“Kepercayaan nasabah adalah fondasi perbankan; jika sistem gagal melindunginya dari predator internal, maka yang runtuh bukan sekadar angka, melainkan martabat institusi negara itu sendiri.”
Kasus yang menimpa 1.900 jiwa jemaat dari Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara ini bukan cuma soal hilangnya angka di neraca perbankan. Ini adalah salah satu cerita tentang pengkhianatan paling telanjang terhadap kepercayaan rakyat kecil.
Bayangkan, selama sepuluh tahun, rupiah demi rupiah dari hasil menderes buah sawit dan keringat buruh pasar dikumpulkan dengan satu harapan sederhana, yaitu masa depan yang lebih baik untuk keluarga dan anak-anaknya.
Namun, harapan itu menjadi lumat di tangan sistem yang mereka anggap sebagai benteng paling aman.
Oknum, Sistem dan Lubang Audit yang Menganga
Jangan menjadi salah kaprah. Karena ini bukan penipuan di pinggir jalan. Kejahatan ini terjadi di dalam naungan gedung resmi, dan dilakukan oleh pejabat berwenang, yang menggunakan atribut negara. Andi Hakim, sang Kepala Kas BNI, bukan cuma sekedar menjual janji manis investasi fiktif, tapi dia “sungguh bermain” di jantung pertahanan bank.
Dia memantau saldo umat layaknya perilaku predator, dan ketika dana nasabah sudah menggunung, kemudian mulai menyodorkan blangko kosong berlogo BNI untuk ditandatangani dengan alasan pelayanan jemput bola.
Sehingga tanpa surat kuasa, tanpa verifikasi fisik nasabah, dana nasabah bisa mengalir keluar begitu saja dari sistem BNI ke kantong pribadinya. Pertanyaannya menjadi sederhana, kalau seorang pejabat kas bisa memanipulasi data selama 3.600 hari tanpa tercium oleh sistem audit pusat, maka yang rusak itu sebenarnya nasabahnya ataukah terletak pada sistem pengawasannya?
Tentunya tidak dapat menuding nasabah lalai dalam situasi ini, karena menjadi bentuk penghinaan terhadap logika akal sehat.
Hedonisme di Atas Tangisan Umat
Sisi paling ngenes dan menyayat dari skandal ini adalah kontras yang teramat menjijikkan. Dimana dana umat jemaat miskin gereja berubah wujud jadi gedung olahraga, kafe mewah, sampai kebun binatang pribadi milik sang oknum pelaku.
Sementara di sudut lain Aek Nabara, para Suster harus tersedak menahan sesak di dada. Karena mereka harus berhutang ke sana kemari hanya untuk menebus biaya rumah sakit umat yang sekarat.
Semuanya terjadi gara-gara tabungan yang telah mereka percayakan ke bank “dikunci” oleh alasan prosedur. Ada narasi menyesatkan yang hidup, nggak usah lebay “Vatikan pasti ganti”. Itu semua omong kosong. Karena ini bukan uang dari Roma; ini adalah uang masyarakat kecil Labuhanbatu yang dikumpulkan koin demi koin setiap saat. Mengharap adanya bantuan global untuk menambal kejahatan domestik adalah cara bank untuk cuci tangan dari tanggung jawab moralnya.
Atensi Pusat dan Tanggung Jawab Mutlak
Beruntung, jeritan tangis Suster (biarawati) akhirnya dengan cepat sampai ke telinga Kementerian BUMN. Permohonan maaf dan keprihatinan dari Wakil Menteri BUMN adalah pengakuan jujur bahwa institusi ini memang sedang tidak baik-baik saja.
Namun, empati saja tidak bisa membayar biaya sekolah anak yatim atau untuk obat orang sakit.
Sebab secara hukum sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 sudah mengunci: bank wajib bertanggung jawab atas kelakuan pegawainya. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi di balik dalih “kelalaian nasabah” atau menunggu proses pidana oknum selesai. Secara perdata, kedaulatan nasabah adalah harga mati. Sehingga bagaimana juga BNI harus segera memulihkan seluruh hak nasabah tanpa ada tapi.
Kembalikan Nafas Mereka
Uang Rp28 Miliar itu adalah nafas hidup ribuan orang. Dengan membiarkan kasus ini akan jadi berlarut-larut dengan perdebatan administratif yang dingin hanya akan mempertegas satu hal.
Ternyata di negeri ini, kepercayaan rakyat sungguh kecil harganya dan sangat murah di mata raksasa perbankan.
BNI punya kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka masih punya hati. Jangan pernah biarkan sejarah mencatat bahwa mereka pernah membiarkan ada 1.900 nyawa menjadi hidup terlunta-lunta karena ulah satu orang kepercayaan mereka sendiri.
Sabtu, 18 Apri 2026
Oleh: Yoga Duwarto
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Sosial
