RADARNTT, Kupang – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton menegaskan bahwa berat rasanya mengharapkan suatu periode pemerintahan berjalan efektif jika ongkos politik secara finansial ketika pemilu begitu tinggi.
“Rasanya berat mengharapkan suatu periode pemerintahan berjalan efektif jika ongkos politik secara finansial ketika pemilu begitu tinggi. Biasanya gotong-royong biaya dan itu akan berdampak pada penguasaan proyek, monopoli dagang, dominasi penguasaan arus barang dan jasa serta bagi-bagi jabatan,” tegas Beda Daton, Jumat (6/9/2024).
Begitu yang sudah dikeluarkan, setidaknya begitu pula gantinya. Istilahnya balik modal. Ini yang bikin berat jalannya suatu periode pemerintahan. Pun melahirkan pragmatisme di tingkat pemilih. Kami dapat apa dulu kalau kami pilih Si A dst. Setelah terpilih kadang kejamnya pendukung menjadikan sang pemimpin seolah ATM.
“Maka pundi-pundi mesti tebal kalau mau jadi bupati, gubernur, anggota DPR dan seterusnya. Inilah soal kita,” ketusnya.
Padahal, lanjut Beda Daton, modal terbesar seorang calon pemimpin mestinya adalah rekam jejak, integritas, lapangan pengalaman, jejaring dan komitmen mengabdi melayani masyarakat. Ini mestinya jadi bagian dari pencerdasan politik warga bangsa.
“Kita harus terus berupaya walau butuh waktu panjang dan tentu saja melelahkan. Tapi kita jangan bosan, apalagi putus asa,” tandasnya.
Menurut Alumnus Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana itu, ikhtiar untuk terus melakukan perbaikan tidak ada kata akhir.
“Mari terus mencoba. Kita bisa,” pungkasnya.
Dilansir antaranews.com, Peneliti Senior Koninklijk Instituut voor Taal –, Land – en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Belanda, Ward Berenschot menilai bahwa biaya politik di Indonesia sangat mahal untuk mewujudkan demokrasi berkualitas sehingga perlu mengubah sistem pemilihannya.
Dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dipantau di Jakarta, Ward menyampaikan tingginya ongkos politik akan mereduksi jumlah orang yang berkompeten untuk menjabat di pemerintahan atau lembaga negara.
“Tantangan cukup besar untuk demokrasi di Indonesia bahwa ongkos politik sekarang tinggi sekali di Indonesia,” kata Ward dalam diskusi dengan tema Eksplorasi Gagasan Menata Demokrasi Pasca-Pemilu 2024 itu.
Penulis buku Democracy for Sale itu mengatakan sudah saatnya pemerintah Indonesia mengubah sistem pemilihan umum yang bisa mengakomodasi seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak untuk berkontribusi.
Menurut dia, seharusnya tidak hanya orang yang kaya yang mendominasi untuk masuk ke dunia politik, tetapi orang biasa dengan banyak gagasan bagus dan penting bisa ikut berkontribusi.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah subsidi untuk partai politik,” katanya.
Profesor Antropologi Politik Komparatif di Universitas Amsterdam itu menjelaskan bahwa pasca-negara memberi subsidi untuk partai politik maka mereka bisa fokus mengedukasi pada masyarakat sesuai dengan ideologinya.
Dengan demikian, kata dia, tidak perlu melakukan praktik mahar politik kepada individu yang membutuhkan “kendaraan” untuk berkompetisi saat pemilu. Dikatakan pula bahwa hal itu tentu harus dibuat jelas regulasi untuk mengatur output atau dampak apa saja dari penggunaan anggarannya.
Selain itu, yang membuat biaya politik sangat mahal karena partai politik harus mengeluarkan biaya banyak untuk logistik saksi pemilu, tim sukses, dan kebutuhan lainnya sehingga berpotensi terjebak dalam mahar politik oleh orang kaya yang tidak memiliki gagasan untuk membangun negara.
Ward juga menyoroti lemahnya pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan praktik politik uang (money politic) karena keterbatasan anggaran guna berkeliling memantau fenomena itu.
Fenomena beli suara (vote buy), lanjut dia, sudah umum terjadi dan hal itu sulit dihentikan sehingga bermuara pada tingginya biaya politik yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah dan calon anggota legislatif atau partai politik untuk menang dalam kompetisi.
Jika semua itu terus terjadi, menurut dia, kualitas demokrasi tentu akan jauh menurun sehingga berdampak pada kualitas pemimpin pemerintahan atau lembaga negara di Indonesia menjadi rendah.
Oleh karena itu, dia mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama mengubah kondisi itu agar keberlanjutan demokrasi yang berkualitas tinggi bisa terwujud. (TIM/RN)
