Oleh: Florianus Mario Ghunu
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hampir selalu menjadi isu yang memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga memengaruhi harga kebutuhan pokok, biaya produksi, serta daya beli masyarakat.
Dalam kondisi demikian, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang harus menanggung kenaikan biaya hidup di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan kenaikan BBM sering kali memunculkan gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
Sebagai negara demokratis, Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi bukanlah tindakan yang bertentangan dengan hukum, melainkan salah satu bentuk partisipasi politik yang sah dan dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks ini, aksi demonstrasi mahasiswa terhadap kenaikan BBM harus dipahami sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, bukan semata-mata sebagai aksi penolakan tanpa dasar.
Mahasiswa memiliki posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka sering disebut sebagai agent of change karena memiliki akses terhadap pendidikan, informasi, dan kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan mereka membaca persoalan sosial secara lebih mendalam.
Oleh karena itu, ketika mahasiswa turun ke jalan menolak kenaikan BBM, tindakan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai ekspresi emosional atau upaya mencari popularitas. Sebaliknya, aksi tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pemerintah.
Persoalan utama yang perlu dikritisi bukan sekadar kenaikan harga BBM itu sendiri, melainkan sejauh mana pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut. Kenaikan BBM sering kali dibenarkan atas nama stabilitas fiskal, pengurangan subsidi, atau penyesuaian harga pasar global.
Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kebijakan tersebut benar-benar memperhatikan kondisi riil masyarakat? Sebab, kebijakan yang secara ekonomi dianggap rasional belum tentu adil secara sosial. Ketika harga BBM naik, masyarakat tidak hanya membayar lebih mahal untuk bahan bakar, tetapi juga harus menghadapi kenaikan harga pangan, transportasi, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.
Dalam situasi seperti ini, demonstrasi mahasiswa menjadi pengingat bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keseimbangan anggaran negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Kritik mahasiswa pada dasarnya merupakan tuntutan agar pemerintah tidak hanya berpikir dalam kerangka angka-angka ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan kata lain, demonstrasi merupakan bentuk koreksi terhadap kemungkinan lahirnya kebijakan yang terlalu berorientasi pada kepentingan makro ekonomi tetapi mengabaikan realitas yang dihadapi masyarakat kecil.
Meski demikian, kritik yang disampaikan mahasiswa harus tetap didasarkan pada argumentasi yang kuat, data yang akurat, dan analisis yang objektif. Demonstrasi yang hanya berisi slogan tanpa substansi berisiko kehilangan daya kritisnya. Sebaliknya, ketika kritik dibangun di atas kajian yang mendalam, demonstrasi dapat menjadi kekuatan moral yang mampu memengaruhi arah kebijakan publik. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya dituntut berani bersuara, tetapi juga mampu menawarkan solusi yang realistis dan konstruktif.
Di sisi lain, pemerintah juga harus menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik publik. Dalam sistem demokrasi, kritik bukanlah ancaman terhadap kekuasaan, melainkan bagian penting dari proses pengambilan keputusan yang sehat. Pemerintah yang responsif seharusnya mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat. Menutup ruang dialog atau merespons kritik dengan pendekatan represif justru akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
Pada akhirnya, kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan keadilan sosial. Ketika mahasiswa turun ke jalan, mereka tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap suatu kebijakan, tetapi juga mempertanyakan keberpihakan negara kepada rakyatnya.
Oleh karena itu, demonstrasi mahasiswa harus dipahami sebagai bagian dari demokrasi yang sehat dan sebagai upaya menjaga agar setiap kebijakan publik tetap berpijak pada kepentingan bersama (bonum commune). Relasi antara mahasiswa dan pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai hubungan yang saling berhadapan, melainkan sebagai bentuk kerja sama kritis demi terciptanya kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan seluruh masyarakat.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
