Oleh: Asri Sarlota Malese
Indonesia sering disebut sebagai negara maritim dan negara yang kaya air. Data menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 3,5 persen dari total cadangan air tawar dunia. Sungai membelah pulau, danau tersebar dari Sumatera sampai Papua. Namun data itu terasa seperti lelucon pahit ketika kita menoleh ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah ini, air bukan lagi sumber daya. Air adalah perjuangan harian.
Di NTT ada beberapa kabupaten yang sangat minim dalam memenuhi kehidupan dengan air bersih yang siap di tempat. Di Sumba, sumur gali hanya bisa diambil airnya saat musim hujan. Ketika kemarau datang, tanah retak dan harapan ikut mengering. Sementara itu di Jakarta, debat publik berkisar pada merek air kemasan dan larangan sedotan plastik. Kontras ini bukan sekadar perbedaan geografis. Ini adalah diskriminasi geografis. Akses terhadap air bersih seolah menjadi hak eksklusif warga di pulau besar, sementara warga di timur Indonesia harus “ikhlas” dengan keterbatasan yang dianggap wajar.
Opini ini berargumen bahwa krisis air di NTT bukan semata-mata takdir alam, melainkan akibat dari ketidakadilan kebijakan, minimnya inovasi, dan cara pandang nasional yang keliru. Sudah saatnya slogan “Air untuk Semua” tidak berhenti di poster, tetapi benar-benar mengalir ke setiap rumah di NTT. Di Lembata, 27 desa masih menunggu hujan. Di Sikka, 21 desa sama. Di Sumba Barat Daya, 24 desa serupa. Ada 99 desa di 9 kabupaten NTT masih andalkan air hujan sebagai sumber air minum utama. Ini bukan sekadar ketimpangan infrastruktur. Ini adalah diskriminasi geografis — warga NTT diperlakukan berbeda berdasarkan di mana mereka tinggal.
Alam Kering, Tapi Solusi Kita juga Kering
Tidak bisa dipungkiri, kondisi alam NTT memang menantang. Iklim savana membuat curah hujan rendah dan musim kemarau bisa 8-9 bulan. Tanah kapur di banyak wilayah membuat air cepat meresap dan sulit ditahan. Tapi menyalahkan alam sepenuhnya adalah cara berpikir malas. Anggaran memang dikirim, tapi polanya sering keliru. Dana besar dipakai untuk membangun embung atau waduk, lalu diserahterimakan ke pemerintah daerah tanpa skema perawatan jangka panjang. Hasilnya bisa ditebak. Banyak embung di Timor Tengah Selatan dan Belu yang kini hanya jadi kolam lumpur. Saluran pipa air bersih dibangun, tapi mati karena pompa rusak dan tidak ada teknisi lokal yang dilatih. Ini bukan gagal membangun. Ini gagal merawat. Hal ini yang selalu membiarkan krisis berlanjut.
Biaya ekonomi dari anak yang bolos sekolah karena ambil air, ibu yang sakit karena air keruh, dan petani gagal panen karena tidak ada irigasi, jauh lebih besar daripada investasi awal teknologi tepat guna. NTT tidak kekurangan ide. Yang kurang adalah keberanian memindahkan solusi dari ruang seminar ke lapangan. Sumur resapan biopori, embung mini di tingkat dusun, talang air hujan untuk sekolah, dan filter air sederhana bisa dimulai sekarang dengan biaya jauh lebih rendah daripada satu bendungan besar yang pembangunannya molor 5 tahun.
Kearifan lokal juga sering diabaikan. Masyarakat adat di Timor punya tradisi “tembok batu” untuk menahan air hujan dan sistem pembagian air yang adil. Pengetahuan ini tidak pernah dianggap sebagai bagian dari “teknologi”. Padahal menggabungkan kearifan lokal dengan sains modern adalah kunci agar solusi tidak ditolak warga. Proyek yang datang dari atas tanpa melibatkan warga, biasanya akan ditinggalkan warga.
Narasi paling berbahaya adalah narasi yang menormalisasi penderitaan. Kalimat “Ya memang NTT dari dulu kering” sering kita dengar, bahkan dari orang NTT sendiri. Narasi ini mematikan empati dan mematikan tuntutan. Faktanya, banyak wilayah di dunia yang curah hujannya lebih rendah dari Kupang, tapi tidak mengalami krisis air separah ini. Singapura tidak punya sumber air tawar alami sama sekali, tapi 100 persen warganya dapat air keran 24 jam. Bedanya bukan pada hujan. Bedanya pada prioritas dan sistem.
