RADARNTT, Jakarta – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menilai wacana pengambilalihan paksa saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) oleh pemerintah merupakan narasi yang berbahaya, sesat dan bisa merusak sistem ekonomi-politik nasional. Dan sebagai “tindakan anarkhi politik kebijakan.”
Menurutnya, ide yang berasal dari salah satu partai politik dan DPR tersebut tidak memiliki dasar hulum dan justru mengancam stabilitas perbankan.
“Ada saja akhir-akhir ini narasi dan ide berbahaya yang tidak waras. Tidak ada angin, tidak ada sebab, tiba-tiba ada narasi dan usul yang datang dari partai politik (PKB) dan DPR agar pemerintah mengambil alih paksa saham BCA. Ide ‘hostile take over’ seperti ini jika digiring ke politik dan kekuasaan sangat berbahaya karena jika diteruskan sistem ekonomi politik Indonesia akan rusak dan menjadi hutan rimba, yang menyesatkan,” tegas Didik dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).
Lebih lanjut, Didik menjelaskan bahwa pasca-reformasi, perbankan nasional telah mengalami restrukturisasi yang panjang dan melelahkan, namun berhasil memperkuat sistem keuangan Indonesia. Ia menambahkan, pengalaman krisis 1998, 2008, hingga pandemi Covid-19 membuktikan ketahanan perbankan nasional.
Didik juga mengingatkan bahwa mengusik kepemilikan bank swasta akan berdampak serius pada kepercayaan pasar.
“Kini ada ide sesat, tidak wajar dan bisa dianggap tidak waras untuk mengusik dunia perbankan agar bank swasta diambil alih oleh negara. Jika ini dilakukan, maka kepercayaan pasar akan runtuh. Bank tidak akan dipercaya dan tidak bakal ada yang menyarankan investasi di BCA lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kinerja BCA maupun bank-bank Himbara harus dilihat sebagai pilar perekonomian nasional yang berkontribusi signifikan, baik dalam mendukung dunia usaha maupun membayar pajak dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ide pengambilalihan tersebut disebutnya sebagai “tindakan anarkhi politik kebijakan.”
Meski demikian, Didik menyambut positif klarifikasi dari Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani, yang menegaskan tidak ada rencana pemerintah maupun Danantara untuk mengakuisisi saham mayoritas BCA. “Enggak ada,” jawab Rosan singkat usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi XI DPR RI, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Didik menekankan, ketegasan pemerintah diperlukan untuk membendung spekulasi politik dan melindungi iklim usaha.
“Ketegasan seperti ini penting untuk menghalau bandit-bandit pemburu rente, yang menghembuskan narasi sesat tersebut. Negara harus menjaga dan membangun pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat – bukan sebaliknya masuk ke dalam pasar, ikut campur tangan secara tidak bermutu, yang kemudian merusaknya,” pungkasnya.
Tidak ada angin, tidak ada sebab, tiba-tiba muncul narasi dan usul yang datang dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR/anggota Komisi XIII DPR, Ahmad Iman Syukri, agar pemerintah mengambil alih paksa saham BCA.
Publik dikejutkan oleh kabar tak sedap tentang usulan pengambilalihan 51 persen saham BCA secara paksa oleh negara melaui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Isu ini dikaitkan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang digelontorkan negara kepada BCA setelah bank tersebut dilanda rush saat Indonesia diguncang krisis moneter 1998, berlanjut ke program divestasi yang dinilai bermasalah.
Kabar ini telah menimbulkan sentimen negatif di lantai bursa,ditandai oleh penurunan harga saham emiten bersandi BCA tersebut. Secara year to date (ytd) atau sejak awal tahun hingga akhir pekan lalu (Jumat, 15/8/2025), harga saham BCA anjlok 10 persen ke level Rp8.700.
“Bola panas” ini dilontarkan Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) yang juga ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro.
Sebelumnya, pada Juni 2023, Sasmito meminta skandal BLBI yang berkaitan dengan BCA dibongkar dan diumumkan kepada publik. (TIM/RN)
