Oleh: Yoga Duwarto
Joko Widodo (Jokowi), yang juga kemudian dikenal sebagai Mulyono, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, dari keluarga sederhana. Ayahnya, Noto Mihardjo, bekerja sebagai pedagang kayu, sementara ibunya, Sudjiatmi Notomihardjo, adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Jokowi menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang signifikan dan sering kali harus membantu keluarganya.
Pengalaman hidup yang keras ini mungkin ada berkontribusi pada rasa rendah diri, terlihat bagaimana gestur Jokowi dalam bertemu siapapun sangat terlihat “Jawani, tampil termunduk-munduk” sekali atau Inferiority Complex yang dapat memengaruhi keputusannya dalam memerintah.
Setelah menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, dan sebelum masa jabatan selaku Gubernur Jokowi kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun, terdapat indikasi bahwa kompleks inferioritas tersebut masih memengaruhi tindakan Jokowi dalam politik praktis. Kemudian isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode mulai mencuat pada tahun 2022. Meskipun disatu sisi Jokowi secara tegas menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki niatan untuk menjabat lebih dari dua periode, namun spekulasi mengenai kemungkinan tersebut berkembang di tengah masyarakat dan kalangan politisi.
Beberapa kelompok relawan dan tokoh politik mulai secara terbuka mendukung gagasan perpanjangan masa jabatan tersebut. Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) menjadi salah satu pendukung utama, menyatakan bahwa jika benar rakyat menginginkan, perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode bukanlah hal yang mustahil.
Meskipun Jokowi melarang para menterinya untuk berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, pernyataannya sering kali memicu spekulasi bahwa ada upaya sistematis untuk membuka peluang bagi Jokowi perpanjangan masa jabatan tersebut.
Kemudian Jokowi juga ada mendukung calon tertentu dalam pemilu 2024. Ia memberikan pernyataan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang telah melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dinyatakan oleh MKMK terjadi pelanggaran etika berat.
Selanjutnya terjadi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo menimbulkan spekulasi bahwa Jokowi memberikan dukungan penuh kepada pasangan tersebut. Bahkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menyatakan bahwa program-program Prabowo nantinya akan melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Jokowi.
Kemudian Jokowi walau sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden juga ikut campur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta untuk bisa memenangkan Ridwan Kamil agar dapat mengalahkan Pramono Anung yang diusung PDI Perjuangan yang telah membesarkan Jokowi. Tindakan ini menciptakan kesan bahwa Jokowi berusaha membangun dinasti politik di mana kekuasaan tidak hanya terpusat pada dirinya tetapi juga diwariskan kepada anggota keluarganya dan lebih besar daripada PDI Perjuangan.
Kritikus menilai bahwa upaya ini tidak hanya merugikan netralitas pemilu tetapi juga menciptakan oligarki baru yang mengabaikan kepentingan rakyat. Lebih daripada itu Jokowi masih ikut campur tangan dalam Pilkada 2024 untuk memenangkan calon dari keluarganya. Jokowi sebagaimana pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah menggunakan “partai cokelat” atau aparat kepolisian untuk mendukung menantunya, Bobby Nasution, di Pilgub Sumatera Utara serta pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah. Dalam hal ini bisa terasa adanya inferioritas yang mungkin dialaminya sehingga dapat mendorongnya untuk menunjukkan kekuatan serta keberhasilan dirinya termasuk dengan cara-cara yang dapat merugikan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam konteks ini, tidak menutup kemungkinan tindakan Jokowi dapat dibandingkan dengan kepribadian tokoh Adolf Hitler dan Napoleon Bonaparte, yang juga menunjukkan bagaimana adanya kompleks inferioritas akhirnya dapat memicu ambisi kekuasaan yang berlebihan.
Adolf Hitler adalah contoh ekstrem dari bagaimana Inferiority Complex yang dapat memicu perilaku destruktif dalam konteks kekuasaan. Rasa rendah diri yang dialami Hitler mendorongnya untuk mencari dominasi melalui cara-cara represif. Sebagaimana diketahui sejak kecil, Hitler memiliki penampilan fisik yang kecil dan lemah serta mengalami kesulitan akademis bahkan gagal untuk menjadi seorang imam atau pastor gereja yang kemudian membuatnya merasa terasing dari teman-temannya.
Hitler kemudian mengelola ketidakamanannya dengan mulai mengagungkan kekuatan fisik dan dominasi militer. Dan kemudian setelah memperoleh kekuasaan, ia mengonsolidasikan kontrolnya dengan menindas keras oposisi serta menerapkan kebijakan diskriminatif yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi jutaan orang.
Demikian juga tokoh Napoleon Bonaparte juga menunjukkan bagaimana Inferiority Complex dapat berkontribusi pada penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun Napoleon memiliki kecerdasan dan kemampuan militer yang luar biasa, namun dengan latar belakangnya yang tidak aristokratik telah membuatnya merasa harus membuktikan diri sebagai seorang pemimpin yang kuat. Sehingga ambisi ini kemudian mendorong Napoleon untuk mengambil langkah-langkah drastis dalam memperkuat kekuasaannya.
Dari ketiga tokoh ini menunjukkan bahwa bagaimana kepribadian dengan Inferiority Complex dapat memicu ambisi kekuasaan yang berlebihan dan mengarah kepada pengabaian nilai-nilai demokrasi serta kesejahteraan masyarakat. Jokowi, meskipun tentu tidak seberat tindakan Hitler atau Napoleon, tetap berisiko dapat mengikuti jejak mereka jika terus terlibat dalam politik elektoral dengan cara yang merugikan netralitas pemilu.
Tentunya masyarakat harus tetap waspada terhadap setiap adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan yang mengabaian prinsip-prinsip demokrasi. Dan sebagai warga negara yang berdaya, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawasi para pemimpin kita dan memastikan bahwa mereka sungguh bertindak demi kepentingan rakyat.
Bagaimanapun juga suara kita adalah kunci untuk tetap dapat menjaga demokrasi tetap hidup serta memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu diutamakan diatas segalanya. Oleh karena itu, jangan pernah membiarkan adanya ambisi pribadi yang dapat berpotensi kita akan dapat mengorbankan kepentingan publik!
Minggu, 8 Desember 2024
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