Ketika kita menerima narasi “NTT memang kering”, kita tanpa sadar setuju bahwa warga NTT berhak dapat layanan kelas dua. Kita setuju bahwa anak NTT tidak perlu mandi setiap hari. Kita setuju bahwa perempuan NTT harus habis energinya hanya untuk mengambil air, bukan untuk berwirausaha atau berpendidikan. Ini adalah bentuk diskriminasi yang paling halus: diskriminasi dalam cara berpikir. Tidak ada liputan investigasi tentang kenapa pipa rusak, tidak ada data terbuka tentang mana desa yang masih nol akses air bersih. Tanpa data dan sorotan, pemerintah tidak merasa tertekan untuk memperbaiki sistem. Krisis air jadi berita musiman, bukan agenda nasional.
Untuk mengakhiri diskriminasi geografis berarti mengubah cara kita menyelesaikan masalah. Bukan lagi pola “pusat memberi, daerah menerima”. Tapi pola “daerah memimpin, pusat mendukung”. Langkah pertama: desentralisasi anggaran dan kewenangan air yang nyata. Desa dan kabupaten paling tahu di mana mata air menghilang dan di mana embung paling dibutuhkan. Beri mereka dana langsung tambah pelatihan teknis. Awasi dengan data terbuka agar tidak dikorupsi. Proyek air harus diukur bukan dari berapa banyak yang dibangun, tapi dari berapa banyak keran yang benar-benar mengalir setahun kemudian.
Langkah kedua: revolusi teknologi tepat guna. Pemerintah dan kampus harus gencar mendorong riset untuk NTT. Contohnya: panel surya tambah mesin desalinasi skala komunitas untuk desa pesisir. Tangki penampung air hujan berkapasitas besar untuk sekolah dan puskesmas. Filter air murah berbahan lokal untuk menjernihkan air sumur yang keruh. Teknologi tidak harus canggih, tapi harus cocok, murah, dan bisa diperbaiki tukang desa.
Langkah ketiga: sebagai mahasiswa saya menyarankan agar Mahasiswa harus didorong KKN dengan misi membangun sistem air, bukan sekadar mengajar baca tulis. Perusahaan besar harus didorong dari kita semua warga masyarakat NTT untuk berani menyuarakan hal ini. Air Adalah Hak, Bukan Hadiah Geografis. Bayangkan Indonesia 20 tahun lagi. Di satu sisi ada kota pintar dengan air keran yang bisa diminum langsung.
Di sisi lain ada desa di NTT yang anaknya masih berjalan kaki 3 kilometer demi setetes air. Jika skenario itu terjadi, maka kita gagal sebagai bangsa. Air tidak mengenal batas pulau. Hujan turun untuk semua orang. Matahari menyinari semua tanah. Yang membedakan adalah keputusan manusia. Diskriminasi geografis terjadi ketika kita memutuskan bahwa lokasi lahir seseorang menentukan kualitas hidupnya.
Sudah waktunya kita akhiri. “Air untuk Semua” bukan slogan kosong. Itu adalah janji konstitusional dan janji kemanusiaan. NTT tidak minta dikasihani. NTT minta diperlakukan adil. Beri NTT anggaran yang wajar, teknologi yang cocok, dan perhatian yang konsisten. Maka tanah yang sekarang retak akan kembali menghijau, dan anak-anak yang sekarang menggendong jeriken akan menggendong mimpi. Sampai hari itu tiba, setiap kali kita membuka keran air di rumah, ingatlah: ada orang lain di ujung timur negeri ini yang masih berdoa agar hujan segera turun. Semoga doa mereka dijawab, bukan hanya oleh langit, tapi juga oleh kita semua.
Panggilan untuk Bertindak
Sebagai edukator di NTT, saya melihat bahwa pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa membangun sekolah baru, memberikan buku baru, atau melatih guru baru jika anak-anak masih harus berjalan 3 kilometer untuk air setiap hari. Kita tidak bisa mengharapkan literasi meningkat jika anak sakit karena air kubangan. Kita tidak bisa mengharapkan rata-rata tahun sekolah naik jika ibu harus memilih antara air dan buku.”Kita NTT Kita berhak mendapatkan segala sesuatu yang pantas kita dapatkan seperti orang-orang di luar sana”.
Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris UNWIRA Kupang
