RADARNTT, Jakarta – Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024, terdapat 52 persen warga menilai pemerintah sering melanggar konstitusi atau perundang-undangan dan 51 persen merasa semakin banyak warga yang takut bicara politik.
Demikian temuan survei SMRC periode Oktober 2024. Hasil survei tersebut disampaikan pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, dalam program Bedah Politik di kanal Youtube SMRC TV pada Senin, 15 Oktober 2024.
Saiful menunjukkan dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi (2014-2024), tingkat ketakutan bicara politik meningkat dari 22 persen menjadi 51 persen, ketakutan atas kesewenang-wenangan aparat penegak hukum naik dari 32 persen menjadi 51 persen, ketakutan ikut organisasi naik dari 14 persen ke 28 persen, ketakutan menjalankan agama naik dari 7 persen ke 21 persen, dan persepsi atas pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh pemerintah melonjak dari 40 persen ke 52 persen.
Lebih jauh Saiful menunjukkan bahwa otokratisasi atau proses menuju keadaan Indonesia yang otokratik atau otoritarian ini dirasakan terutama oleh warga yang berpendidikan SLTP ke atas. Ada 51 persen warga yang berpendidikan perguruan tinggi yang menyatakan selalu atau sangat sering sekarang masyarakat takut bicara soal politik, sementara hanya 43 persen warga berpendidikan SD yang menyatakan demikian.
Dari kelompok berpendidikan perguruan tinggi yang merasa sekarang pemerintah selalu atau sering mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan 58 persen, dari kalangan lulusan SD 40 persen. Sebanyak 53 persen warga dari lulusan perguruan tinggi yang menyatakan sekarang warga selalu atau sering takut karena penangkapan semena-mena aparat hukum, dari kelompok lulusan SD hanya 46 persen. Sementara untuk pertanyaan tentang ikut organisasi dan melaksanakan ajaran agama, tidak terlihat perbedaan respons yang mencolok dari tingkat pendidikan yang berbeda.
Penilaian atas kondisi demokrasi yang disampaikan Saiful Mujani berasal dari hasil survei nasional 10 tahun terakhir yang dilakukan SMRC. Survei terakhir dilaksanakan 4–11 Oktober 2024. Metode survei ini adalah multistage random sampling dengan jumlah sampel valid 994, dengan margin of error plus-minus 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih dengan responden.
Menurut Saiful, data-data ini menunjukkan gejala menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo.
“Menurunnya kinerja demokrasi dari demokrasi yang hampir terkonsolidasi sebelum Presiden Jokowi memimpin menjadi otokrat atau otoritarianisme telah terjadi, terutama pada lima tahun terakhir Indonesia di bawah kepemimpinannya,” ungkap guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tersebut.
Saiful menjelaskan bahwa otokratisasi atau proses Indonesia menjadi negara otokrat atau otoritarian ini juga ditunjukan oleh penilaian ahli Indonesia yang dihimpun V-Dem tentang memburuknya indeks demokrasi elektoral, pengawasan pemerintah, kesetaraan tiap warga di muka hukum, dan perlindungan terhadap minoritas. Pada 2004, dalam skala 0 – 1, di mana 0 sangat buruk dan 1 sangat baik, indeks demokrasi elektoral Indonesia menurut V-Dem ada di angka 0,7.
Angka ini relatif stabil di masa pemerintahan Susilo Bambang-Yudhoyono di mana pada 2014, skor demokrasi elektoral Indonesia ada di angka 0,67. Angka kemudian menurun di sepanjang pemerintahan Joko Widodo: 0,6 di 2019 dan 0,54 pada 2023. Pada komponen liberal, skor Indonesia bergerak dari 0,53 di 2004, 0,52 pada 2014, menurun menjadi 0,46 pada 2019, dan terus merosot menjadi 0,36 pada 2024.
“Kesimpulannya adalah sedang terjadi kemerosotan demokrasi selama pemerintahan Joko Widodo. Atau dalam bahasa V-Dem, Indonesia sedang mengalami otokratisasi,” pungkasnya. (Rilis SMRC)
