Oleh: Wilhelmus Tarsiani Alang
Tulisan ini lahir dari sebuah kecemasan atas hadirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diniatkan sebagai intervensi afirmatif pemerintah untuk memenuhi standar kebutuhan gizi generasi muda. Program ini mengusung ekspektasi ideal yaitu mengentaskan malnutrisi sekaligus menopang performa ekosistem pendidikan. Tujuannya tentu bernilai etis, sebab persoalan kecukupan gizi merupakan fondasi esensial bagi tumbuh kembang anak-anak. Namun, di balik tujuan luhur tersebut muncul kenyataan yang membuat kita perlu melihat kembali bagaimana program ini dilaksanakan.
Berdasarkan laporan harian Kompas.id. online, per 4 September 2026, kasus keracunan makanan dalam program MBG terus berulang dan telah berdampak kepada lebih dari 50.000 orang. Bahkan berdasarkan laporan Kompas.id. juga per 7 September 2026, pada awal September terdapat empat kasus dengan sekitar 2.000 orang terdampak, yang mana mayoritas korbannya adalah para pelajar. Fenomena ini menimbulkan sebuah kecemasan: bagaimana mungkin sebuah program yang dirancang untuk menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi justru menghadirkan persoalan kesehatan baru bagi penerimanya?
Pemenuhan Gizi Menghadirkan Risiko Baru
Persoalan MBG yang muncul di permukaan tentu memiliki cacat celah di bagian dasarnya yaitu bagaimana sistem penyediaan makanan tersebut menghasilkan risiko. Dalam skala pelaksanaan yang besar, makanan yang diterima peserta didik muncul melalui rangkaian proses yang cukup panjang. Proses tersebut meliputi pengadaan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi. Setiap tahap dapat menimbulkan persoalan apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya dapat diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau luas jangkauan penerimanya. Parameter utamanya adalah adanya jaminan bahwa makanan yang disediakan memiliki kandungan gizi yang baik dan aman untuk dikonsumsi.
Inilah paradoks dalam pelaksanaan MBG. Program yang dirancang untuk membantu menyelamatkan generasi muda dari malnutrisi justru dapat menghadirkan risiko kesehatan baru ketika sistem yang menopangnya tidak berjalan dengan baik. Hal ini tidak berarti bahwa tujuan awal MBG merupakan sesuatu yang keliru. Persoalannya terletak pada kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kenyataan pelaksanaannya. Ketika sebuah program yang dimaksudkan untuk melindungi kesehatan justru menimbulkan ancaman bagi kesehatan maka cara kerja sistemnya perlu diperbaiki. Setiap proses akan menentukan apakah tujuan kebijakan benar-benar sampai kepada mereka yang menjadi penerima. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan dalam sistem pengelolaan agar mampu mencegah terjadinya lagi masalah yang sama.
Efek samping laten dalam perspektif Ulrich Beck
Seorang sosiolog dari Jerman Ulrich Beck (1944-2015), dalam magnum opusnya Risk Society: Towards a New Modernity menjelaskan bahwa masyarakat modern tidak hanya menghasilkan kekayaan, kemajuan, dan berbagai solusi terhadap persoalan manusia. Namun, hal tersebut pada saat yang sama juga menghasilkan risiko. Perkembangan modernitas membawa manusia pada sistem produksi dan kehidupan yang semakin kompleks. Dalam proses tersebut muncul berbagai konsekuensi yang tidak selalu menjadi tujuan awal dari tindakan yang dilakukan.
Beck mengkonseptualisasikan fenomena ini sebagai Latent side effects atau efek samping laten yaitu risiko-risiko tersembunyi yang terabaikan karena perhatian publik terfokus pada manfaat dan tujuan utama yang hendak dicapai. Dalam diskursus MBG, insiden keracunan pangan merupakan manifestasi dari laten side effects. Program ini dirancang dengan tujuan memenuhi kebutuhan gizi anak dan mendukung pendidikan. Namun sistem yang dibangun untuk mencapai tujuan tersebut tidak berjalan dengan baik. Ada ruang yang membuatnya menghadirkan risiko seperti keracunan yang tidak sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Karena itu, kasus keracunan MBG perlu dibaca sebagai kemungkinan dari adanya risiko yang muncul dari sistem tersebut bekerja.
