengubah perhitungan Tahun Saka, tanpa meniadakan unsur-unsur dan ciri kejawenannya yang melahirkan tahun Jawa-baru.
Tapi kini, arus kebudayaan nampaknya sudah berbeda. Politik polarisasi kebudayaan yang dilakukan kolonial dan kaum imperialis, telah mampu mencerabut identitas ke-Jawaan dan ke-Islaman kita. Hal ini pun terkait pula dengan kekalahan atau gagalnya kerajaan dan kesultanan di Nusantara, terhadap ekspansi kekuasaan Eropa. Banyak sejarawan yang merujuk pada kejatuhan Makassar pada tahun 1669 dan Mataram setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 sebagai titik awal perubahan itu.
Hingga hari ini, di saat umat seluruh dunia sedang dilanda keguncangan yang luar biasa akibat proses globalisasi, pengetahuan akan identitas kebudayaan seperti tak memiliki tempat, seolah-olah kita dipaksa, dan menerima begitu saja arus membanjirnya pengaruh kebudayaan negeri-negeri asing. Menutup diri dan menghindari pengaruh dominasi kebudayaan asing, dianggap sebagai langkah bunuh diri, sebab akan tertinggal dari arus kemajuan zaman hiper-modern.
Maka, jadilah kita semua hari ini, sebagai generasi yang tak memiliki akar kebudayaan kuat. Jadilah kita yang selalu didikte dan diperbudak, sebagai generasi yang seolah lahir dari serpihan-serpihan kebudayaan manusia, tidak utuh, tidak tahu dan tidak mampu menemukan identitas diri sendiri. “Mengapa kajian-kajian tentang keindonesiaan,” ujar sejarawan Peter Carey, “sekitar delapan puluh persennya ditulis oleh sarjana-sarjana Barat?”
Menurut Gus Dur, hakikat keindonesiaan kita selalu dibahas dan didefinisikan oleh orang lain (liyan), karena kita adalah bangsa yang tak sanggup menulis sejarahnya sendiri. Setiap deskripsi tentang ke-Jawaan, ke-Melayuan, bahkan definisi tentang keindonesiaan, selalu didikte oleh orang lain. Penulis novel Pikiran Orang Indonesia menegaskan, “Kita tak pernah tahu tentang diri kita, karenanya kita hanya menjadi bangsa pengikut yang tak berdaulat dan tak sanggup berdiri sendiri.”
Di dunia sastra dan kebudayaan, nampak jelas sejak era Polemik Kebudayaan tahun 1930-an, Surat Kepercayaan Gelanggang 1950, ataupun geger Manifes Kebudayaan di tahun 1963, dan bahkan hingga era keterbukaan informasi hari ini, seakan kita tak pernah kunjung menemukan rumusan dan tawaran final atas keterbelahan “kebudayaan” kita.
Opini di kompas.id (20 Maret 2022) yang bertajuk “Sastra, Takhayul, dan Kebuntuan Ideologis”, menyibak segala kebuntuan ideologis kita lantaran diselimuti oleh kepercayaan pada takhayul dan mitos-mitos lama. Betapa pentingnya kita melahirkan skema tindakan bersama, lalu direkognisi sebagai bagian dari pembangunan budaya dan peradaban manusia Indonesia. Namun konsekuensinya, akan terus kita hadapi bersama, terutama soal munculnya distorsi persepsi atas lompatan perubahan ini, terutama di kalangan budayawan dan sastrawan yang hidup dalam kemapanan status quo, bahkan mereka yang “pongah” menganggap dunia seni hanya diperuntukkan untuk seni.
Kalangan sastrawan senior ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat, harus siap menghadapi generasi milenial yang bicara apa adanya. Bahkan, mereka sudah pasang ancang-ancang untuk meneriakkan yel-yel, bahwa para sastrawan tua tak ubahnya dengan para budayawan yang menginduk pada perspektif tunggal penguasa Orde Baru, yang kini telah menjelma pujangga-pujangga yang mengalami mati rasa.
Pengertian “mati rasa” ini cukup tendensius, karena persoalannya bukan semata-mata “rasa” yang dikecap oleh lidah, terutama soal asin, manis dan kecut. Juga bukan rasa perih akibat mengalami lecet dan memar lantaran jatuh terpeleset. Namun, soal rasa yang menguasai hati insan yang terasa amat janggal bila diperiksa secara medis.
Untuk itu, kita bertanggung jawab bersama untuk menatap dan menyongsong, serta menjemput ketertinggalan menuju masa depan yang lebih arif dan dewasa. Bukan berarti kita mesti kembali ke masa Mataram, Makassar, atau Banten di masa lalu, tetapi kita harus menolak “diperbudak” atau sekadar menjadi landasan bagi mereka yang akan lepas landas.
Kita harus saling bahu-membahu dan bekerjasama agar menjadi instrumen yang dapat mengakomodasi masa kini, serta membuka pintu bagi perjalanan budaya dan peradaban di masa yang akan datang. (*)
Penulis adalah Alumni perguruan tinggi International University of Africa, Republik Sudan
