Oleh: Pedro Paulus Rehi Henakin
Ada sebuah paradoks yang mencolok dan belum cukup mendapat perhatian serius: Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki salah satu destinasi wisata paling bergengsi di Asia Tenggara, namun tetap bercokol sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Ketika kapal-kapal mewah berlabuh di Labuan Bajo, ketika para turis asing membayar ratusan dolar hanya untuk melihat Komodo dari kejauhan, warga lokal justru semakin terdesak dari ruang hidup mereka sendiri.
Ini bukan ironi biasa. Ini adalah gejala dari apa yang oleh Antonio Gramsci seorang filsuf Marxis Italia yang pemikirannya lahir di dalam penjara fasis pada 1930-an disebut sebagai hegemoni, yaitu dominasi yang bukan sekadar dijalankan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui persetujuan yang dikonstruksi, melalui narasi pembangunan yang diterima begitu saja sebagai kebenaran bersama.
Ketika “Kemajuan” Datang dengan Mengusir
Di Labuan Bajo, fenomena tourism-induced displacement, yakni kondisi di mana masyarakat lokal kehilangan akses atas ruang yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka sudah bukan lagi peringatan teoritis, melainkan kenyataan yang dirasakan sehari-hari. Harga tanah melonjak fantastis, dan mereka yang tak sanggup mengikuti logika kapital terpaksa menyingkir.
Pembangunan pariwisata super premium di Labuan Bajo, alih-alih mensejahterakan warga setempat, justru meminggirkan mereka dan mendorong gelombang migrasi baru. Yang lebih ironis, migrasi tersebut sering kali bersifat nonprosedural, membuka pintu bagi kerentanan perdagangan manusia. Ini merupakan masalah struktural yang terus membayangi NTT selama puluhan tahun. Bahkan Tingkat kemiskinan di Manggarai Barat masih mencapai 16,09 persen pada 2025, meski Labuan Bajo sudah bertahun-tahun ditetapkan sebagai destinasiv super premium” yang konon akan mengangkat kesejahteraan daerah.
Hegemoni Naratif: Saat Pembangunan Menjadi Dalih
Di sinilah Gramsci menjadi sangat relevan. Dalam konsepnya tentang hegemoni, dimana kelompok dominan, baik negara maupun capital tidak hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi dengan memenangkan persetujuan ideologis. Mereka membentuk “akal sehat” (common sense) yang membuat masyarakat menerima kondisi ketimpangan seolah sebagai hal yang wajar, bahkan perlu.
Naratif “pariwisata sebagai jalan keluar dari kemiskinan” di NTT adalah contoh sempurna dari hegemoni semacam itu. Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi super prioritas dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan bernilai tinggi untuk meningkatkan perolehan devisa negara, yang pada gilirannya diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Narasi ini terdengar masuk akal, bahkan mulia. Tetapi pertanyaan Gramscian yang harus diajukan adalah: siapa yang sesungguhnya memproduksi narasi ini, dan siapa yang paling diuntungkan?
Dominasi Manggarai Barat dengan angka setengah juta pengunjung menegaskan bahwa Labuan Bajo telah menjadi ekosistem ekonomi mandiri. N4amun tantangannya adalah bagaimana mendistribusikan energi magnetik ini agar tidak terjadi ketimpangan ekstrem dengan wilayah NTT lainnya. Pemerintah sendiri mengakui ketimpangan ini, namun pengakuan tanpa perubahan struktur kekuasaan hanyalah jeda dalam hegemoni, bukan pembaliknya.
“Intelektual Organik” yang Mulai Bersuara
Menariknya, Gramsci tidak hanya memberi diagnosis — ia juga memberi jalan keluar. Ia menyerukan lahirnya intelektual organik: mereka yang tumbuh dari dalam komunitas yang tertindas dan mampu mengartikulasikan kesadaran kritis tanpa melepaskan diri dari akar sosialnya.
Mahasiswa asal Manggarai Barat yang kuliah di Kupang baru-baru ini menggelar diskusi publik bertajuk “Manifestasi Pancasila di Labuan Bajo: Menjaga Keadilan Sosial dan Kedaulatan SDM Lokal di Tengah Arus Destinasi Super Premium,” mempertanyakan sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan atas tanah dan ruang mereka sendiri. Inilah intelektual organik dalam pengertian Gramscian yang sesungguhnya bukan akademisi dari menara gading, melainkan kaum muda yang berangkat dari pengalaman konkret komunitas mereka.
Kekeringan dan Krisis yang Ditinggalkan Wacana
Di luar kemewahan Labuan Bajo, ada krisis lain yang nyaris sunyi. BMKG mencatat sejumlah wilayah di NTT mengalami kekeringan ekstrem hingga 94 hari tanpa hujan pada musim kemarau 2025, meliputi Rote Ndao, Kota Kupang, Kabupaten Belu, Sumba Timur, hingga Sabu Raijua. Krisis air ini tidak pernah masuk ke dalam narasi besar “NTT sebagai destinasi wisata dunia.” Dalam logika hegemoni, hanya narasi yang menguntungkan struktur dominan yang mendapat ruang untuk beredar luas. Gramsci percaya bahwa hegemoni tidak permanen. Ia bisa dilawan melalui apa yang disebutnya “perang posisi” (war of position): perjuangan panjang merebut ruang-ruang kultural, pendidikan, dan wacana publik agar narasi alternatif tumbuh dan mengakar.
NTT tidak kekurangan keindahan. Yang kurang adalah keberanian untuk bertanya: pariwisata ini untuk siapa? Siapa yang berhak menentukan masa depan tanah ini? Dan siapa yang selama ini membayar harga dari “kemajuan” yang diklaim atas nama mereka?
Selama pertanyaan-pertanyaan itu belum mendapat jawaban yang jujur dalam kebijakan nyata, kemiskinan di NTT bukanlah nasib melainkan pilihan struktural yang terus diperbaharui setiap musim.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