Dari Krisis Kesehatan ke Tanggung Jawab Publik
Ketika kasus keracunan terus muncul dan dirasakan oleh banyak penerima, persoalan tersebut tentu menjadi sangat serius yang menyangkut tata kelola kebijakan, sistem pengawasan, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, tanggung jawab negara tidak berhenti pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan kebijakan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga makanan yang diterima oleh peserta didik membutuhkan sistem pengawasan yang terintegrasi dan jelas. Setiap pihak yang terlibat perlu memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas agar ketika terjadi persoalan, penanganannya lebih terarah responsif, dan tepat sasaran.
Persoalan keracunan massal MBG juga berkorelasi langsung dengan penurunan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara. Kebijakan yang diniatkan sebagai wujud perlindungan afirmatif negara justru berisiko terdegradasi menjadi sumber krisis kepercayaan publik tatkala keselamatan penerima manfaat terabaikan. Dalam situasi seperti ini transparansi menjadi bagian penting dari tanggung jawab publik. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya keracunan, proses penanganannya, serta langkah yang dilakukan untuk mencegah persoalan yang sama terulang.
Hemat saya, di sinilah kompleksitas risiko kebijakan tersebut mengemuka. Dia tidak terisolasi pada persoalan kesehatan semata tetapi lebih dari itu juga menjadi tolok ukur kapasitas tata kelola dalam mengeksekusi kebijakan berskala masif. Semakin besar skala implementasi sebuah program, semakin tinggi pula tuntutan akuntabilitas untuk memastikan seluruh subsistem operasional berjalan secara presisi. Program MBG membutuhkan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Hal ini guna mengimbangi besarnya cakupan program agar tujuan memenuhi kebutuhan gizi anak tidak terpisah dari jaminan keamanan dan keselamatan mereka.
Solusi
Persoalan kerentanan sistemik MBG perlu dijawab melalui penguatan sistem tata kelola penyediaan makanan. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, diantaranya:
Pertama, keberhasilan MBG perlu diukur dari dampak kualitatifnya terhadap penerima manfaat. Program ini tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan luas jangkauan atau jumlah makanan yang dibagikan tetapi juga dari kemampuannya menyediakan makanan yang bergizi, aman, dan bermanfaat bagi kesehatan anak-anak. Jika tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan generasi muda maka jaminan keselamatan mereka harus menjadi indikator utama keberhasilan program.
Kedua, pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan perlu dilakukan secara konsisten dan berlapis. Pengawasan tidak cukup dilakukan secara reaktif setelah muncul kasus tetapi harus berjalan sejak pemilahan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, sampai distribusi. Setiap pihak yang terlibat perlu memahami tugas, standar operasional, dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, keamanan pangan menjadi bagian dari sistem kerja yang wajib dijalankan bersama.
Ketiga, setiap kasus keracunan perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi terbuka dan berkelanjutan. Evaluasi bertujuan menemukan dan mengidentifikasi kelemahan sistem yang memungkinkan kesalahan tersebut terjadi. Informasi mengenai penyebab, langkah penanganan, dan upaya pencegahan perlu disampaikan secara transparan kepada publik. Keterbukaan semacam ini penting untuk membangun akuntabilitas sekaligus mencegah persoalan yang sama terus berulang.
Pada akhirnya, fenomena MBG mengonfirmasi sebuah tesis penting dalam analisis kebijakan. Bahwasannya sebuah program dengan doktrin niat baik tetap rentan memproduksi risiko apabila dieksekusi melalui tata kelola yang rapuh. Program yang semula dirancang sebagai instrumen pembebasan generasi muda dari jerat malnutrisi namun dalam pelaksanaannya justru melahirkan risiko baru yang muncul dari kelemahan sistem serta efek samping yang tidak direncanakan. Karena itu, diskursus mengenai MBG tidak boleh berhenti pada retorika pemenuhan gizi. Kualitas tata kelola, presisi pengawasan, ketegasan akuntabilitas, serta keterbukaan para pemangku kepentingan merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi.
Sebab tujuan menyelamatkan generasi muda dari malnutrisi hanya dapat diwujudkan apabila makanan yang diberikan benar-benar bergizi, aman, dan dikelola melalui sistem yang bertanggung jawab. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak boleh diukur sebatas dari kuantitas dan luasnya jangkauan distribusi. Hal terpenting adalah keberanian pemangku kebijakan untuk memperbaiki tata kelola dan sistem pengawasan secara menyeluruh. Sebuah kebijakan pemenuhan gizi hanya dapat dikatakan berhasil apabila mampu memberikan jaminan rasa aman bukan malah melahirkan risiko baru bagi anak-anak yang hendak dilindungi.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
