Oleh: Antonius Guntramus Plewang
Sejauh ini, telah tersimpan dalam benak jutaan kepala orang Indonesia bahwa bangsa kita telah dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad atau 350 tahun. Faktanya dalam sejarah, bangsa Indonesia hanya dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 142 tahun sejak awal abad ke-19. Itu pun tidak semua wilayah benar-benar mengalami penaklukan oleh pemerintah Belanda. Sebab ada banyak perlawanan di sana. Dengan kata lain, dalam jenjang waktu 142 tahun, kurang atau setengahnya hanyalah upaya Belanda untuk menjajah Indonesia.
Namun, kebanyakan catatan sejarah kita menginterpretasi awal masuknya Perserikatan Dagang Hindia-Belanda (Vereenigde Oost-indische Compagnie, VOC) sebagai bentuk dari penjajahan. Padahal, VOC berhasil masuk karena memanfaatkan Perang Suksesi Jawa Ketiga (1746-1757) yang terjadi antara pihak penguasa Mataram yang terakhir (Noor dan Carey, 2022). Oleh sebab itu, sejak kecil buku-buku pengetahuan sejarah Indonesia telah memasung pemahaman para murid bahwa Indonesia ditindas oleh bangsa asing dalam jangka waktu yang sangat lama.
Budaya “Minder”
Sejarah itu dibuat oleh para pemenang, demikian ungkapan terkenal dari Winston Churchill. Ungkapan ini mendeskripsikan suatu narasi historis yang dicatat oleh para pemenang setelah menyelesaikan sebuah konflik atau peperangan. Apapun yang berkaitan dengan peristiwa itu seperti perjuangan, pertempuran, dan peran para tokoh patriot, bakal dituliskan sebagai tanda penghormatan dan memori kolektif sepanjang zaman. Lantas, apakah negara kita Indonesia berdiri sebagai pemenang dalam narasi historisnya?
Menyaksikan paparan dalam bagian awal, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia bahkan mengalami kekalahan dalam narasi sejarahnya sendiri. Efek psikologis dan traumatik terhadap kolonialisme dan imperialisme membuat bangsa ini takut menciptakan ruang sejarahnya yang otentik. Akibatnya, kita hidup dalam budaya yang “minder”. Pengaruh poskolonialisme begitu kuat bak penyakit kronis yang tak dapat disembuhkan. Bangsa penjajah kita tempatkan sebagai referensi tertinggi dari suatu model peradaban, sementara kita berkutat dengan sentimen “negara dunia ketiga” (negara berkembang).
Tanpa kita sadari, poskolonialisme seakan menciptakan dua kelompok sejarah; “losser” dan “winner”. Kelompok “losser” adalah mereka yang takluk terhadap penjajahan bangsa asing, dan kelompok “winner” adalah mereka yang berhasil menguasai wilayah bangsa jajahan. Dengan demikian, timbul sebuah tirani bernama meritokrasi dengan dalil bahwa kelompok “winner” berhak bersukacita atas pencapaian dan perjuangannya, sementara kelompok “losser” tidak dapat melakukan apa-apa selain mengutuki dirinya sendiri (Michael Sandel, 2020). Bangsa kita bisa digolongkan masuk dalam kelompok “losser”. Sebab sejak awal kemerdekaan, Indonesia hanya terlepas dari penjajah secara administratif, tetapi masih takluk dan terikat secara psikologis dan kultur.
Poskolonialisme yang sulit dibendung dan narasi sejarah yang tak menentu membentuk identitas bangsa yang amburadul. Tendensi untuk mengadopsi secara utuh budaya dari bangsa penjajah (Negara- negara Eropa) gagal. Bangsa kita lebih asyik meniru kendati dianggap cacat oleh kelompok “winner”, atau disebut sebagai mimikri (Homi Bhaba, 1994). Alih-alih menciptakan ruang sejarah sebagai pemenang, Indonesia malah lebih dahulu dikungkung dengan budaya “minder” tahap akut. Malu terhadap budaya dan sejarahnya sendiri. Tak heran, masyarakat kita tumbuh dalam lingkungan yang enggan untuk berkompetesi dan skeptis untuk mencipatakan daya kreasi.
Narasi Kolonialisme Baru
Konsekuensi lanjutan dari budaya “minder” melahirkan suatu pergeseran makna. Dari poskolonialisme menuju kolonialisme baru. Masyarakat membentuk budaya-budaya “minder” lain yang lebih partikular. Tirani meritokrasi tetap berjalan. Mimikri berangsur-angsur memburu peradaban modern. Akhirnya, negara sebagai lembaga resmi yang melindungi masyarakat tampaknya memanfaatkan momentum yang ada. Mereka mengambil sebagian besar sistem kemudi pemerintahan dengan cita-cita kemajuan.
Eric Arthur Blair atau yang dikenal dengan nama George Orwell dalam buku karangannya berjudul Animal Farm (1945) menampilkan sebuah sistem pemerintahan republik hewan. Dia menarasikan bagaimana para hewan di Peternakan Manor melakukan pemberontakan terhadap majikan pemilik peternakan itu. Para hewan yang dipimpin oleh para babi yang cerdas menjadi instruktor dalam pemberontakan tersebut dengan berpegang pada idealisme bahwa “semua yang berkaki empat dan memiliki sayap adalah teman, dan yang berkaki dua adalah musuh”. Singkatnya, mereka berhasil mengusir majikannya dan nahkoda peternakan kemudian dikuasai oleh para babi.
Ironisnya, dalam perjalanan waktu para babi bertindak otoriter. Segala perjanjian dan kesepakatan yang dibuat di dalam peternakan itu dilanggar oleh para babi. Namun, karena para babi merupakan golongan hewan yang cerdas dan menjadi pemimpin, maka semua arah kebijakan peternakan itu dapat diubah sewaktu-waktu oleh para babi. Hewan yang lain dibodohi dengan sistem yang ada. Mereka tidak dapat memprotes alias suara mereka dibungkam. Mereka merasa bahwa peternakan itu lebih baik sewaktu dipimpin oleh majikan (manusia) ketimbang oleh para babi.
Dalam konteks Indonesia sekarang, kita dapat melihat berbagai ketimpangan yang ada. Setelah kita melewati segala bentuk penjajahan bangsa asing dan kemudian mengusirnya, muncul lagi berbagai bentuk model penjajahan modern. Semisal, negara menutup ruang bagi masyarakat untuk berjiwa kompetitif. Akses pendidikan untuk bertarung dalam skala global hanya dimiliki oleh segelintir orang. Hal tersebut merongrong kebodohan struktural.
Kemiskinan tetap merajalela akibat korupsi para pejabat negara. Kebijakan-kebijakan yang dibuat berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Aspirasi masyarakat dibungkam, supaya sistem manipulatif yang dibangun tetap kokoh. Negara membentuk sistem di mana masyarakat miskin dijadikan sarana supaya yang kaya menyumbang kepada negara.
Negara kemudian memberikan bantuan yang lebih sedikit kepada kaum misikin, selebihnya masuk ke dalam kantung para pejabat yang korup itu. Ini persis seperti bangsa kolonial yang menjajah bangsa Indonesia dengan slogan “peradaban”. Kita dijajah tetapi narasi penjajah dominan mengatakan kita “diberadabkan”.
Saat ini, negara kita sedang menerapkan sistem yang sama, masyarakat ditindas, tetapi mengatasnamakan “kemajuan”. Lebih kejam mana, dijajah bangsa asing atau bangsa sendiri? Akan tetapi, hal yang terpenting sekarang adalah mengenali sistem busuk ini, dan keluar dari jebakan terebut.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
